Busel

ASN Koruptor di Busel Belum Dipecat, Bupati Terancam Sanksi

PUBLIKSATU.COM, BUTON SELATAN – Dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) mantan nara pidana (Napi) kasus tindak pidana korupsi Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Pemkab Busel) belum dipecat. Padahal berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) sejumlah menteri mestinya sudah pecata paling lambat 31 Desember 2018.

Bagi pemerintah daerah baik kabupaten kota maupun provinsi yang tidak melaksanakan SKB tersebut, akan diberikan sanksi tegas oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemdagri.

Total PNS korupsi seluruh Indonesia ada 2.357 orang. Jumlah itu yang terbukti korupsi dan putusannya inkracth diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat. Termasuk dua diantaranya di Kabupaten Busel.

Di Sulawesi Tenggara (Sultra) ada 14 orang mantan Napi korupsi. Jumlah terebut tersebar di provinsi dan kabupaten kota yang ada di Sultra. Dari data BKN per 12 September 2018, total ada 2.259 PNS korup yang belum dipecat yang tersebar di tingkat provinsi, kabupaten, dan/atau kota.

Ini merujuk surat bernomor 180/6967/SJ tertanggal 10 September 2018 itu ditujukan kepada seluruh bupati dan/atau wali kota seluruh Indonesia tentang pemecatan ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Pemberhentian tidak hormat atas ribuan PNS itu termaktub dalam surat keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana.

SKB itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan ketiganya bersama KPK beberapa waktu lalu. Nantinya pemecatan itu dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) masing-masing wilayah. Apabila PPK tidak melaksanakan isi SKB itu, akan ada sanksi.

Pemberian sanksi kepada PNS yang telah divonis bersalah dan telah inkracht harus diberhentikan dengan tidak hormat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS.

Jika SK pemberhentian mereka sudah ditandatangani oleh kepala daerah bersangkutan, maka otomatis gaji dan tunjangan mereka tidak dibayar lagi.

Namun hingga kini SK pemberhentian belum diteken Plt Bupati Busel sebagai PPK. Konsideran SK Pemberhentian itu sudah di Bagian Hukum Setda Busel. Jika sudah selesai akan segera disodorkan untuk diteken Plt Bupati sebagai PPK Kabupaten Busel.

“Konsiderannya sudah di Bagian Hukum Setda, kalau sudah selesai tinggal diteken PPK dalam hal ini bapak Plt Bupati Busel,” kata Sekda Busel La Siambo dikonfirmasi media ini akhir pekan lalu.

Ia menegaskan, dua ASN mantan narapidana korupsi itu tetap akan dipecat. Karena ini sesuai dengan perintah Kemendagri sesuai SKB tiga mentri tersebut di atas. “Tetap kita komitmen pecat, karena ini perintah tidak bisa dipertahankan lagi,” tegas La Siambo.

Kata Siambo, dua pejabat ASN Busel mantan Napi koruptor itu adalah Drs Hamid MKes mantan Kadis Kesehatan Busel dan Abdul Kadir. Abdul Kadir tersangkut kasus korupsi di Kabupaten Buton Utara. Namun pindah kini masih menjadi aktif ASN lingkup Busel begitupun Hamid.

Satu ASN lagi masih menjalani kurungan akibat kasus korupsi di Dinkes Busel.

Ia menambahkan, Pemkab Busel tetap komitmen terkait soal pencegahan korupsi ini. Namun jika tidak dilakukan pemecatan, maka Pemkab Busel melakukan pembiaran terhadap kasus korupsi. (aga)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker