Buteng

Bupati Buteng Minta Anggota TPID Berperan Aktif Kendalikan Inflasi Daerah

PUBLIKSATU.COM, BUTON TENGAH – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Pemkab Buteng) menggelar rapat koordinasi (Rakor) dan peningkatan kapasitas (Capacity Building) anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di aula kantor bupati, beberapa waktu lalu.

Rakor TPID yang difasilitasi Bagian Ekonomi Setkab Buteng itu, menghadirkan Sekretaris TPID Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Yuni Nurmalawati dan Kepala Tim Advidsori dan Pengembangan Ekonomi, Bank Indonesia (BI) Sultra Surya Alamsyah sebagai pemateri.

Bupati Buteng H Samahuddin yang membuka Rakor dan Capacity Building anggota TPID tersebut berharap TPID Kabupaten Buteng dapat berperan aktif dalam pengendalian inflasi di dalam daerah, serta dapat mengambil arah kebijakan stabilitas harga bahan pokok dan penguatan koordinasi TPID secara berkala.

“Setelah Rakor dan peningkatan kapasitas anggota TPID ini, inflasi yang terjadi di Kabupaten Buteng dapat ditindak lanjuti dengan menjaga ketersediaan pangan, kelancaran distribusi barang, menjaga harga yang wajar dan terjangkau serta komunikasi dan koordinasi yang intens dengan pihak terkait dalam menjaga stabilitas harga di pasaran,” harapnya.

Sekretaris TPID Sultra Yuni Nurmalawati mengatakan, Rakor dan Capacity Building anggota TPID sangat penting dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan persamaan persepsi terkait inflasi yang terjadi, baik di pemerintahan provinsi maupun pemerintah Kabupaten Buteng sendiri.

“Harapan kita dengan peningkatan kapasitas anggota TPID ini, ada persamaan persepsi nantinya dalam menetukan kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil untuk menahan laju inflasi. Dengan begitu, harga-harga barang yang beredar di pasaran relatif rendah dan bisa terjangkau,” tuturnya.

Menurutnya, harga barang sebaiknya mengikuti mekanisme pasar. Namun ada pula mekanisme harga barang yang diatur oleh pemerintah. Seperti beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya semua ada harga headnya. Sehingga, distributor-distributor barang dapat dihimbau untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap mekanisme yang sudah diatur pemerintah mengenai head.

“Pemerintah bisa melakukan peneguran bila distributor tidak mengikuti mekanisme yang diatur pemerintah. Bisa saja akan dicabut izinnya bila tidak mengikuti peraturan yang berlaku. Kalau harga-harga yang sesuai mekanisme pasar, tidak bisa dicegah. Sehingga TPID harus mengambil langkah untuk menyeimbangkannya,” pungkas Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sultra ini.

Kepala Tim Advidsori dan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia (BI) Sultra, Surya Alamsyah, menerangkan terjadinya inflasi bersifat musiman. Seperti menjelang lebaran karena faktor permintaan yang tinggi dan saat gelombang tinggi atau cuaca buruk.

“Inflasi musiman ini harus bisa dikendalikan TPID dengan kecukupan distribusi. Makanya, setiap saat harus melakukan pemantauan di pasar, pemantauan di pemasok barang yang cukup besar, dan pemantauan agen barang. Tujuannya untuk menjaga kelancaran distribusi barang di pasaran,” paparnya.

Begitu pula disisi produksi. Misalkan beras kehabisan stok, kemudian dibutuhkan dalam waktu singkat dan harus harus dipenuhi, maka solusi yang tercepat adalah dilakukan impor, baik dari daerah lain atau dari luar negeri.(uzi)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker