Butur

DPRD dan TAPD Butur “Tancap Gas” Bahas KUA-PPAS 2018

BUTONPOS.COM, BURANGA – Hanya selisih beberapa jam usai penyerahan dokumen KUA-PPAS APBD 2018, Rabu (6/12). DPRD Buton Utara (Butur) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) langsung “tancap gas” melakukan rapat pembahasan dokumen tersebut, mengingat waktu yang semakin mepet.

Pun yang dibahas masih sebatas penjabaran kebijakan umum anggaran.

Rapat pembahasan KUA-PPAS ini dibuka pimpinan DPRD Butur, H. Muh. Rukman Basri Zakariah. Hadir pula wakil ketua dewan, Sujono dan Abdul Salam Sahadia serta seluruh anggota Badan Anggaran (Banggar). Sementara pihak TAPD, Asisten I Muliana, Plt. kepala Bappeda Harmin Hari, kepala Badan Keuangan Daerah Tasir, dan sejumlah staf.

Dalam rapat tersebut disepakati, bahwa pembahasan KUA dilakukan per bab. Banggar menilai isi bab satu tidak bermasalah, sehingga lanjut bab dua terkait kerangka ekonomi makro daerah.

Plt Kepala Bappeda, Harmin Hari menjelaskan, di tahun 2018 diprediksi ekonomi Butur akan mengalami peningkatan. Ini ditunjang dengan adanya kegiatan MTQ tingkat provinsi yang berlangsung di Butur.

Soal inflasi, lanjutnya, tidak bisa ditentukan sendiri karena barang-barang di Butur dipengaruhi arus distribusi dari Kendari dan Baubau. Namun begitu, inflasi tidak lebih dari 10 persen.

Sementara tingkat kemiskinan masih di atas nasional, yakni 15,76 persen. Tetapi pergerakannya telah menunjukan tanda-tanda penurunan.

Ia menambahkan, untuk sektor perikanan, perkebunan, peternakan dan pertanian telah menunjukan kemajuan. Sedangkan pendapatan terbesar masih bertumpuk pada jasa konstruksi.

Belum selesai dijelaskan Harmin Hari, lantas anggota Banggar, Hasrianti Ali memotong. Legislator PAN ini mempertanyakan penjabaran kerangka ekonomi makro tahun 2017, sebab datanya tidak dicantumkan.

“Ini data tahun 2015-2016. Yang kami minta kerangka ekonomi makro daerah tahun 2017. Datanya mana,” kata srikandi DPRD Butur ini.

Harmin menjelaskan, data tidak boleh terputus, tetapi secara simultan. “Kami tidak bisa menampilkan data asal-asalan, karena data kami dari BPS,” katanya.

“Data untuk 2017 belum ada di BPS, nanti tahun 2018. Kalau penjabaran KUA APBD perubahan 2018, insya Allah datanya sudah ada,” tambah wakil Bupati Butur priode 2010-2015 ini.

Sementara legislator Gerindra, Alias Dadi Agusman, menyoroti tentang pemanfaatan anggaran yang tidak tepat sasaran. Harusnya, program pembangunan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Misalnya di Desa Soloy Agung sangat membutuhkan jalan tani, tapi justru yang diperbanyak di wilayah Lantagi.

Masih dalam ruang rapat, wakil ketua DPRD Butur Sujono mempertanyakan masalah data angkatan kerja yang tercantum dalam dokumen KUA. Dalam tabel disebutkan angkatan kerja laki-laki berjumlah 15.701 orang, perempuan 10.376 orang, totalnya 26.077 orang.

Sedangkan pengangguran laki-laki 270 orang, perempuan tidak ada. “Data ini sudah benar atau tidak? Kalau data ini benar, alhamdulilah. Berarti tidak ada pengangguran perempan di Butur. Semua punya pekerjaan,” ujar legislator Golkar ini.

Terkait pernyataan Sujono, Harmin Hari menjelaskan data tersebut dibuat BPS. Ini data dari BPS,” terangnya, tanpa menjelaskan lebih jauh.(ary)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker