Politik

Bawaslu Baubau Batalkan Penetapan Paslon RossY. Ini Enam Putusannya

PUBLIKSATU.COM, BAUBAU – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Baubau telah memutuskan gugatan dari bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau, Nur Salam dan Nurmandani. Beberapa putusan ini dibacakan oleh pimpinan sidang musyawarah, M Yusran Elfargani, di Kantor Bawaslu Baubau, Kamis (1/3/18) malam.

Salah satu poin putusan tersebut, Bawaslu menyatakan bahwa batal Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Baubau Nomor 20/PL.03.3-/KPT/7472/KOTA/II/2018 tentang penetapan Paslon peserta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau sepanjang mengenai penetapan Hj Roslina Rahim dan La Ode Yasin sebagai paslon peserta pemilihan.

Menanggapi putusan ini, kuasa hukum Paslon yang berakronim RossY, Muhammad Taufan, meski merasa keberatan, pihaknya akan tetap mengembalikan kepada termohon dalam hal ini KPU Baubau.

“Akan dilaksanakan peninjauan kembali. Kami agak keberatan cuman tetap kami mengembalikan itu kepada termohon, karena kalau kita berdasarkan PKPU pasal 52 itu jelas dimana termohon untuk melakukan verifikasi faktual hanya kepada kejaksaan dan pengadilan negeri. Sekali lagi putusan dari Bawaslu, kami tetap mengapresiasi. Dan pihak termohon melakukan klarifikasi SKCK klien kami dalam hal ini La Ode Yasin,” jelas Taufan usai putusan sidang.

Selain itu, atas putusan ini, tim Kuasa Hukum RossY akan kembali berdiskusi. Apakah nanti mengajukan kode etik atau ada langkah hukum lain dan ataukah menerima putusan dari Bawaslu tersebut.

Lebih lanjut Taufan menilai, hal ini sudah cukup adil, dimana Bawaslu juga sudah melihat keinginan dari masyarakat untuk mengetahui seberapa jauh latar belakang dari Paslon RossY.

Sementara itu, kuasa hukum KPU Baubau, Bosman mengatakan, sesuai PKPU Nomor 3 Pasal 52 Tahun 2107, apabila dalam SKCK ada catatan kepolisian maka diklarifikasi ke Kejaksaan atau Pengadilan Negeri.

“Kita tidak lakukan begitu karena norma yang ada dalam Pasal 52 PKPU 3 Tahun 2017, apabila dalam SKCK itu ada catatan kepolisiannya maka kita klarifikasi ke kejaksaaan atau pengadilan. Apabila dinyatakan bahwa tidak ada putusan yang berkekuatan hukum tetap tentang itu maka dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), dan itu kita sudah lakukan sesuai dengan norma,” tukas Bosman.

Dikatakannya, majelis hakim juga adalah penyelenggara Pemilu, maka ini akan berkonsekuensi etik kepada mereka. Maka bukan hanya saja KPU Baubau yang melanggar kode etik, tetapi Bawaslu Baubau juga melanggar kode etik.

Ditempat yang sama, kuasa hukum dari Nur Salam dan Nurmandani, Apri Awo SH, mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya hukum banding di PTUN Makassar.

“Pada putusan Bawaslu ini pada pokoknya hanya sebagian yang diterima, tentu kami akan diskusikan kembali dengan tim penasehat hukum, dengan prinsipal kami pikir-pikir apakah kami akan melakukan upaya hukum banding di PTUN Makassar. Kesimpulannya, hari ini kami akan melakukan itu. Kalau tidak salah menurut Perbawaslu, tiga hari kami dikasih waktu melakukan upaya hukum banding,” seru Apri Awo.

Sekedar diketahui, Pemohon dalam hal ini Nursalam dan Nurmandani menggugat SKCK dua calon Wakil Wali Kota Baubau yakni Yasin Mazadu (berpasangan dengan Hj Roslina Rahim dan H Ahmad Arfah (berpasangan dengan H Yusran Fahim). Namun pada putusannya, Bawaslu Baubau hanya membatalkan Penetapan Paslon RossY, sementara Paslon HYF-Ahmad dianggap tak bermasalah. (Mo1)

Adapun enam poin putusan sidang sengketa musyarawah Pilkada ini, yakni :

1. Membatalkan permohonan pemohon untuk sebagian
2. Menyatakan batal Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Baubau dengan Nomor 20/PL.03.3-/KPT/7472/KOTA/II/2018 tentang penetapan Paslon peserta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau sepanjang mengenai penetapan Hj Roslina Rahim dan La Ode Yasin sebagai Paslon peserta pemilihan.
3. Memerintahkan sebagai termohon untuk melaksanakan penelitian administrasi dan verifikasi kembali untuk memastikan SKCK atas nama La Ode Yasin.
4. Memerintahkan kepada termohon untuk menetapkan kembali pasangan calon sepanjang yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai Paslon.
5. Memerintahkan kepada termohon untuk mengatur dengan baik jalannya penyelenggaraan Pilwali 2018 bagi Paslon peserta pemilihan yang telah memenuhi syarat calon dan syarat pencalonannya agar tidak ada Paslon yang dirugikan terkait adanya putusan ini
6. Memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Topik
Lagi

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker