Baubau

Hakim Tolak Praperadilan Kapolres Baubau

PUBLIKSATU.COM, BAUBAU – Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Baubau, Muhajir SH menolak
seluruhnya praperadilan H Zeuru SE terhadap Kapolres Baubau.

Putusan praperadilan tersebut dibacakan di ruang sidang PN Baubau secara terbuka, Kamis (11/4).

Menurut hakim, tindakan yang dilakukan termohon dalam hal ini Kapolres sudah sesuai dengan prosedur hukum dalam melakukan penyelidikan. Yakni sudah menemukan peristiwa pidananya dan setelah dikembangkan menjadi penyidikan hingga menetapkan H Zaeru SE sebagai tersangka.

“Dari hasil perkembangan yang dilakukan termohon bahwa telah ditemukan bukti kuat. Sehingga permohonan praperadilan yang dilakukannya pemohon harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Maka pemohon praperadilan dinyatakan untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang termuat dalam
amar putusan,” putus Muhajir SH, saat membacakan putusannya, kemarin.

Dijelaskan, permohon diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang telah
diancam pidana dalam pasal 266 ayat 1 dan 2 KUHP subsider pasal 263
KUHP ayat 1 juncto pasal 55, 56 KUHP. Menurut hakim, termohon telah dapat
membuktikan bahwa tindakan menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah
tindakan yang telah sesuai dengan hukum acara pidana.

Sebelumnya, Taufan Achmad SH kuasa hukum H Zaeru selaku pemohon mengungkapkan, pada awalnya kliennya dilapor ke polisi oleh Rudianto Candra alias Kojek terkait dengan penerapan pasal 263 ayat 1 KUHP. Atas laporan tersebut kliennya dipanggil polisi sebagai saksi untuk memberikan keterangan sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal tersebut. Kliennya hadir sesuai panggilan untuk memberikan keterangan.

“Beberapa bulan kemudian klien kami ini kaget karena tanpa ada konfirmasi apapun, tiba-tiba dipanggil sebagai tersangka, tapi pasalnya 266 ayat 1 dan 2 KUHP. Nah inilah kemudian yang menjadi subtansi permasalahan. Apakah kemudian secara KUHAP pemanggilan kepolisian tadi itu tidak ada dasar?” kata Taufan, saat ditemui di Pengadilan Negeri Baubau.

Ia menambahkan, mengenai subtansi yang dilaporkan pelapor Kojek, bahwa antara Kojek dan kliennya sama sekali tidak ada hubungan hukumnya. Padahal, kata dia, dalam konteks pidana untuk meminta seseorang dalam pertanggung jawaban pidana sesuai yang dilaporkan harus ada hubungan hukum. Jika tidak ada hubungan hukum maka secara hukum tidak boleh.

“Kalau tidak ada hubungan hukum, maka secara hukumpun kami melihatnya itu tidak bisa. Ketiga antara sertifikat miliknya bapaknya Kojek dalam hal ini Moane dan juga sertifikat miliknya klien kami H Zaeru itu sudah saling menyaksikan tapal batasnya,” tambahnya.

Ia menjelaskan, kalau konteks dalam pandangan termohon mengatakan bahwa sertifikat kliennya tumpang tindih dengan sertifikat yang dimiliki Moane selaku bapak dari Kojek, dia menganggapnya aneh. Karena yang pertama terbit, yakni sertifikat yang dimiliki Moane bapak dari pelapor saudara Kojek pada 2004. Sedangkansertifikat kliennya terbit 2014.

“Pertanyaannya kemudian di dalam sertifikatnya Moane, dalam hal ini bapaknya Kojek yang menunjukan batas-batas tanah di dalam sertifikat itu Moane sendiri. Artinya Moane sendiri bapaknya Kojek ini sudah menentukan batasnya. Sudah sampai di mana batas pengukurannya terhadap tanah itu di Bukit Wolio Indah,” jelasnya.

Tidak hanya itu, kata dia, Kojek dengan pihak termohon tidak mau jujur apa substansi masalah yang sebenarnya. Padahal menurutnya, substansi masalah yang sebenarnya pelapor Kojek menginginkan sisah tanah sesuai akta jual beli yang dilakukan bapak pelapor terhadap saudari Muliadi. Padahal akta jual beli itu telah gugur dengan terbitnya sertifikat atas tanah yang bersangkutan.

“Kalau pihak pelapor tidak mau jujur soal akta jual beli itu biarlah akan kami ungkapkan di persidangan. Kamipun tetap menghargai proses yang dilakukan teman-teman dari kepolisian. Saya apresiasi juga bahwa pihak termohon juga jentel kemudian hadir di persidangan memberikan jawaban,” tukasnya.

Terpisah, kuasa hukum Kapolres Baubau, La Nuhi SH MH, menganggap perubahan dari pasal 263 ayat 1 KUHP menjadi pasal 266 ayat 1 dan 2 KUHP bisa saja terjadi. Karen itu merupakan hasil pengembangan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

“Dari hasil pengembangan penyelidikan ke penyidikan perubahan pasal itukan ada bukti yang ditemukan bahwa ini dia ternyata membuat surat palsu. Tapi inikan berlandaskan pradugaan sebenarnya. Kecuali nanti kita buktikan dari ranah persidangan benar atau tidak itu barang,” kata La Nuhi.

Menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Baubau itu, sah-sah saja pelapor dalam hal ini H Zaeru yang keberatan dengan penetapan tersangka mengajukan praperadilan. Sebab mengajukan praperadilan adalah hak setiap warga negara dan dilindungi undang-undang.

Cuma saja, lanjutnya, sebagai kuasa hukum pihak termohon tetap menganggap apa yang dilakukan termohon itu sudah sesuai dengan KUHAP. “Tidak ada yang kita langgar, tinggal tafsiran masing-masing semua orang kan berbeda- beda, tapi kami dari kuasa hukum termohon menganggap apa yang dilakukan termohon sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP,” tutupnya. (m2)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker