Muna

BKPSDM Muna Akui Keliru Lantik Pejabat Pensiun

BUTONPOS.COM, MUNA – Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muna mengakui telah keliru dalam melakukan pelantikan terhadap pejabat-pejabat yang telah pensiun. Hal tersebut terungkap saat Komisi I DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BKSDM, Selasa (19/12).

Iskandar, Ketua Komisi I menilai, pengangkatan pejabat yang telah pensiun maupun yang telah meninggal dunia, bukti amburadulnya tata pengisian jabatan di lingkup Pemkab Muna. Olehnya itu, politisi PDI-P itu meminta pihak BKPSDM bertanggungjawab.

Menurut dia, apa yang dilakukan BKPSDM telah menimbulkan keresahan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah ini. “Kami minta penjelasan dari BKPSDM terkait pejabat yang tidak memenuhi syarat itu,” cetus Iskandar.

Koleganya, Awal Jaya Bolombo meminta pihak BKPSDM untuk tidak menerbitkan kutipan SK pelantikan bagi pejabat-pejabat yang bermasalah. “Jangan dulu terbitkan SK-nya,” tegas Ketua Fraksi Demokrat itu.

La Kusa, Kepala BKPSDM Muna berjanji akan kembali melakukan evaluasi terhadap pejabat-pejabat yang tidak memenuhi syarat. Bagi yang telah pensiun, tidak akan diberikan kutipan SK pelantikannya.

“Kita biarkan dulu ini berjalan. Karena hasil konsultasi kita pada kepala BKN regional Makassar, mereka itu tidak bisa langsung diganti, karena pelantikannya melalui sumpah. Paling lambat kita akan ganti mereka di Bulan Februari 2018. Tetapi, dalam kurun waktu dua bulan ini, mereka sama sekali tidak akan menerima tunjangan. Kutipan SK-nya sebagai dasar untuk pembayaran tunjangan, kita tidak akan terbitkan,” jelasnya.

Seperti dilansir sebelumnya, mutasi pejabat esalon III, IV, kepala sekolah dan kepala Puskesmas (Kapus) baru-baru ini masih saja menyisahkan masalah. Pasalnya, mutasi pejabat itu dilakukan bukan berdasarkan kompetensi, melainkan berdasarkan emosional. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya pejabat yang dilantik telah memasuki masa pensiun, bahkan telah pensiun.

Iskandar, Ketua Komisi I DPRD Muna menyoroti kebijakan mutasi itu. Menurutnya, pelantikan bagi pejabat-pejabat yang telah pensiun itu bukti bahwa OPD (BKPSDM) yang menangani urusan itu tidak bekerja.

“Ini bukti bahwa BPKSDM tidak bekerja dan sudah merusak citra bupati,” cibirnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Muna lainnya, Awal Jaya Bolombo menegaskan bahwa tidak ada alasan BKPSDM tidak mengetahui pejabat yang dilantik sudah pensiun atau tidal memenuhi syarat. Katanya, pelantikan bagi pejabat yang tidak memenuhi syarat itu cacat prosedur.

Atas persoalan itu, dewan akan merekomendasikan agar pejabat yang tidak memenuhi syarat untuk segera diganti. Misalnya kepala sekolah, karena ada beberapa yang dilantik tidak pernah mengikuti seleksi calon kepala sekolah. “Ini bukan kekeliruan, tapi kecerobohan,” sindirnya. (cr1)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker