Butur

Bamus Sorot Keterlambatan TAPD Masukan Dokumen KUA-PPAS 2018

BUTONPOS.COM, BURANGA – Terlambat masukan dokumen KUA-PPAS APBD 2018, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Buton Utara (Butur) disorot. Hal ini terungkap dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD bersama TAPD di gedung dewan, Selasa (5/12).

Anggota Bamus, H Asri Aziz mengatakan, keterlambatan KUA-PPAS ini merupakan bukti ketidakseriusan Pemda membangun Butur. Seharusnya dokumen ini masuk pada bulan Juli, dan September sudah dibahas.

Olehnya itu, Pak Asri sapaan akrabnya, meminta penjelasan TAPD terkait keterlambatan draf KUA-PPAS tersebut. “Tolong jelaskan apa penyebab keterlambatan ini, supaya kami juga bisa menjelaskan kepada masyarakat,” pinta legislator PKS ini.

Asisten I Setda Butur, Muliana menuturkan, keterlambatan KUA-PPAS ini dijadikan pembelajaran. Sehingga tidak terulang lagi di tahun-tahun mendatang.

Lantas mantan Kabag Pemerintahan Setda Butur ini meminta kepala Bappeda, Harmin Hari untuk menjelaskan anggota DPRD Butur. “Silahkan kepala Bappeda dijelaskan,” titahnya.

Harmin Hari menegaskan, sampai hari ini Pemda masih dan tetap serius membangun Butur. “Memang sesuai skedul Minggu ke dua Juli dan September sudah bahas,” kata Harmin Hari.

Namun yang menjadi persoalan, sambung mantan Wakil Bupati Butur priode 2010-2015 ini, karena Dana Alokasi Khusus (DAK) terlambat turun. DAK nanti bulan Oktober masuk. Sehingga berpengaruh terhadap penyusunan draf KUA-PPAS.

“Ke depan, kalau DAK belum turun, kita bisa melakukan asumsi-asumsi. Tapi, nanti akan ada perubahan-perubahan. Dan insya Allah ke depan tidak terlambat lagi,” paparnya.

Lebih jauh Harmin Hari menjelaskan, pihaknya masih menunggu Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD. Nantinya Permendagri ini yang akan menjadi patokan. “Terus terang, Bappeda, Keuangan dan Sekda merupakan tiga pilar yang tidak terpisahkan dalam perumusan dokumen,” paparnya.

Sekali pun sudah dijelaskan oleh kepala Bappeda, Harmin Hari, namun Asri Aziz belum juga puas. Sebab, menurutnya, mengapa hanya Butur, sedangkan daerah lain tidak terlambat. Sementara pencairan DAK bersamaan turunnya dari pusat.

“Terus terang kalau alasan DAK, saya kurang puas. Ada 16 kabupaten/kota di Sultra, tapi hanya Butur yang terlambat,” centilnya.

Anggota Bamus lainnya, La Ode Abdul Manan menambahkan, apa yang disampaikan Asri Aziz perlu dicamkan bersama-sama. “Saya kira kita harus sesuaikan dengan aturan. Akhir Juli kita sudah MoU. Dan ini menjadi catatan bagi kita semua,” katanya.

Menurutnya, keterlambatan KUA-PPAS ini berimbas pada “kegaduhan” karena waktu pembahasannya semakin mepet.

“Saat ini suasana jadi gaduh, karena keterlambatan ini. Kita harus konsisten dan belajar disiplin soal jadwal,” tandasnya.

Masih terkait pernyataan Asri. Wakil ketua DPRD Butur, Abdul Salam Sahadia menegaskan, apa yang disampaikan Asri Aziz masih sangat normatif. Untuk itu, kata legislator Demokrat ini jangan terulang lagi tahun berikutnya.

Setelah melalui dialog panjang dan alot, pimpinan DPRD Butur, H. Muh. Rukman Basri Zakariah menetapkan jadwal penyerahan dokumen KUA-PPAS APBD 2018 pada hari ini, Rabu (6/12). Sedangkan jadwal pembahasannya akan disesuaikan.

Namun sebelum menutup sidang, Rukman meminta kepada LKPD untuk menyiapkan dokumen LKPD 2018, daftar capaian target tiap SKPD dan daftar seluruh honorer lingkup Pemkab Butur.(ary)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker