Baubau

17 Keluarga Layak Dihapus dari PKH

PUBLIKSATU.COM, BAUBAU – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Baubau sementara melakukan validasi ulang data peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Sejauh ini, sedikitnya ada 17 keluarga yang menyatakan siap mundur dari daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan dari pemerintah pusat tersebut.

“Sementara ini, ada 17 KPM terindikasi sudah layak dikeluarkan dari PKH. Ini masih dalam proses untuk dikirimkan ke pemerintah pusat,” ungkap Kepala Dinsos Baubau, Abdul Rajab dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (18/7).

17 keluar tersebut layak dihapus, menurut dia, lantaran sudah tidak memenuhi syarat penerima bantuan PKH. “Dari sisi ekonomi mereka sudah mapan,” jelas mantan Kepala Dinas Perpustakaan Baubau ini.

Validasi ulang KPM, terang dia, bertujuan memastikan penyaluran bantuan PKH tepat sasaran. Selain itu, untuk memberikan peluang bagi keluarga tidak mampu yang belum tersentuh program tersebut.

“PKH di Baubau ini mulai ada sejak 2013. KPM-nya adalah mereka yang masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) biro pusat statistik. Terakhir diperbaharui pada 2015 lalu. Makanya, validasi ini nanti akan menjadi BDT terbaru,” pungkasnya.

Sementara itu, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Baubau, Hasruddin Mukmin menyebutkan, sampai dengan saat total penerima bantuan PKH di Kota Baubau berjumlah kurang lebih 5.579 KPM. Selama validasi, seluruh KPM tersebut akan disasar.

“Jenis bantuan yang diterima itu uang tunai, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), beras dan telur. Kalau nilai bantuan uang tunai ini bervariasi berdasarkan kategori tertentu,” terang Hasruddin.

Ia menuturkan, 28 pendamping PKH disebar ke 43 kelurahan di Kota Baubau untuk melakukan validasi ulang KPM kali ini. Pihaknya akan melakukan validasi menggunakan sistem graduasi.

“Graduasi itu dilakukan setiap lima tahun atau enam tahun sekali. Ada graduasi mandiri dan graduasi paksa,” ujarnya.

Ia menambahkan, graduasi mandiri adalah KPM yang secara sukarela mengakui sudah layak dihapus dari PKH. Dengan kata lain, keluarga tersebut menyatakan sendiri siap mundur dari daftar penerima bantuan PKH.

“Sedangkan graduasi paksa itu kita lakukan kepada KPM yang telah memiliki rumah dan aset dengan nilai tinggi, tapi masih enggan melepas bantuan PKH,” tukasnya.(exa)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker