Muna

DPRD Muna Nilai Pelantikan Pejabat Cacat Prosedural

BUTONPOS.COM, MUNA – Mutasi pejabat esalon III, IV, kepala sekolah dan kepala Puskesmas (Kapus) baru-baru ini masih saja menyisahkan masalah.
Pasalnya, mutasi pejabat itu dilakukan bukan berdasarkan kompetensi, melainkan berdasarkan emosional. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya pejabat yang dilantik telah memasuki masa pensiun, bahkan telah pensiun.

DPRD Muna pun tidak tinggal diam melihat kondisi itu. Komisi I DPRD telah mengagendakan rapat dengar pendapat dengan BKPSDM untuk membahas persoalan itu, Selasa (19/12).

Iskandar, Ketua Komisi I DPRD Muna menyoroti kebijakan mutasi itu. Menurutnya, pelantikan bagi pejabat-pejabat yang telah pensiun itu bukti bahwa OPD (BKPSDM) yang menangani urusan itu tidak bekerja.

“Ini bukti bahwa BPKSDM tidak bekerja dan sudah merusak citra bupati,” cibirnya.

Koleganya, Awal Jaya Bolombo menegaskan bahwa tidak ada alasan BKPSDM tidak mengetahui pejabat yang dilantik sudah pensiun atau tidal memenuhi syarat. Katanya, pelantikan bagi pejabat yang tidak memenuhi syarat itu cacat prosedur.

Atas persoalan itu, dewan akan merekomendasikan agar pejabat yang tidak memenuhi syarat untuk segera diganti. Misalnya kepala sekolah, karena ada beberapa yang dilantik tidak pernah mengikuti seleksi calon kepala sekolah. “Ini bukan kekeliruan, tapi kecerobohan,” sindirnya.

Sementara itu, La Kusa, Kepala BKPSD Muna mengaku akan mengevaluasi kembali pejabat-pejabat yang dilantik itu. “Kalau ada ditemukan, terpaksa kita akan hapus,” singkatnya.

Untuk diketahui, Rabu (13/12) lalu, Bupati Muna, LM Rusman Emba melantik sejumlah pejabat esalon III, IV, kepala sekolah dan kepala Puskesmas. Bahkan pelantikan pejabat di lingkup Pemkab Muna ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Dimana, pemerintahan kali ini dijaga ketat aparat Kepolisian bersenjata lengkap.

LM Rusman Emba mengatakan, bahwa pelantikan pejabat ini bukan hal yang luar biasa. Jabatan yang diberikan pada seseorang adalah bentuk amanah yang harus dijalankan dengan baik. Apalagi, saat ini, dia bersama Malik Ditu sudah setahun memimpin Bumi Sowite, makanya dibutuhkan kerja-kerja profesional dalam rangka memajukan daerah dan mensejahterahkan masyarakat.

“Pejabat yang dilantik sudah saatnya bekerja. Mulailah, sesuaikan diri dengan lingkungan kerja baru,” pesannya.

Selama ini, mantan senator DPD-RI itu telah mempelajari karakter-karakter bawahannya. Dari penilaiannya, ada beberapa birokrasi yang semau-maunya bekerja. Itulah, orang-orang yang tidak bisa dipertahankan.

“Saya mau birokrasi yang ada harus bertanggung jawab dalam tugasnya dan mampu berinovasi dalam menterjemahkan visi misi pimpinan,” terangnya.

Ketua FKPPI Sultra itu menegaskan, mutasi pejabat yang dilakukan sama sekali tidak ada kaitannya dengan politik. Katanya, politik telah usai. ” Karena saya paham, politik itu tantangannya adalah kebodohan,” tandasnya. (cr1)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker