Baubau

Bawaslu Beberkan Bukti Dugaan PNS Berpolitik Praktis di Acara Maulid

BUTONPOS.COM, BAUBAU – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Baubau, M Yusran Elfargani, membeberkan alasan direkomendasikannya sejumlah PNS Baubau ke Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas dugaan politik praktis.

Ternyata dugaan politik praktis yang melanggar asas netralitas ASN ini dalam rangka acara Maulid Nabi Muhammad SAW, di Kelurahan Bukit Wolio Indah (BWI) beberapa pekan lalu karena terdapat poster salah satu kandidat petahana yakni, Dr H AS Tamrin MH.

Dari penelusuran Bawaslu Baubau, harusnya acara maulid yang merupakan kegiatan keagamaan tidak boleh ada atribut kampanye Paslon tertentu.

“Jadi, yang kami lihat itu ditempat tersebut di dalamnya terdapat banyak atribut kampanye, itu memberikan indikasi ASN tersebut terlibat di dalamnya. Bukan persoalan Maulidnya tetapi di dalamnya banyak atribut kampanye salah satu paslon, kalau di masjid no problem karena itu kegiatan keagamaan, dan mestinya ASN jangan ikut,” jelas Yusran kepada butonpos.com, Sabtu (23/12/17).

Lebih lanjut ia menjelaskan, dugaan kuatnya ada pada pelanggaran kode etik dan netralitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pernyataan ini seakan menanggapi pernyataan Wali Kota Baubau bahwa sebagai kepala daerah, semata-mata ia hanya menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW.

Diketahui, pejabat Pemkot Baubau yang sudah mendapatkan rekomendasi ke KASN yakni direkomendasikan ke KASN untuk dilakukan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku diantaranya Plt Sekot, Armin, Kepala Dinas BPBD, Muslimin Hibali, Asisten I Sekot, La Ode Aswad, Kadis Pertanian, Bahara, Kadis Perhubungan, Roni Muhtar, Kadis PU, Muhammad Salim, Kadis Koperasi dan UKM, Syamsul Bahru, Kadis Capil, Sahirun, Dinas Ketenagakerjaan, Zarta, mantap DKP, Amiruddin, Pegawai Disnaker, Batriks Tantu. Sebelumnya juga sudah ada nama ASN yang direkomendasikan yakni dr Hasmudin, Abdul Rahim dan Abdul Rajab.

Yusran juga menambahkan, jika ada ASN yang terlibat dalam kampanye ataupun melakukan aktivitas mendukung Paslon yang sudah ditetapkan oleh KPU, maka mereka akan dijerat dengan pidana melalui Sentra Gabungan Hukum Terpadu (Gakumdu).

“Jika sudah ditetapkan sebagai Paslon itu sudah pelanggaran pidana. Kalau pidana di Bawaslu sudah ada Sentra Gakumdu untuk menindaklanjuti kalau ada ASN melakukan tindakan yang mengarah ke pidana,” tegasnya. (po4)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker