Muna

DPRD Muna Batal Setujui Pinjaman

PUBLIKSATU.COM, MUNA – Potret anggota DPRD Muna yang ada saat ini sulit untuk dipercaya. Mereka dengan gampangnya mengingkari janji yang sudah disepakati. Hal tersebut terbukti saat rapat paripurna persetujuan pinjaman Pemkab Muna pada bank sebesar Rp 96 M yang dijadwalkan Rabu malam (16/1). Para anggota DPRD yang awalnya telah sepakat akan menyetujui pinjaman itu, tiba-tiba saja batal melaksanakan rapat paripurna pengambilan keputusan, gegara anggota DPRD tidak kuorum.

Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus), rapat paripurna persetujuan dewan seharusnya dilaksanakan pukul 19.30 Wita. Namun, hingga pukul 00.00 Wita, anggota DPRD tak juga quorum. Dari jumlah 30 anggota dewan (minus Wakil Ketua LM Arwin Kadaka) yang hadir hanya 15 orang. Kurang satu anggota agar bisa kuorum.

Ketua DPRD Muna, Abdul Radjab Biku bersama Wakil Ketua, La Ode Dyrun dan Sekda, Nurdin Pamone tampak gelisah. Sesekali, Nurdin Pamone terlihat berkomunikasi dengan beberapa anggota dewan agar bisa menghubungi rekan-rekannya. Para anggota yang hadir pun berusaha menghubungi via telepon genggam. Namun, ada yang handphonenya tidak aktif dan ada yang janji hadir, tetapi hingga pukul 00.00 Wita tak jua menongolkan batang hidungnya.

Karena jumlahnya tak juga cukup, Iskandar, anggota DPRD Muna menyampaikan pada pimpinan agar rapat tidak usah digelar. “Karena waktu sudah menunjukan pukul 00.00 Wita, maka rapat tanggal 16 Januari ini gugur. Ini sudah masuk tanggal 17 Januari, lebih baik Kita pulang saja,” kata politisi PDI-P itu.

Beruntung rapat tersebut belum sempat dibuka oleh pimpinan dewan. Karena kalau dibuka lebih dulu lantas tidak kuorum, maka akan diskorsing selama sejam. Bila kembali tidak kuorum, kembali diskorsing selama sejam. Kalau juga tidak kuorum dua kali, maka akan diskorsing selama 3 X 24 jam. Itu berarti pembahasan RAPBD 2019 tidak akan selesai hingga 19 Januari seperti deadline waktu yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pembahasan RAPBD baru bisa dilakukan setelah ada persetujuan dewan terkait pinjaman itu.

Syukri, anggota dewan lainnya menerangkan, karena rapat tidak terlaksana, maka pimpinan dewan harus kembali melakukan penjadwalan melalui rapat Bamus. “Harus diagendakan ulang, dengan catatan melalui rapat Bamus. Kami tinggal menunggu undangan selanjutnya,” timpalnya.

Ketua DPRD, Abdul Radjab Biku sepakat dengan usulan para anggotanya. “Kita akan lakukan langkah-langkah dengan tidak cacat hukum,” singkatnya.

Batalnya rapat yang telah disepakati itu membuktikan bahwa belum “cairnya” komunikasi yang dibangun oleh Pemkab dan dewan. Desas desus yang berkembang, para anggota dewan akan menyetujui pinjaman itu dengan catatan kegiatan-kegiatan yang dibiayai pinjaman pada dokumen RAPBD yang telah diserahkan sudah direvisi kembali akibat beberapa kegiatan yang awalnya telah dimasukan telah dialihkan pada kegiatan lain. (cr1)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker