Busel

Bawaslu Intai Randis Berkedok Plat Hitam

BUTONPOS.COM, BATAUGA – Sejumlah Kendaraan Dinas (Randis) dicurigai kerap mengganti warna plat menjadi hitam untuk kepentingan politik praktis. Mobil dan Sepeda motor plat merah tersebut menjadi sasaran bidik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Buton Selatan (Busel).

Randis tersebut diduga digunakan oknum anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kepentingan pribadi dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sultra. Ditambah lagi Busel merupakan daerah yang sangat dekat dengan Kota Baubau yang juga menggelar hajatan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) 2018

Menyikapi hal itu, Bawaslu Busel berkoordinasi dengan Bupati Busel dan Kepolisian. Sebab, penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan politik sangat dilarang.

“Oknum ASN biasanya mengganti plat mobil atau motor dinas menjadi pribadi. Seharusnya plat mobil atau motor dinas tidak bisa diganti menjadi plat hitam. Ini masuk kategori pelanggaran. Ini erat kaitanya dengan Kepolisian. Dan juga tindak pidana Pemilu hingga sanksi ASN,” ujar anggota Bawaslu Buse, Jumadi, beberapa waktu lalu.

Kata dia, jika ada ada temuan atau laporan seperti ini dari masyarakat, maka pihaknya tidak akan segan-segan segera berkoordinasi ke pihak kepolisian. Sehingga, perbuatan lebih jauh dapat dicegah sedini mungkin.

“Karena kita berharap mobil dinas yang diperuntukan untuk memudahkan akses PNS ke kantornya. Janganlah digunakan untuk fasilitas kendaraan kegiatan politik.” harapnya.

Begitu pun Randis DPRD, tegas dia, ada yang dicurigai digunakan oknum Legislator suka mengganti plat untuk kegiatan politik. Pihaknya juga akan menyampaikan ke Bupati Busel agar mengkoordinasikan hal ini

“Yang kita khwatirkan mengganti plat terus kemudian ada digunakan kegiatan politik. Kendaraan itu sebenarnya itu fasilitas pemerintah tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, dalam Undang-Undang (UU) Pemilu jelas diatur larangan penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan politik. Perbuatan ini erat kaitannya dengan tindak pidana Pemilu. Jika demikian, maka oknum yang terlibat bisa diteruskan ke pihak Kepolisian.

“Sanksinya nanti dikembalikan ke aturan. Jika oknum PNS yang melanggar disamping kena pidana juga dikenakan aturan ASN. Tinggal kita liat, jika diduga oknum anggota DPRD, karena fasilitas negara tidak bisa digunakan untuk kegiatan politik. Apalagi Busel dekat dengan Baubau yang sementara Pilwali begitupun Busel sementara menghadapi Pilgub,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya mendambakan partisipasi masyarakat dan seluruh stakholder untuk bersama-sama mengawasi pesta demokrasi agar berjalan sesuai koridor.(aga/exa)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker