Buton

DD Empat Desa di Buton Terancam Gagal Cair

BUTONPOS.COM, PASARWAJO – Dari 83 desa se Kabupaten Buton, empat desa terancam tidak mendapatkan Dana Desa (DD) termin kedua tahun 2017. Pasalnya, hingga mau tutup buku 29 Desember, keempatnya belum menyetor laporan pertanggung jawaban (LPJ) DD termin pertamanya.

Bendahara Bantuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton, Yamin, menjelaskan, LPJ DD termin pertama merupakan syarat wajib untuk mendapatkan DD tahap kedua. Namun Desa Kakenauwe Kecamatan Lasalimu, Wasampela Kecamatan Wabula, serta Mopaano dan Rejosari Kecamatan Lasalimu Selatan, sampai kemarin belum juga memasukan syarat wajib tersebut.

“Mereka belum ada sama sekali memasukan LPJ tahap satu. Kalau sudah tutup buku, tidak bisa lagi dicairkan. Tutup bukunya itu tanggal 29 Desember, besok (hari ini, red),” kata Yamin ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (28/12).

Dia menegaskan, kesempatan empat desa itu untuk menyelesaikan kewajibannya hanya sampai hari ini. Lewat dari itu sudah tidak akan lagi dicarikan DD termin keduanya.

Yamin mengaku, seluruh DD termin kedua sudah masuk ke kas daerah. Namun pihaknya tidak berani mencairkan sebelum ada administrasi lengkapnya. Yang telah dicairkan sekarang baru 90 persen lebih dari 83 desa yang ada.

Mengenai kendala terlambatannya LPJ empat desa itu, dia belum mengetahui pasti. Sebab menyangkut masalah teknis merupakan gawean Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Buton.

Kepala DPMD Kabupaten Buton, Alimani, ketika dikonfirmasi membenarkan perihal ini. Desa yang terlambat LPJ nya itu merupakan desa-desa yang bermasalah.

“Yang jelas yang belum cair itu merupakan desa-desa yang bermasalah,” katanya.

Seperti Mopaano, jelasnya, kepala desanya (kades) kini dalam buronan polisi. Begitu juga dengan Kakenauwe, kadesnya sempat lari namun sudah ditangkap beberapa waktu lalu.

Rejosari pun demikian, kadesnya sekarang sudah tidak berada di tempat. Sementara Wasampela sudah berulang kali disampaikan namun hanya iya-iya saja.

Secara normatif, Alimani menyadari bahwa hari sudah mau tutup buku. Olehnya, dalam waktu 24 jam pihaknya akan berupaya menuntaskan LPJ keempat desa tersebut agar DD termin keduanya dapat dicairkan.

“Masalahnya itu hanya pada pembuatan LPJ yang terlambat. Tapi tetap kita dorong dan melakukan pendampingan untuk bisa mereka menyelesaikan itu. Mudah-mudahan bisa ada solusi dalam waktu 24 jam ini,” tandasnya. (man)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker