Buteng

Bhabinkamtibmas Polsek Lakudo Rutin Awasi Dana Desa

BUTONPOS.COM, LABUNGKARI – Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polsek Lakudo rutin melakukan pengawasan berbagai kegiatan fisik maupun pemberdayaan yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa-desa yang menjadi wilayah kerjanya.

Hal itu terlihat dari giat pengawasan yang dilaukan Bhabinkamtibmas Desa Wongko dan Desa Matawine, Briptu Bilawal Murhum Basan, saat melakukan pengecekan langsung pembangunan peningkatan Gedung Serbaguna Desa Wongko, Sabtu (16/12).

“Pembangunan peningkatan Gedung Serbaguna Des Wongko ini bersumber dari ADD tahap kedua 2017 sebanyak Rp 104.635.500. Pembangunan gedungnya sudah mencapai 40 persen,” ungkap Awal, panggilan akrab Briptu Bilawal Murhum Basan usai memberikan laporan kepada Kapolsek Lakudu Iptu Hartoni.

Awal mengaku, sebelum melakukan pengawasan dan pengecekan kegiatan desa di lapangan dirinya sudah berkoordinasi dengan kepala desa beserta perangkatnya di dua desa yang menjadi wilayah kerjanya. “Pengawasan kita lakukan secara rutin sesuai dengan petunjuk dan arahan Kapolsek Lakudo,” tuturnya.

Menurutnya, pengawasan DD dan ADD ini sangat penting bagi dirinya dan rekan-rekannya yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas di 13 desa di Kecamatan Lakudo. Sebab, selain untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan DD dan ADD juga dapat menjalin silaturahim dengan warga desa.

Pihaknya juga senantiasa menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada para pekerja agar selalu menjaga keselamatan diri pada saat melaksanakan pekerjaan tersebut, agar dapat selesai tepat waktu dan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Kapolsek Lakudo Iptu Hartoni mengungkapkan dalam melakukan pengawasan DD dan ADD di Kecamatan Lakudo pihaknya memaksimalkan peran Bhabinkamtibmas yang ada di desa-desa sebagai tugas tambahan mereka. “Saya juga sewaktu-waktu akan turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan secara langsung,” tukasnya.

Tugas tambahan untuk mengawasi dana desa ini merupakan hasil dari nota kesepahaman (MoU) antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Sandjojo dan Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, terkait pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa.

“Tujuannya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa serta meningkatkan hubungan kemitraan Polri dengan masyarakat, juga sebagai wahana untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat binaannya demi terciptanya Kamtibmas di Kecamatan Lakudo,” jelas Hartoni.(uzi)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker