Muna

Aksi Penambangan Batu Kapur di Mubar Kian Marak

BUTONPOS.COM MUBAR – Suara berisik kendaraan berat ekskavator di bagian Matandasa, tepatnya Desa Lakanaha, Kecamatan Wadaga, Muna Barat (Mubar). Nampak, aktivitas penambangan batu kapur masih berlanjut. Terlihat ada tiga gunung besar yang diambil materialnya sebagai bahan timbunan proyek jalan.

Puluhan kendaraan truk pun ikut mengantri menunggu untuk diisi dengan material batu kapur, kemudian dibuang dilokasi proyek penimbunan jalan yang ada di Mubar. Aktivitas pengalian material yang tergolong tambang galian C ini telah merubah postur ekosistem lahan di pegunungan tersebut.

Dulu, gunung yang begitu rindang dengan banyak pepohonan, seketika menjadi tandus, dan tinggal timbunan tanah kapur serta bongkahan batu hasil galian dari gunung-gunung itu. Wajah gunung berubah jadi dataran rendah.

Bukan hanya di Desa Lakanaha, penggalian material batu kapur. Terdapat beberapa titik yang selama ini dilakukan penggalian batu kapur seperti di Kelurahan Wamelai dan Desa Madampi, Kecamatan Lawa. Kemudian ada lagi di Desa Lindo, Kecamatan Wadaga.

Sayangnya, hasil olahan kekayaan alam di bumi Mubar ini tidak memberi nilai ekonomis. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) seakan kewalahan memunggut duit dari hasil galian batu kapur tersebut dalam bentuk pajak. Tumpang tindih izin antara pemerintah provinsi (Pemprov) Sultra, dengan Pemkab salah satu kendalanya.

“Kita tidak bisa bergerak memungut pajak. Karena tidak ada dasar hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan daerah (Perda). Sebenarnya mereka itu mengolah tanpa mengantongi izin,” kata Kabid Perencanaan dan Pengembangan Iklim Promosi, PPTSP Mubar, Salimudin.

Katanya, rata-rata para kontraktor melakukan kegiatan penambangan hanya bermodalkan izin gangguan lingkungan atau HO, karena syarat untuk melaksanakan kegiatan usaha harus ada izin gangguan. Izin HO itu didapatkan di kantor PPTSP.

“Tapi kalau izin pengolahan tidak ada. Karena itu gawean Pemprov. Makanya, selama kegiatan penambangan material batu kapur, tidak ada bentuk pungutan pajak, utamanya pajak retribusi kendaraan ataupun material,” katanya.

Sudah ribuan ton material batu kapur yang diangkut sebagai bahan timbunan. Seharusnya, menambah sumber pendapatan asli daerah (PAD) kalau pengelolaannya diatur dengan baik. Namun, faktanya hanya pemilik material dan kontraktor yang mengantongi keuntungan besar.

“Sebenarnya bisa dipungut pajak, kalau didorong dengan peraturan bupati. Jika tambang galian C dikelola dengan baik, maka akan menjadi penyumbang terbesar di PAD kita. Tapi saat ini Pemkab hanya bisa menyaksikan atau menonton kegiatan tersebut,” ujarnya. (p5)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker