Busel

DPRD Desak Polisi Usut Kasus CPNS Busel

PUBLIKSATU.COM, BUTON SELATAN – Polemik kasus dugaan kecurangan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Buton Selatan (Busel) tahun 2018 kian memanas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Busel mempersur polemik itu ke Badan Administrasi Kepagawian Negara (BAKN) Regional IV Makassar, Senin (4/2).

Saat melakukan konsultasi Komisi I DPRD Busel di BAKN Regional IV Makassar diterima perwakilan BAKN regional IV Makassar Abdul Rajab, Ahmad Saukani. Hal tersebut dibenarkan Wakil Ketua II DPRD Busel, Aliadi.

Kata dia, BAKN regional IV Makassar belum mendapat petunjuk dari BKN pusat soal mengakomodir tuntutan 20 orang yang komplen dugaan kecurangan sertifikat palsu dan dokumen palsu CPNS Busel.

Kata dia, ada 20 orang yang diduga memiliki dokumen palsu. Sebanyak 16 orang memiliki Serdik palsu. Empat orang bukan putra daerah direkomendasikan PPK sebagai putra daerah.

Lanjut dia, soal Serdik palsu dan dokumen palsu, BAKN Makassar juga menyebutkan itu gawean kepolisian melakukan penyidikan persoalan itu. Karena itu ranah pidana.

Aliadi mengaku, BAKN menyebutkan hanya memproses pemberkasan atau penerbitan NIP dari 410 nama yang sudah diumumkan awal oleh Panselnas dalam hal ini BKN pusat. Jika ditemukan dokumen tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat maka tidak memenuhi syarat alias TMS.

“Yang komplen itu belum ada kekuatan hukumnya untuk menggantikan nama yang diduga memiliki sertifikat pendidik palsu dan dokumen palsu lainya, BAKN belum ada petunjuk dari BKN pusat,” katanya.

Pada dasarnya kata dia, BAKN tidak akan memproses berkas 20 nama yang komplen karena tidak diumumkan BKN pusat. BAKN akan memproses pemberkasan hanya yang ada di pengumuman BKN pusat sebagai Panselnas.

“Karena belum ada pembatalan secara hukum oleh Panselnas, pengumuman itu hanya satu kali saja, BAKN akan proses sesuai dengan yang ada dipengumuman Panselnas,” ujarnya.

Tapi, kata dia, peserta yang lulus mengantongi Serdik diduga palsu yang diterbitkan Universitas Negeri Makassar (UNM) dan Universitas Halu Oleo (UHO). BAKN akan membuat keterangan tidak memenuhi syarat, ketika mendapatkan sertifikat paslu.

Juma saja, lanjutnya, soal pemalsuan itu gawean kepolisian melakukan penyidikan karena ini pamalsuan dokumen negara. Jika ada indikasi, polisi harus memproses itu.

Menurutnya, meskipun 20 orang yang komplen sudah melakukan pemberkasan juga, namun BAKN tidak akan proses karena pengumuman hanya satu kali dari Panselnas. Belum ada petunjuk dari Panselnas soal pergantian.

“Jadi ini pernyataan dari BAKN mereka tidak akan proses di luar dari nama 410. Kalaupun ditemukan Serdik palsu dan dokumen palsu akan di TMS-kan, BAKN belum ada petunjuk,” katanya menirukan penyataan perwakilan BAKN.

Soal tambahan kuota juga kata dia, BAKN tidak mengambil resiko. BAKN tidak akan melakukan proses terkait itu. BAKN jug hingga saat ini masih menunggu dokumen pemberkasan dari Busel karena belum masuk di BAKN.

Ia juga mendesak pihak kepolisian melakukan penyidikan kasus tersebut secepatnya.

Aliadi mengaku mestinya BKPSDM Busel melakukan verifikasi dokumen sertifikat pendidik dan putra daerah sebelum ditandatangani PPK dalam hal ini bupati. Begitupun dengan penandatangan dokumen negara mestinya ada paraf koordinasi terlebih dahulu bukan seenaknya bupati bertandatangan.

Politisi Hanura ini menambahkan, DPRD Busel menjalankan fungsi pengawasan kebijakan pemerintah sehingga tidak melanggar aturan. (nun)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker