Hukum

Hakim Tolak Keberatan Nur Alam

BUTONPOS.COM, JAKARTA – Upaya Gubernur Sultra non aktif, Nur Alam untuk bisa lepas dari jeratan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pupus sudah. Nur Alam dipastikan bakal mendekam di balik jeruji besi KPK, setidaknya sampai ada hasil keputusan tetap Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Diah Siti Basariah selaku Hakim Ketua dalam penanganan perkara Nur Alam yang membacakan hasil putusan sela atas eksepsi Nur Alam menolak secara keseluruh keberatan yang diajukan Nur Alam melalui penasihan hukumnya, Senin (13/12).

Diah dalam amar putusan memaparkan alasan-alasan atas beberapa poin penolakan atas keberatan Nur Alam. Menurutnya, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat berhak untuk mengadili perkara terdakwa Nur Alam. Setelah sebelumnya, dalam nota keberatan penasihat hukum Nur Alam menyatakan bahwa yang berhak mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tipikor Kendari karena lokasi kejadian berada di Sultra.

“Keberatan terdakwa tidak berdasar demi hukum. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat berwewenang untuk mengadili perkara terdakwa,” kata Diah.

Mengenai saksi-saksi yang juga masuk dalam nota keberatan Nur Alam. Dari jumlah saksi 77 orang, paling banyak berdomisili di Sultra. Sehingga, hal itu menjadi salah satu alasan penasihat hukum Nur Alam meminta agar perkara tersebut digelar di PN Tipikor Kendari.

“Keberatan terdakwa tidak berdasar demi hukum, karena tidak semua saksi akan dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan,” tambahnya.

Begitu juga dengan point-point keberatan lainnya perihal perhitungan kerugian negara, dugaan penerimaan gratifikasi oleh Nur Alam yang diberikan dari PT Anugerah Harisma Barakah (PT AHB) sebesar USD 4,5 juta. “Keberatan terdakwa tidak dapat diterima sehingga persidangan dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara,” tegasnya.

Menanggapi hasil putusan sela tersebut, Penasihat Hukum Nur Alam, Didi Supriyanto menuturkan bahwa apa yang menjadi keputusan hakim merupakan kewenangan hakim secara keseluruhan. Namun, pihaknya tetap akan melakukan perlawanan pada agenda pokok perkara nantinya.

“Secara keseluruhan itu wilayah kewenangan hakim, kita tidak punya hak kecuali kita akan melakukan perlawanan nanti pada pokok perkara. Karena ada hal yang prinsip menurut kami perlu dilakukan perlawanan hukum atas putusan ini,” singkatnya.

Sementar itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Afni Carolina menyambut baik apa yang menjadi keputusan hakim. Selanjutnya, pihaknya akan mempersiapkan saksi-saksi siapa saja yang akan dihadirkan pada sidang selanjutnya yang akan digelar pada Senin (18/12) mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

“Saksi yang akan dihadirkan sekitar 5 sampai 10 orang, baik yang berada di Jakarta maupun di Kendari,” katanya usai persidangan.

Saksi Burhanuddin dan Widi Aswindi yang disebut-sebut dalam dakwaan juga dipastikan akan dipanggil untuk memberikan keterangannya dihadapan majelis hakim. Namun, Afni sendiri belum memastikan apakah akan langsung menghadirkan dua saksi tersebut dalam persidangan pertama atau sidang berikutnya. “Burhanuddin dan Widi pasti akan dipanggil. Saksi yang akan dihadirkan nanti kira-kira yang menurut kami kuat untuk pembuktian awal,” tutupnya.

Untuk diketahui, Nur Alam dijerat pasal primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu juga, Nur Alam dijerat pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (hrm/fajar)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker