Baubau

Diduga Palsukan DPK, Gakkumdu Jerat Delapan Penyelenggara Pemilu Baubau

PUBLIKSATU.COM, BAUBAU – Delapan penyelenggara Pemilu tingkat bawah di Kota Baubau berurusan dengan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakumdu). Mereka diduga memalsukan data dan daftar pemilih khusus (DPK) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio.

Kedelapan orang tersebut terdiri dari seorang Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan tujuh orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 03 Kadolokatapi.

Dugaan pelanggaran ini merupakan temuan jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Baubau. Tiga unsur Sentra Gakkumdu, yakni Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan pun sudah bersepakat kasus ini ditingkatkan statusnya ke penyidikan.

“Tadi (kemarin) kita sudah serah terima berkas penyidikan. Sebentar habis Tarawih dibuatkan laporan polisi (LP)-nya,” ungkap Ketua Bawaslu Baubau, Wa Ode Frida Vivi Oktavia dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (21/5).

Menurut dia, dugaan pemalsuan data dan daftar pemilih itu dilakukan tujuh KPPS TPS 03 atas instruksi PPS Kadolokatapi. Akibat perbuatan delapan orang yang masih berstatus terlapor itu mengubah C1, berita acara, dan sertifikat pemungutan suara.

“Diubah itu DPK. Ada satu orang pemilih itu bukan KTP Baubau yang semestinya tidak masuk DPK. Sehingga C1, berita acara, dan sertifikat berubah tidak sesuai kenyataan,” jelasnya.

Advokat non aktif ini menegaskan, delapan orang penyelenggara itu dijerat pasal 535 dan atau 544 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. “Jadi bisa dikenakan kedua-duanya atau salah satunya saja,” urainya.

Ancaman pidananya, tambah Frida, pasal 535 paling lama tiga tahun penjara dan denda paling banyak Rp 36 juta. Sedangkan, pas 544 paling lama enam tahun penjara dan denda palinh banyak Rp 72 juta.(exa)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker