Bombana

Cegat Korupsi Dana Desa, Bombana Terdepan di Sultra-Runner up Tingkat Nasional

PUBLIKSATU.COM, BOMBANA – Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara terus mengukir prestasi. Usai sukses dalam urusan Inovasi Desa di tingkat nasional, nama Kabupaten Bombana kembali bersinar untuk urusan tata kelolah keuangan desa.

Daerah binaan Tafdil dan Johan Salim (Bupati dan Wakil Bupati Bombana) itu didaulat sebagai terbaik di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk daya cegat kebocoran penggunaan dana desa. Bahkan Agustus 2019 ini, Bombana tembus nomor dua terbaik dari 542 Kabupaten di seluruh Indonesia.

Penilaian itu datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui Koordinator dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah). Komisi anti rasuah itu, rupanya sedang menilai kiat masing-masing daerah terkait rencana aksi pencegahan korupsi atas tata kelolah dana desa.

“Alhamdulillah capaian Kabupaten Bombana dapat progres tertinggi di tingkat Sulawesi Tenggara dan posisi kedua tingkat nasional untuk tata kelola dana desa,” pungkas Hasdin Ratta kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana.

Prestasi kinerja Pemkab Bombana itu, terpampang di domain akun website milik KPK dengan alamat https://korsupgah.kpk.go.id per tanggal 20 Agustus 2019. Bombana teratas dari 16 Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Tenggara serta urutan kedua dari 542 Kabupaten di Indonesia.

Bombana hanya terpaut satu persen dengan kabupaten Pasang Kayu, Sulawesi Barat yang menduduki posisi teratas, dengan nilai progres mencapai 90 persen. Sementara Kabupaten Bombana 89 persen. Menyusul Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tulang Bawang hingga Kabupaten Mamasa.

Setidaknya ada delapan indikator penilaian yang dicermati KPK. Diantaranya terkait sistem perencanaan dan penganggaran APBD. Sistem pengadaan barang dan jasa, sistem pelayanan terpadu satu pintu serta Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Empat indukator lainnya, yakni sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), sistem optimalisasi Pendaparan Daerah, Sistem manajemen aset daerah, serta sistem tata kelolah dana Desa.

“Alhamdulilah daerah kita memiliki daya dukung yang memadai. Daerah sudah menyiapkannya. Artinya, kepatuhan rencana aksi daerah kita atas pencegahan yang diamanahkan KPK itu, terprogres dengan baik. Sebelumnya kan, Pemkab sudah MOU dengan KPK,” pungkas Mazwar salah satu tim pokja pengimputan data dana desa tingkat Kabupaten Bombana.

Dia menambahkan penilaian itu hadir setelah KPK mencermati data dukung yang dimiliki oleh Pemkab Bonbana. “Jadi begini, data dukung itu, pihak kabupaten yang input atau adakan. Lalu dievaluasilah oleh pihak KPK. Nah, hasil evaluasi itu, diumumkan di website milik KPK itu,” tukasnya. (Dar)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker