Muna

Ada Mafia Nilai SKD di BKPSDM Muna ?

PUBLIKSATU.COM, MUNA – Pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Muna menuai banyak kritikan. Pengumuman dinilai janggal. Karena hasil perengkingan SKD bukan dari Panselnas, melainkan telah diubah oleh Panselda yang diteken ketuanya, Nurdin Pamone.

Dari pengumuman itu, banyak peserta yang merasa dirugikan akibat nilainya dikurangi. Bahkan, ada juga peserta saat SKD nilainya tidak mencukupi, malah saat pengumuman dinyatakan lulus untuk mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Ini menjadi pertanyaan besar. Kenapa hingga BKPSDM sebagai penyelenggara seleksi tidak transparan mengumumkan hasil perengkingan dari Panselnas?

La Irwan, anggota Komisi I DPRD Muna mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari peserta yang nilainya dikurangi. Menurutnya, tidak ada aturan yang memperbolehkan Panselda merubah hasil perengkingan yang dikeluarkan Panselnas.

Toh, kalau alasan Plt Kepala BKPSDM, Rustam merubah pengumuman untuk mempermudah peserta mengecek nama-namanya yang dikarenakan lembar pengumuman dari Panselnas terlalu banyak, menurutnya sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena untuk penerimaan CPNS anggaranya telah disiapkan mencapai kurang lebih Rp 630 juta. Menjadi tidak salah kalau seluruhnya hasil perengkingan dari Panselnas diumumkan.

“Kalau sudah diubah begini, ada indikasi kuat di BKPSDM itu ada mafia nilai untuk meloloskan peserta-peserta tertentu, ” curiganya.

Dalam persolan ini, BKPSDM dan Panselda harus bertanggungjawab. Yang harus dicari tahu adalah siapa yang merubah dan memerintahkan membuat pengumuman itu. Makanya, Komisi I, telah mengagendakan rapat dengar pendapat bersama BKPSDM.

“Sebelum SKB dimulai, kita akan panggil BKPSDM,” katanya.

Untuk mengetahui peserta yang berhak mengikuti SKB tidak susah. Cukup hasil perengkingan dari Panselnas. Kemudian, untuk memastikan ada tidaknya nilai perserta yang ditambah atau dikurangi, tinggal dilihat pada data rekaman server hasil SKD.

“Hasil perengkingan dari Panselnas dan data rekaman server hasil SKD, kami akan minta untuk dicocokan. Kalau memang ada yang berubah, itu sudah bentuk pidana,” ungkapnya.

Politisi Hanura itu juga mendesak agar Bupati Muna, LM Rusman Emba tidak tinggal diam melihat persoalan ini. Bupati harus bersikap tegas bila ternyata ada oknum yang menjadi mafia nilai di instansi yang mengurus ASN itu.

“Kalau terbukti, bupati harus memberi sanksi mereka,” tegasnya. (cr1)

Topik
Lagi

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker