Buteng

Bawaslu Buteng Diminta Rekomendasikan PSU di TPS 02 Bombonawulu

PUBLIKSATU.COM, BUTON TENGAH – Puluhan massa dari Kelurahan Bombonawulu, Kecamatan Gu, mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Senin (22/4/2019).

Mereka mempertanyakan keputusan Bawaslu Buteng terkait laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi di TPS 02 Kelurahan Bombonawulu pada pencoblosan 17 April lalu.

Dalam laporannya, ditemukan adanya pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Buton, diikutkan memilih oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 02 Kelurahan Bombonawulu.

“Kami datang mempertanyakan keputusan Bawaslu Buteng terkait laporan kami beserta bukti-bukti pendukungnya yang sudah kami masukan Sabtu lalu. Kami dijanjikan hari ini diputuskan, makanya kami datang sekarang,” ungkap Caleg PPP dari Dapil 2 (Kecamatan Gu-Sangia Wambulu), Uddin Mansur.

Menurutnya, dugaan pelanggaran Pemilu yang ditemukan saksinya di TPS 02 Kelurahan Bombonawulu sudah memenuhi unsur, karena sudah dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung berupa foto copy DPT yang bersangkutan terdaftar di Kabupaten Buton. Ditambah bukti ia memilih atau mencoblos di TPS 02 Kelurahan Bombonawulu dari absensi yang ada.

“Saya kira dengan terpenuhinya unsur pelanggaran tersebut, tidak ada alasan lagi Bawaslu Buteng untuk tidak mengeluarkan rekomendasi PSU di TPS 02 Kelurahan Bombonawulu,” tandas pria asal rumpun Bombonawulu ini.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Bawaslu Buteng Helius Udaya mengaku sudah menerima laporan dugaan pelanggaran di TPS 02 Kelurahan Bombonawulu ini dua hari sebelumnya dan pihaknya sementara melakukan pengkajian apakah memenuhi syarat dilakukan PSU atau tidak.

“Kita usahakan keputusannya sudah ada hari ini dan paling lambat sebentar malam. Sehingga saya meminta massa dari Bombonawulu ini untuk bersabar dulu,” harapnya.

Meskipun belum memberikan keputusan resmi, pihaknya menilai apa yang dilaporkan masyarakat Bombonawulu ini berpotensi PSU. Sekalipun yang diikutkan memilih tersebut sudah terdaftar sebagai warga Buteng sesuai KTP-el, tapi sudah terdaftar sebagai DPT di daerah asalnya Desa Barangka, Kabupaten Buton.

“Semestinya itu tidak diperbolehkan memilih di Buteng. Bisa memilih di Buteng, tapi harus disertai dengan keterangan pindah memilih atau memiliki form A-5. Namun pihak KPPS memberikan hak suara untuk memilih di Buteng, tepatnya di TPS 02 Kelurahan Bombonawulu,” terang Helius.

Apalagi yang bersangkutan sudah memilih lebih dari satu suara, yakni suara untuk Pilpres, DPR-RI, DPD-RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. “Ketentuan dalam undang-undang Pemilu itu, lebih dari satu suara dia (Terlapor, red) memberikan suara, maka wajib dilaksanakan PSU,” tegasnya.

Helius membeberkan, selain laporan permintaan PSU dari masyarakat Bombonawulu, ada pula laporan permintaan PSU di TPS 03 Kelurahan Watolo Kecamatan Mawasangka, TPs 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah (Masteng), serta TPS 02 dan 05 di Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu.

“Semua itu sudah masuk di Bawaslu Buteng dengan kasus yang berbeda-beda. Sementara ini kami pelajari dan harus kami putuskan secepatnya. Insya Allah rekomendasinya akan kami keluarkan besok (Hari ini, red),” janji Helius.

Untuk diketahui, dugaan pelanggaran di TPS 03 Kelurahan Watolo, yakni ada dua surat suara yang sudah tercoblos, namun tidak ada tanda tangan Ketua KPPS. TPS 02 di Tolandona, ada pemilih yang sudah mendaftar memilih tapi dilarang KPPS menyalurkan hak pilihnya karena alasan waktunya sudah selesai. TPS 01 Kelurahan Lakorua, pemilih yang terdaftar dalam DPT dan memiliki KTP-el daerah lain diikutkan memilih oleh KPPS.(uzi)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker