Buteng

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Pemkab Buteng

PUBLIKSATU.COM, BUTON TENGAH – Upaya Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Pemkab Buteng) untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WT) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara berturut-turut selama dua tahun terakhir ini terus dilakukan. Salah satunya dengan peningkatan pelaksanaan tata kelola keuangan daerah yang baik dan benar, transparan, serta akuntabel.

Untuk meningkatkan pelaksanaan tata kelola keuangan daerah tersebut, Pemkab Buteng melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengundang Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Drs Syarifuddin MM, untuk memberikan penyuluhan dan pengarahan kepada jajaran Pemkab Buteng yang digelar di Gedung Azzahra Lakudo, Jumat (20/9/2019).

Dalam memberikan penyuluhan dan pengarahan tersebut, Syarifuddin didampingi Direktur Pendapatan Daerah Kemedagri Dr Hendirman dan Zainal Ahmad, Kasubdit Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Wilayah Sulawesi dan Kalimantan.

Penyuluhan peningkatan pelaksanaan tata kelola keuangan daerah tersebut, dihadiri staf ahli bidang kemasyarakatan, Sabaruddin SSTP mewakili Bupati Buteng, para Kepala OPD, Kabag, camat, lurah, dan para bendahara lingkup Pemkab Buteng.


Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin, berpose bersama jajaran Pemkab Buteng usai penyuluhan peningkatan pelaksanaan tata kelola keuangan daerah

Ditemui usai memberikan penyuluhan dan pengarahan, Syarifuddin berharap pengetahuan para pengelola keuangan daerah di Kabupaten Buteng menjadi meningkat dan dapat diterapkan dengan baik dalam mengelola anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.

“Para pengelola keuangan daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip tertib dan taat asas, sehingga tidak bermasalah hukum dikemudian hari. Termasuk dalam penyusunan APBD bisa tepat sasaran, sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Menurut pria yang berasal dari Kabupaten Muna ini, peningkatan pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sangat penting bagi aparatur Pemkab Buteng sendiri. Apalagi, selama dua tahun terakhir telah berturut-turut mendapat opini WTP dari BKPK-RI, sebagai perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Untuk mempertahankan WTP secara berturut-turut itu tidaklah mudah. Pemahaman pengelola keuangan daerah harus terus ditingkatkan. Saya sendiri sangat mengapresiasi dan menghargai langkah-langkah yang dilakukan Pemkab Buteng untuk mempertahankan prestasi WTP-nya seperti hari ini,” pungkas Syarifuddin.(uzi)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker