Sultra

APBD-P Sultra Diprediksi Naik 2,54 Persen

PUBLIKSATU.COM, KENDARI – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) 2019 diprediksi naik 2,54 persen. Pada APBD murni 2019 ditetapkan Rp 4,029 triliun pada APBD-Perubahan naik menjadi Rp 4,131 trilun. Atau bertambah sebesar Rp 10,209 miliar.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sultra H Ali Mazi SH, dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sultra, mengenai nota keuangan Gubernur Sultra terkait rancangan APBD Perubahan Pemprov Sultra 2019, Senin (12/8).

Sementra untuk pendapatan asli daerah (PAD), jelas Ali Mazi, mengalami perubahan semula ditargetkan Rp 905,235 miliar berubah menjadi Rp 1,006 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 11,14 persen.

Perubahan target tersebut, kata Ali Mazi, berasal dari komponen pajak yang mengalami kenaikan target perolehan dari semula direncanakan sebesar Rp 706,099 miliar berubah menjadi Rp 775,421 miliar, bertambah sebesar Rp 69,322 miliar atau naik sebesar 9,82 persen.

Kenaikan tersebut bersumber dari pajak kendaraan bermotor yang naik 6,83 persen, bea balik nama kendaraan bermotor 13,75 Persen, serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 11,94 persen.

Sementara PAD yang bersumber dari retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar 33,01 Persen, yang berasal dari restribusi jasa usaha naik sebesar 39,21 persen. Sedangkan restribusi jasa umum mengalami penurunan sebesar 12,44 persen.

Dijelakan, komponen PAD lainnya yang mengalami kenaikan masing-masing adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 23,32. “Kenaikan pendapatan ini merupakan bagian atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bank Sultra. Sementara untuk lainnya pendapatan asli daerah yang sah penerimaan bunga mengalami penurunan sebesar 55,71 persen,” ulas Ali Mazi.

Disisi lain, lanjutnya, penerimaan pendapatan dari BLUD RSU Bahterahmas mengalami peningkatan sebesar 14,40 persen. Penerimaan tersebut sebagian besar bersumber dari klaim BPJS.

Sementara itu, untuk pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan berupa dana alokasi umum, bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak serta dana alokasi khusus (DAK) mengalami perubahan. Sumber pendapatan lainnya adalah pendapatan daerah yang sah berasal dari hibah Pemerintah Pusat naik sebesar 1,71 persen, bersumber dari hibah program readsi. Namun untuk dana penyesuaian otonomi khusus dari pemerintah pusat tidak mengalami perubahan.

Sedangkan untuk belanja daerah, lanjutnya, mengalami perubahan semula direncanakan sebesar Rp 4,245 triliun berubah menjadi Rp 4,535 triliun atau bertambah sebesar Rp 290,279 miliar, atau naik 5,84 persen. Karena belanja dimaksud dipergunakan untuk membiaya prioritas pembangunan daerah yang telah disepakati bersama dalam kebijakan umum serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2019. Secara teknis prioritas pembangunan dimaksud dilaksanakan oleh seluruh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing masing, baik itu dalam bentuk belanja tidak langsung, maupun belanja langsung sampai dengan tahun anggaran ini berakhir.

Lantas Ia merincikan, untuk belanja tidak langsung semula direncanakan sebesar Rp 2,283 triliun, berubah menjadi Rp 2,341 triliun, mengalami kenaikan sebesar 2,54 persen. Kenaikan tersebut, antara lain disebabkan oleh belanja hibah naik sebesar 0,22 persen, untuk kenaikan tertinggi adalah belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, naik sebesar 23,78 persen.

Selain itu, tambahnya, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota juga mengalami kenaikan sebesar 12,16 persen. Di sisi lain belanja tidak terduga mengalami penurunan sebesar 20,92 persen. Begitupula dengan belanja pegawai, turun sebesar 1,58 persen. Seementara komponen belanja tidak langsung lainnya, yakni belanja bunga tidak mengalami perubahan.

Sedangkan untuk belanja langsung mengalami perubahan, semula Rp 1,961 triliun, berubah menjadi Rp 2,194 triliun, atau naik sebesar 11,84 persen. Belanja langsung yang dipergunakan untuk belanja pegawai yang semula sebesar Rp 125,736 miliar, berubah menjadi Rp 147,592 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar 17,38 persen.

“Belanja pegawai tersebut, akan digunakan untuk membayar honorarium PNS yang sifatnya lintas OPD maupun melibatkan lembaga lain, honorarium non PNS, honorarium kegiatan, serta honorarium jasa pelayanan BLUD yang menyerap anggaran terbesar dari kenaikan belanja tersebut. Sedangkan belanja pegawai untuk biaya operasional sekolah (BOS), mengalami penurunan sebesar 10,03 persen,” paparnya.

Begitupulan belanja barang dan jasa semula direncanakan sebesar Rp 588,387 miliiar, naik menjadi Rp 741,325 miliiar, atau naik 25 persen. Sedangkan belanja modal semula direncanakan Rp 1,247 triliun, berubah menjadi Rp 1,305 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar 4,61 persen.
“Khusus untuk belanja langsung berupa obyek belanja barang dan jasa maupun modal, dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang tersebar di seluruh OPD yang manfaatnya diharapkan dapat dirasakan langsung dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pupuk dan kesejahteraan masyarakat. Yakni untuk belanja pengadaan pupuk, perencnaan jalan, jembatan, irigasi, sungai dan pantai, pembangunan sekolah, optimalisasi PAD, penyediaan sarana dan prarana air minum, perumahan, serta pembangunan infrastruktur lainnya,” bebernya.

Mengenai struktur pembiayaan daerah juga mengalami perubahan penerimaan, dimana pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp 281,175 miliar, berubah menjadi Rp 485,194 miliar atau bertambah Rp 204,019 miliar, atau naik 72,56 persen.

Kenaikan tersebut, jelasnya lagi, bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (Silpa), yang berasal dari pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), maupun sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan naik sebesar 24,45 persen.

“Demikian secara garis besar penjelasan pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tenggara, tentang pokok- pokok dari rancangan perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2019. Kita semua tentu menyadari bahwa waktu yang kita miliki semakin terbatas. Namun demikian dengan semangat kebersamaan dan pengabdian yang tulus kepada masyarakat, saya yakin APBD Perubahan tahun anggaran 2019 dapat diselesaikan dengan baik. Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, saya berharap kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat agar kiranya dukungan dan kerja sama dan dapat terus berlanjut pada tahapan berikutnya,” pungkasnya.

Lanjut Ali Mazi, kesepakatan ini merupakan wujud komitmen bersama, antara eksekutif dan legislatif di tingkat daerah. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sehingga bisa memasuki tahapan berikutnya berupa penyusunan rancangan perubahan APBD tahun 2019, untuk selanjutnya dibahas pada sidang dewan.

“Dimana dalam penyusunan Raperda tentang perubahan APBD, berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2019,” jelasnya.

Pada dasarnya, katanya lagi, untuk kebijakan dalam penyusunan rancangan perubahan APBD Provinsi Sultra tahun anggaran 2019, sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Dengan menekankan kepada keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan ini antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

“Untuk penyusunan rancangan perubahan APBD dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, yang harus diakomodir pada perubahan APBD sehingga mempengaruhi struktur perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2019,” imbuhnya.

Dimana, Faktor eksternal antara lain, hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov Sultra tahun 2018, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sultra. Sedangkan untuk faktor internal, yang mempengaruhi perubahan APBD Provinsi lebih disebabkan karena adanya pergeseran belanja dan rasionalisasi belanja yang dilakukan dalam upaya peningkatan pencapaian pendanaan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi tahun 2018-2023, yaitu terwujudnya Sultra yang aman, maju, sejahtera, dan bermartabat. (m1)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker