Baubau

Hanura Laporkan Dugaan Penggelembungan Suara di 16 TPS

PUBLIKSATU.COM, BAUBAU – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Baubau menduga telah terjadi kecurangan pada rekapitulasi perolehan suara dengan modus penggelembungan. Hanura melaporkan itu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Baubau, Kamis (25/4) sore.

“Laporan ini terkait penggelembungan suara yang ditulis di formulir C1 oleh penyelenggara Pemilu di TPS,” kata Ketua DPC Hanura Baubau, La Ode Yuman Nahmuddin dikonfirmasi usai dengar pendapat dengan Bawaslu Baubau.

Calon Legislatif (Caleg) DPRD Baubau ini mengaku telah mengantongi bukti-bukti. Tidak tanggung-tanggung, ada 16 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 yang diduga terjadi penggelembungan suara itu.

“Penggelembungan di 16 TPS itu saya ketahui setelah kroscek data perolehan suara. Ada jumlahnya yang tidak sesuai. Misal 10 suara, jumlahnya ditulis 20 suara atau ada juga 35 suara jadi 45 suara,” urai Caleg DPRD Baubau Dapil 1 ini.

Dia menuturkan, penggelembungan suara tersebut paling banyak di TPS wilayah Kecamatan Batupoaro. Itu meliputi beberapa kelurahan, yakni Bonebone, Tarafu, Wameo, Kaobula, dan Nganganaumala.

“Saya berharap Bawaslu segera mengkroscek ini. Kalau memang terbukti ada pelanggaran secara terstruktur, saya minta oknum yang terlibat dihukum sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Menurut dia, penggelembungan suara berdampak pada komposisi perolehan suara. Beberapa partai lain mengalami kenaikan perolehan suara yang cukup signifikan.

“Partai Hanura sangat merugi besar atas penggelembungan suara ini. Peringkat kami jauh sekali menurun,” tandasa eks bakal calon Wali Kota Baubau 2018 ini.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Baubau, Wa Ode Frida Vivi Oktavia saat dikonfirmasi wartawan membenarkan telah menerima laporan Hanura Baubau tersebut. “Laporannya terkait ketidaksesuaian angka-angka di C1,” terang Frida.

Advokat non aktif ini menegaskan, pihaknya tetap menindak lanjuti laporan tersebut. Pihaknya akan mengkaji syarat formil dan materil laporan tersebut.

“Kita punya waktu tiga hari untuk melihat kembali keterpenuhan syarat dari formil dan materilnya. Kita pelajari apakah laporan itu layak untuk diregistrasi atau tidak,” pungkasnya. (exa)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker