Baubau

Dua Petugas Pemilu di Baubau Jadi Tersangka Pemalsuan Data

PUBLIKSATU.COM, BAUBAU – Berkas perkara dugaan pemalsuan data dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 03 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio kini dalam penelitian tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Baubau. Dua orang petugas Pemilu dinaikkan statusnya menjadi tersangka, yakni RS dan SA.

Artinya, jumlah tersangka menyusut dari dugaan awal. Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Baubau menetapkan delapan orang sebagai terlapor terdiri seorang Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan tujuh orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 03 Kadolokatapi.

“Kami selaku Penuntut Umum telah menerima berkas perkara dari penyidik Polres Baubau Senin kemarin. Kedua orang ini disangka melakukan tindak pidana dengan kualifikasi memalsukan data dan daftar pemilih,” beber Kasi Pidum Kejari Baubau, Awaluddin Muhammad dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (18/6).

Kata dia, pihaknya memiliki waktu tiga hari untuk meneliti berkas perkara. Lima orang Jaksa terlibat dalam penanganan kasus ini hingga proses hukum tuntas.

“Itu terhitung sejak kami menerima berkas. Jadi, paling lambat Kamis (20/6) malam kita sudah menyatakan sikap terhadap berkas perkara ini,” ujarnya.

Kata dia, meskipun perkara ini bergulir melalui sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu (gabungan Bawaslu, Polres dan Kejari), tapi tidak menutup kemungkinan dinyatakan P18 atau P19 alias belum lengkap.

“Kalau belum lengkap, maka kita kembalikan ke penyidik untuk diperbaiki atau dilengkapi sesuai petunjuk. Penyidik punya waktu memperbaiki paling lama tiga hari,” imbuhnya.

Bentuk kesalahannya, jelas dia, tersangka diduga mencoblos surat suara menggunakan formulir C6 orang lain yang tidak menyalurkan hak pilih dan meloloskan warga yang bukan KTP Baubau masuk dalam DPK.

“Keduanya disangkakan melanggar pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dengan ancaman maksimal enam tahun penjara dan denda Rp 72 juta,” tandasnya.

Ia mengingatkan, kasus tindak pidana Pemilu 2019 ini memungkinkan dilakukan peradilan In Absensia. Selama sudah ada identitas apalagi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), maka kasus tetap bisa diadili
meski tanpa kehadiran terdakwa di pengadilan.

“Kedua tersangka ini memang tidak ditahan. Tapi perlu diketahui, jika tidak hadir dalam persidangan, maka itu akan merugikan tersangka karena tidak ada kesempatan membela diri dan mengungkapkan fakta yang meringankan dirinya dihadapan majelis hakim,” tegasnya.

Terkait terlapor yang lain tidak tersangka, terange mantan Kasi Pidsus Kejari Majene ini, pihaknya belum mengetahui pasti penyebabnya.

“Ini juga akan kami kaji dalam berkas. Kami akan mempelajari kok yang lain tidak ada, dimana posisi terlapor yang lain ini,” tambahnya.(exa)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker