Muna

BKN: BKPSDM Muna Harus Batalkan Pengangkatan Pejabat Pensiun

BUTONPOS.COM, MUNA – Pelantikan pejabat yang telah pensiun dan kepala sekolah (Kasek) yang tidak mengikuti seleksi calon Kasek mendapat perhatian serius dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional IV Makassar.

Menurut Kaharuddin, Kabid Mutasi BKN Regional IV Makassar, pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah pensiun maupun yang tidak memenuhi syarat, telah melanggar aturan. Karena itu, tidak ada alasan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera membatalkan pengangkatan mereka-mereka itu.

“Harus secepatnya dibatalkan. Menjadi lucu ketika yang bukan ASN dilantik menjadi pejabat atau Kasek,” ungkapnya.

Setelah pembatalan pengangkatan ASN itu, maka BKPSDM bisa segera melakukan pelantikan terhadap ASN yang memenuhi syarat. “Kalau untuk eselon II harus melalui lelang terbuka, sementara untuk esalon III, IV, Kasek prosesnya cukup lewat Baperjakat,” jelasnya.

Khusus bagi Kasek yang telah dilantik, namun tidak pernah mengikuti seleksi calon Kasek, Kaharuddin menegaskan telah menyalahi aturan yang tertuang pada Permendiknas nomor 28 tahun 2010 tentang tugas tambahan guru.

“Di pasal 3 jelas disebutkan, syarat menjadi Kasek harus telah lulus seleksi Cakep (calon kepala sekolah). Jadi bagi yang tidak lulus atau tidak ikut seleksi Cakep, lantas dilantik, bisa dilakukan pembatalan,” jelasnya.

Persoalan pelantikan ini bahkan sebelumnya telah menjadi polemik. Bahkan DPRD Muna melalui Komisi I juga telah memnanggil BKPSDM untuk melakukan rapat dengar pendapat pada Selasa (19/12) lalu. Pada rapat tersebut, BKPSDM Muna mengakui telah keliru dalam melakukan pelantikan terhadap pejabat-pejabat yang telah pensiun.

Iskandar, Ketua Komisi I menilai, pengangkatan pejabat yang telah pensiun maupun yang telah meninggal dunia, bukti amburadulnya tata pengisian jabatan di lingkup Pemkab Muna. Olehnya itu, politisi PDI-P itu meminta pihak BKPSDM bertanggungjawab.

Menurut dia, apa yang dilakukan BKPSDM telah menimbulkan keresahan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah ini. “Kami minta penjelasan dari BKPSDM terkait pejabat yang tidak memenuhi syarat itu,” cetus Iskandar.

Koleganya, Awal Jaya Bolombo meminta pihak BKPSDM untuk tidak menerbitkan kutipan SK pelantikan bagi pejabat-pejabat yang bermasalah. “Jangan dulu terbitkan SK-nya,” tegas Ketua Fraksi Demokrat itu.

La Kusa, Kepala BKPSDM Muna berjanji akan kembali melakukan evaluasi terhadap pejabat-pejabat yang tidak memenuhi syarat. Bagi yang telah pensiun, tidak akan diberikan kutipan SK pelantikannya.

“Kita biarkan dulu ini berjalan. Karena hasil konsultasi kita pada kepala BKN regional Makassar, mereka itu tidak bisa langsung diganti, karena pelantikannya melalui sumpah. Paling lambat kita akan ganti mereka di Bulan Februari 2018. Tetapi, dalam kurun waktu dua bulan ini, mereka sama sekali tidak akan menerima tunjangan. Kutipan SK-nya sebagai dasar untuk pembayaran tunjangan, kita tidak akan terbitkan,” jelasnya. (cr1)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker