Baubau

Banyak PSU di Baubau, KPU dan Bawaslu Dituding Rugikan Negara

PUBLIKSATU.COM, BAUBAU – Massa yang tergabung dalam Aliansi Partai Politik (Aspol) menggelar demonstrasi di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Baubau, Rabu (24/4).

Dua lembaga penyelenggara Pemilu itu dinilai lalai menjalankan tugas sehingga menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa tempat pemungutan suara (TPS).

Korlap aksi Aspol Baubau, Rizal menegaskan, pihaknya tidak menolak PSU. Namun, penyebab dilakukan PSU tersebut tidak terlepas akibat buruknya kinerja jajaran KPU dan Bawaslu Baubau.

“Kami hanya ingin mengklarifikasi banyaknya PSU di Kota Baubau. Karena bagi kami PSU ini merugikan negara, partai politik dan masyarakat pada umumnya,” ujar Rizal.

Kelalaian tersebut, menurut dia, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pengawas TPS tidak jeli bekerja. Harusnya, jajaran paling bawah dari KPU dan Bawaslu tersebut bisa mengetahui hal-hal yang berpotensi menyebabkan PSU.

“Salah satu Pengawas ini adalah mencegah kecurangan. Mereka lalai melaksanakan salah satu tugas tersebut, sehingga merugikan banyak pihak,” tukas Rizal.

Dari dengar pendapat, ungkap dia, baik KPU maupun Bawaslu Baubau, keduanya terkesan cuci tangan atas PSU tersebut. Bawaslu Baubau berdalih eksekutor PSU tersebut KPU. Sedangkan KPU beralasan mau tidak mau wajib melaksanakan rekomendasi PSU.

“Kami meminta KPU dan Bawaslu agar memberikan sanksi tegas kepada jajarannya yang lalai melaksanakan tugas. Kami juga meminta Bawaslu untuk tidak lagi menerbitkan rekomendasi PSU,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Baubau, Edi Sabara mengatakan, rekomendasi PSU tersebut lebih banyak dikarenakan pemilih dari luar daerah tanpa A5 yang memaksa ikut mencoblos, meskipun petugas KPPS sudah melarang.

Sementara, Ketua Bawaslu Baubau, Wa Ode Frida Vivi Oktavia menjelaskan, ada beberapa alasan diterbitkan rekomendasi PSU tersebut. Antara lain karena ada pemilih tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar baik dalam DPT maupun DPTb dan pemilih dari luar daerah yang tidak mempunyai formulir A5.

Terkait, tuntutan Aspol tersebut, wartawan belum mendapatkan konfirmasi lebih jauh baik dari KPU maupun Bawaslu Baubau.

Sebagaimana diketahui, 15 TPS di Kota Baubau tambah satu TPS yang belum diplenokan akan melaksanakan PSU. Efeknya, KPU harus mengadakan surat suara lagi yang menggunakan anggaran negara. (exa)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker