Ekonomi

Hambat Investasi, Peringkat Kemudahan Berbisnis RI Bisa Turun

PUBLIKSATU.COM – Presiden Joko Widodo geram menyoroti jebloknya investasi di Indonesia. Pasalnya, dia sudah memerintahkan sejak awal agar pemerintah mendorong investasi dengan memberikan berbagai macam insentif dan fasilitas yang memudahkan investor. Namun menurutnya, perinkat investasi Indonesia masih kalah dibandingkan negara-negara tetangga.

“Kita sudah ditinggal, kalah dengan Singapura. Dengan Malaysia? ya kalah. Thailand? ya kalah. Filipina? ya kalah. Vietnam? ya kalah. Kita tidak mau lagi ditinggal Kamboja, Laos. Kita kalah rebutan, kalah merebut investasi, kalah merebut pasar,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam Rakornas BKPM, Selasa (12/3).

Terhadap situasi tersebut, Jokowi menegaskan akan langsung turun tangan sendiri. “Sehari-hari investor itu berbondong-bondong ke kita, bukan sekali-sekali, sering, tapi kok tidak terealisasi, ini yang salah di mana? Di pusat? Provinsi? Saya akan cek, yang salah di mana. Orang dari luar negeri datang, ingin investasi ini itu kok tidak menetas. Ini pasti ada problemnya, apakah itu perizinan kita, pembebasan lahan yang bertele-tele sehingga mereka pergi, atau apa. Saya akan mulai lihat. Alur ceritanya ini pasti ada yang tidak benar di titik-titik tertentu dan saya pastikan akan menemukan, “ tandasnya.

Mengomentari kegeraman Jokowi, Pengamat Kebijakan Publik, Sidik Pramono mengatakan bahwa permasalahan investasi di Indonesia besar kemungkinan berasal dari situasi yang terjadi di lapangan. Sidik lantas mengajak untuk menengok Indikator Ease of Doing Business (EoDB) yang secara rutin dirilis Bank Dunia.

“Sekalipun nilai EoDB Indonesia pada 2018 meningkat 1,42 menjadi 67,96; namun secara umum kemudahan berusaha di Indonesia justru turun dari peringkat ke-72 menjadi peringkat ke-73 dari 190 negara. Topik-topik menyangkut permulaan bisnis, izin pembangunan, pendaftaran properti, pembayaran pajak, dan juga penegakan kontrak masih menduduki ranking di atas 100,” jelas Sidik.

Khusus menyoroti penegakan kontrak, Sidik mengatakan ada beberapa kasus yang membuat investor atau pun calon investor berpikir ulang untuk berinvestasi di Indonesia. “Marwah negara akan terlihat dari bagaimana ia menghormati perjanjian yang telah dibuat secara adil dan tidak bermasalah secara prosedur maupun subtansi. Tanpa pemenuhan akan hal seperti itu, kepastian berusaha dan kemudahan investasi di Indonesia hanya akan berjalan di tempat,” tegas Sidik.

Kuasa Hukum PT Karya Cipta Nusantara (KCN), Juniver Girsang, turut menanggapi apa yang disampaikan Jokowi. Sebagai kuasa hukum dari pihak yang bersengketa panjang dengan salah satu perusahaan BUMN bernama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) di pelabuhan Marunda, Juniver meyakini komitmen Jokowi dalam membangun iklim investasi di Indonesia ke arah yang lebih baik.

“Masalahnya, tak semua pihak di internal pemerintah termasuk BUMN benar-benar 100 persen menjalankan apa yang dicanangkan presiden,” kata Juniver.

“Contohnya apa yang terjadi pada klien Saya ini. Dia sudah punya kontrak resmi untuk membangun dermaga. Investasi sudah triliunan dikeluarkan. Eh, di tengah jalan malah dihambat. Tak cuma dihambat, tapi juga digugat ke pengadilan. Ini kan ironi. Di satu sisi presiden mengundang. Di sisi lain, di Marunda, investor malah coba ditendang,” kata Juniver.

Pembangunan pelabuhan Marunda yang akhirnya menuai polemik tak berkesudahan ini bermula saat sebuah perusahaan swasta bernama (Karya Teknik Utama) KTU memenangkan tender pengembangan kawasan Marunda yang digelar KBN pada 2004. Setahun kemudian, KTU dan KBN bersepakat membentuk usaha patungan dengan restu Kementerian BUMN dan Gubernur DKI Jakarta dengan komposisi saham KBN 15 persen dan KTU 85 persen. Namun, di tengah jalan, kedua pihak berkonflik mengenai kepemillikan saham dan status lahan yang dijadikan dermaga tersebut.

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker