Baubau

Dari Dekat Forum Perencana Lingkup Pemkot Baubau

(1) Bappenas Paparkan Mahzab “Communicative Planning”

 

PERENCANAAN merupakan sisi penting dalam pembangunan. Maka itu, Kepala Bappeda Baubau, H Abdul Rahim SE MSi menghadirkan pembicara pusat dari Bappenas untuk semakin menambah wawasan aparatur soal perencanaan di Baubau.

Laporan: Irwansyah Amunu

BAUBAU sebagai daerah yang berstatus kota, memiliki karakteristik berbeda dengan daerah lainnya di jazirah
Buton Raya. Maka itu, pola perencanaan pembangunannya harus sistematis plus inovatif. Inilah salah satu
argumentasi yang membuat Abdul Rahim perlu menghadirkan
narasumber dari Bappenas untuk meningkatkan kapasitas perencana lingkup Kota Baubau.

Acara yang digelar di Aula Rapat Restoran Metro Kota Baubau, Senin (11/12) lalu dibuka Wali Kota Baubau,
diwakili Asisten I Setkot, La Ode Aswad.

Dia mengucapan selamat datang kepada narasumber Ervan Arumansyah SIP MSi
(Bappenas), Rega Tadeak Hakim ST MM (Kemendagri), Ir J Robert MTP (Bappeda Sultra) dan para Sekretaris, Kasubag
Perencana Dinas dan Badan Lingkup Pemkot.

“Kita dapat hadir pada acara “Forum Perencana Lingkup Pemerintah Kota Baubau” Semoga kita semua senantiasa
diberikan petunjuk dan bimbingan dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan untuk membangun Kota Baubau yang maju, sejahtera dan berbudaya. Saya menyambut baik disertai apresiasi yang tinggi atas penyelenggaraan kegiatan ini
yang memiliki nilai penting dan strategis bagi perencanaan pembangunan Kota baubau yang paripurna,” bebernya.

Dimatanya, dalam rangka persiapan penyusunan dokumen- dokumen perencanaan Kota Baubau ke depan, dibutuhkan berbagai informasi terkait regulasi, tahapan penyusunan
maupun gambaran umum dari keterkaitan antar dokumen
perencanaan daerah, propinsi dan pemeritah pusat serta tahapan pengendalian, evaluasi capaian pembangunan daerah.

Diberlakukannya Permendagri No. 86/2017 sebagai Pengganti
Permendagri No. 54/2010 tentang:
1. Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; 2. tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah
daerah, serta; 3. tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Diharapkan dapat mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sementara itu, Eko Prasetya, Kabid Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Baubau mengaku Forum Perencana Kota
Baubau tahun 2017 diselenggarakan untuk merealisasikan peran para perencana SKPD dalam mendorong peningkatan kapasitas dan produktivitas dalam merumuskan berbagai
alternatif pemikiran terkait isu-isu strategis kebijakan publik daerah.

Tujuannya, membangun dan menghadirkan perencana sebagai sebuah kekuatan yang strategis dalam
sebuah sistem pembangunan di daerah, dan dapat menjabarkan konsistensi antar dokumen perencanaan daerah (RPJMD) ke dalam Renstra SKPD dan dokumen dokumen perencanaan
lainnya.

Selanjutnya, memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah.

“Serta menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ucapnya.

Ervan Arumansyah SIP MSi, Direktorat Otonomi Daerah Bappenas sebagai Pemateri dalam acara tersebut menyatakan outline yang akan kita dibahas tentang tantangan
pembangunan, kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan, sinkronisasi proses perencanaan dan
pembangunan pusat-daerah, dan tantangan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Di matanya, tantangan saat ini dalam mencapai tujuan bernegara yaitu demokratisasi politik, liberalisasi dan
globalisasi ekonomi, desentralisasi pemerintahan.

Dampaknya, pelaku politik dan pemerintahan semakin plural
dan relasi antar pelaku semakin setara. Keunggulannya yaitu check and balances, dan inklusivitas. Sedangkan
kelemahannya, konflik antar pelaku/lembaga bisa chaos dan
anarkis.

Kemudian, potensi fragmented governance, pertama, karena
multi-actors rules dengan relasi yang horisontal, maka kebutuhan terhadap koordinasi dan sinergi semakin besar.
Kedua, pemerintah akan semakin sulit untuk mengkoordinasikan aktor governance (state-civil society-
business) jika tidak mampu mengkoordinasikan dirinya sendiri. Ketiga, Oleh karena itu, koordinasi internal pemerintah adalah krusial dan menentukan.

Fenomena kontemporer pemerintahan Indonesia: masih menghadapi fragmentasi pemerintah. Fragmentasi di pusat:pendekatan sektoral yang cenderung terlalu kuat; masing2
kementerian relatif otonom; diperparah oleh afiliasi politik Menteri yang beragam, dan koalisi pemerintah yang
rapuh. Fragmentasi Pusat turun ke daerah: Masing-masing kementerian hadir sendiri-sendiri di daerah. Fragmentasi antar Level Pemerintahan: Pusat hadir di daerah dengan
Dekonsentrasinya, Provinsi & Kabupaten/Kota dengan otonominya (produk desentralisasi pusat).

Ervan juga menyinggung teori perencanaan pembangunan yang
ideal ada dua. Pertama, menggabungkan teori perencanaan yang bersifat positif dan normatif, melalui evaluasi
kinerja pembangunan (empiris) yang hasilnya digunakan untuk penyusunan sistem perencanaan pembangunan baru yang inovatif. Terakhir, innovasi dalam konteks desentralisasi di Indonesia, yang juga akhirnya selalu berakhir di proses
politik, maka mahzab “communicative planning” menjadi relevan dalam perencanaan pembangunan.

Dia lebih jauh menjelaskan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan. Arah kebijakan perencanaan pembangunan, dimensi pembangunan manusia, dimensi
pembangunan sektor unggulan, dan dimensi pemerintahan dan
kewilayahan.

Lebih lanjut, ada program Prioritas NAWACITA, yaitu, pertama, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga
negara. Kedua, membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Ketiga,
membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Keempat, memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,
bermartabat, dan terpercaya. Kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Keenam,
meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa.

Kesembilan, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat
restorasi sosial.

Ervan juga menyinggung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran mengalami perubahan yaitu, sebelum PP 17/2017 Kebijakan money follows function, setelah PP 17/2017 di
ubah menjadi kebijakan follows program. Sebelum PP 17/2017
Pendekatannya dulu lebih kepada pendekatan sektoral, sedangkan setelah PP 17/2017 pendekatannya secara tematik, holistic, integrative, spasial (THIS).

Tata laksananya dulu Sebelum PP 17/2017 masih secara bilateral,
trilateral, musrenbang, sedangkan setelah PP 17/2017 tata laksananya secara Bilateral, Trilateral, Multilateral
(Workshop Internal, Koordinasi dengan KL, Rakortek, Musrenbang.

Pendekatan perencanaan pembangunan, kata Ervan, kebijakan penyusunan perencanaan dilakukan melalui Money Follow Program. Dimana penguatan tersebut dilaksanakan dengan
pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial dengan memperhatikan pada Perkuatan Perencanaan dan
Penganggaran, Pengendalian Perencanaan, berbasis Kewilayahan, Integrasi Sumber Pendanaan.

Dimana yang dimaksud dari Tematik ini adalah fokus perencanaan yang didetailkan Sampai dengan Program
Prioritas, Holistik yaitu pendekatan menyeluruh dan komprehensif. (hulu ke hilir), Integratif: integrasi dalam
siapa berbuat apa, dan integrasi sumber pendanaan, dan Spasial yaitu Keterkaitan fungsi lokasi dari Berbagai
kegiatan yang terintegrasi.

“Pengendalian perencanaan ini akan dilakukan hingga tingkat “satuan 3” / proyek untukmemastikan rencana
dijalankan dengan baik. Dimana prioritas nasional adalah pengembangan dunia usaha dan pariwisata. Sedangkan
kegiatan prioritas yaitu Pembangunan Sarpras Transportasi, Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan, Penyiapan Daya Tarik Wisata. Terakhir, Integrasi sumber pendanaan
pembangunan,” bebernya.(***)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker