Baubau

Dari Dekat Forum Perencana Lingkup Pemkot Baubau (2-selesai)

Kupas Tuntas Penyusunan Dokrenda, Singgung Urgensi SIPD

PERUBAHAN aturan juga merubah sistematika perencanaan. Untuk menyamakan persepsi perencana, Kepala Bappeda Baubau, H Abdul Rahim SE MSi menghadirkan mereka dalam Forum Perencana. Apalagi narasumbernya selain dari Bappenas, juga dihadirkan dari Kemendagri.

Laporan: Irwansyah Amunu

SETELAH Ervan Arumansyah SIP MSi, Direktorat Otonomi Daerah Bappenas menjelaskan banyak hal, Pemateri II, J Robert, Sekretaris Bappeda Sultra menambahkan, proses perencanaan daerah tingkat nasional sesuai pasal 258 UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, lima aspek tentang pemerintahan daerah untuk peningkatan dan pemerataan dalam melaksanakan pembangunan, yaitu pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah.

“Dimana pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional,” paparnya.

Robert mengatakan, beberapa hal yang perlu diketahui terkait perncanaan pembangunan daerah yaitu, cakupan perencanaan harus komprehensif melibatkan semua tahap (timeline) dan komponen. Pelaksanaan perencanaan diintegrasikan dengan melihat kewenangan termasuk pengintegrasian sumber pendanaan. Pendekatan spasial adalah perekat dari semua komponen yang saling berkaitan dalam suatu kawasan. Pendekatan pembangunan wilayah (sebagai arahan kebijakan pembangunan) diperlukan untuk melihat karakteristik suatu kawasan, kawasan strategis nasional, kawasan strategis wilayah atau lokal, maupun perdesaan.

Kemudian, pendekatan pembangunan wilayah tidak saja pada ekonomi tetapi juga pada aspek sosial, sumberdaya manusia, pelayanan dasar dll. Pengembangan sistem perencanaan di daerah perlu mulai mengembangkan pendekatan ini untuk melihat lebih dalam dan tajam keterkaitan/analisa isu strategis dalam kaitan antar wilayah pengembangan di suatu provinsi maupun antar provinsi.

Tiga ruang lingkup Permendagri 86/2017, pertama, perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Kedua, evaluasi rancangan perda tentang RPJPD, RPJMD. Ketiga, penyusunan tentang Perubahan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD).

Terkait dengan proses perencanaan secara garis besar hirarki dokumen-dokumen perencanaan memiliki hubungan yang sangat erat yang diatur peraturan perundang-undangan. Perencanaan muncul karena sesuai kebutuhan.

Secara garis besar, tujuan perencanaan pembangunan daerah sesuai pasal 4 Permendagri 86/2017, yaitu mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Robert melanjutkan, prinsip-prinsip penyusunan Dokrenda
merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Mengintegrasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Terakhir, dilakukan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Robert menguraikan, sesuai pasal 5 Permendagri 86/2017, Dokrenda dirumuskan secara transparan: membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Responsif; dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah. Efisien; pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.

Kemudian, efektif; kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal. Akuntabel; setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat. Partisipatif: merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Berikutnya, papar Robert, terukur; penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya. Berkeadilan; prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia. Berwawasan lingkungan; mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia. Berkelanjutan; pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

“Sistematika RPJPD itu secara substansi tidak mengalami perubahan. RKPD juga tidak mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan itu hanya Renstra SKPD. Diharapkan agar Bappeda membuat bimtek atau pelatihan penyususnan Renstra,” beber Robert.

Sementara, pemateri III mengupas soal Kebijakan Pengelolaan SIPD dibawakan Rega Tadeak Hakim ST MM(Direktorat PEIPD Dirjen Bina Bangda Kemendagri). Menurutnya, pada dasarnya Bappeda menghadapi kendala serius dalam mengumpulkan data dari SKPD dikarenakan lemahnya koordinasi antara Bappeda dan SKPD. Minimnya pendanaan dan keterbatasan personil di Bappeda untuk pengelolaan data, dan masih kurangnya political will dari KDH. Selain itu, perencanaan Pembangunan di daerah belum sepenuhnya dilandaskan pada data dan informasi, yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, disini sangat berpengaruh pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai sistem informasi yang membantu penyediaan data dan informasi pembangunan daerah, penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara elektronik.

Dia menilai, konsep SIPD mengalami perubahan, dimana konsep SIPD sebelumnya proses pengumpulan data belum terfokus untuk perencanaan, hanya mendorong keterisian data belum diarahkan kepada penggunaan dan pemanfaatan data, sehingga berdampak pada rendahnya komitmen Pemda dalam pengelolaan SIPD. Dalam elemen data masih tercampur antara data dan informasi, sedangkan konsep SIPD yang baru yaitu fokus penyediaan data untuk input perencanaan pembangunan daerah. Pembagian kelompok dan jenis data berbasis urusan pemerintahan daerah, SIPD sebagai salah satu instrument evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah, dan pengembangan SIPD menjadi empat bagian (e-Database, e-Planning, e-Budgeting, dan e-Monev).

Dia melanjutkan, SIPD mempunyai empat komponen utama yaitu e-database, e-plaining, e-budgeting, e-monev. Dimana tujuan e-database adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengoptimalkan pengumpulan, pengisian, dan evaluasi serta pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah, serta membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah, sebagai dasar input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah.

Kemudian pengembangan struktur database SIPD juga mengalami perubahan, sebelumnya terbagi atas delapan kelompok dan yang baru berubah menjadi tiga kelompok saja. Sebelumnya 31 jenis data, struktur sekarang menjadi 32 jenis data yaitu 30 untuk jenis data urusan pemerintahan dan dua jenis data umum.

Menurut Rega, tingkat keterisian SIPD secara nasional, Sultra tahun 2013 13,44 persen, tahun 2014 14.16 persen, tahun 2015 14.7 persen, dan tahun 2016 7.58 persen, rata-rata 12.47 persen. Sementara, tingkat keterisian SIPD Kota Baubau se-Sultra tahun 2012 21,26 persen, tahun 2013 11,96 persen, tahun 2014 0 persen, tahun 2015 0 persen, tahun 2016 36,46 persen, dan tahun 2017 25,34 persen. Rata-rata 15,84 persen.

Rega menandaskan, beberapa poin catatan penting terkait pengelolaan SIPD yaitu, data menjadi dasar input penyusunan Dokrenda yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, serta sebagai tools/alat untuk pengendalian dan evaluasi untuk menjamin pencapaian target sasaran dan program. Menjadikan SIPD (e-database, e-planning, e-budgeting & e-monev) sebagai salah satu alat untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, terukur dan akuntabel. “Kelembagaan pengelola data di daerah perlu diperkuat dalam hal kapasitas personil dan pendanaan (Bappeda, Dinas Statistik dan PD). Sedang dilakukan proses penyusunan Nomenklatur dan kodefikasi program dan kegiatan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen rencana dan anggaran pembangunan daerah,” bebernya.

Kesimpulan acara Forum Perencana Lingkup Pemkot Baubau yang digelar di Aula Rapat Restoran Metro Kota Baubau, Senin (11/12), harapannya dengan adanya kegiatan tersebut dibutuhkan perencana yang baik dalam tahapan untuk memberikan gambaran terhadap program dan kegiatan yang ada pada tahun 2018 kedepan. Sebagaimana diketahui, tahun 2018 adalah tahun transisi dan tahun politik. Maka dibutuhkan keseriusan dan kejelian untuk menyusun dokumen-dokumen perencanaan. Sehingga perencanaan di kabupaten/kota pada tahun 2018 akan sejalan dengan perencanaan di tingkat Provinsi atau Nasional.(***)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker