Muna

Bupati Mubar Sebut Akhir Desember Ada Mutasi

BUTONPOS.COM, MUBAR – Tinggal menghitung hari lagi, kalender 2017 sudah akan ditutup dan akan memasuki kalender baru tahun 2018. Seiring dengan pergantian tahun, Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Pemkab Mubar) akan berbenah diri dalam hal penataan struktur jabatan eselon.

Isu mutasi kian terang. Akhir Desember ini, rencananya sudah akan dilakukan. Sehingga memasuki tahun baru 2018 nanti akan ada wajah-wajah baru yang akan menempati komposisi kursi pejabat eselon II, III dan IV. Isu mutasi tersebut disampaikan langsung Bupati Mubar, LM Rajiun Tumada, saat rapat bersama dengan BPS, Senin (4/12).

“Akhir-akhir Desember sudah akan ada mutasi. Kita sudah ada perintah dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemudian kita juga sudah mengikuti mekanisme yakni proses lelang untuk jabatan eselon II,” ungkap Rajiun Tumada.

Sudah ada catatan tersendiri bagi orang nomor 1 di Mubar ini dalam menempatkan pejabat pimpinan instansi yang tengah dinahkodainya. Di luar mekanisme lelang, ada pertimbangan lain dalam pengangkatan jabatan eselon yaitu kebijakan bupati soal kedisiplinan para ASN.

Kedisipilinan pegawai lanjutnya, sudah ada daftar hadir yang menjadi acuan. Termasuk loyalitas. Perintah untuk tinggal di Mubar bagi seluruh pegawai bagian dari loyalitas. “Setiap pejabat yang tidak datang dalam kegiatan tertentu, dan sifatnya penting akan dievaluasi. Mereka itu tidak siap jadi pejabat daerah,” ujarnya.

Selama ini kata dia, selalu ditekankan agar seluruh PNS lingkup Pemkab Mubar harus punya rumah dan tinggal di Mubar. Kemudian anaknya, sudah harus sekolah di wilayah tempat tugas pegawai bersangkutan.

“Kalau belum pindah di sini atau masih sekolah di luar daerah, kita tunggu dulu anaknya sampai pindah. Saya tidak main-main dengan kebijakan saya selama ini, sebab menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah,” tegasnya.

Rencana mutasi pejabat tersebut dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Mubar, Rosmasari La Ute. Menurutnya, bupati sudah merencanakan proses pelantikan pejabat eselon. Hanya saja persoalan waktu belum dipastikan.

“Pasti ada mutasi. Ketentuannya juga enam bulan setelah pelantikan jadi bupati definitif sudah bisa melantik. Tetapi waktunya itu saya tidak bisa pastikan. Akhir-akhir ini pak bupati lagi sibuk dengan kegiatan. Jadi kita menunggu waktu luang saja,” timpalnya.

Apakah ada juga pertimbangan di tiap-tiap SKPD itu untuk mengajukan usulan penempatan posisi jabatan eselon? Kata Rosmasari, SKPD tidak bisa mengusul, tetapi data yang dimasukkan terkait komposisi jabatan dalam intansi tersebut akan tetap diakomodir sebagai bahan pertimbangan dan data bagi BKD.

“Kita minta data di setiap SKDP itu sebagai bahan evaluasi. SKPD harus menyampaikan kondisi instansi itu. Mungkin ada jabatan yang belum diisi, dan itu akan menjadi data base bagi setiap instansi,” tutup Rosma.(p5)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker