Busel

Harga Satu Kursi Tiap Dapil di Busel 4.736

BUTONPOS.COM, BATAUGA – Jelang Pemilihan Calon Legislatif (Pilcaleg) 2019, KPU Buton Selatan (Busel) mulai melakukan rapat kerja penataan dan simulasi Daerah Pemilihan (Dapil) bersama Partai politik dan pemangku kepentingan, Sabtu (9/12), di salah satu vila di Kota Baubau.

Koordinator Divisi Teknis KPU Busel, Ismail Angi menjelaskan, Raker ini merupakan yang kedua kalinya yang dilakukan KPU. Tujuannya adalah untuk menghimpun masukan terkait pemetaan simulasi Dapil Busel. Jumlah kursi DPRD Busel masih tetap 20 kursi.

Kata dia, dalam forum itu, disepakati ada dua rancangan Dapil. Yaitu empat Dapil dua pilihan, Dapil satu Batauga dan Kadatua dengan jumlah kursi enam, Dapil dua Sampolawa empat kursi, Dapil tiga Siompu dan Siompu Barat lima kursi, Dapil Empat Lapandewa dan Batuatas lima kursi.

Rancangan kedua, Dapil satu Batauga tiga kursi, Dapil dua Sampolawa lima kursi, Dapil tiga Siompu Siompu Barat dan Kadatua, tujuh kursi, Dapil empat Lapandewa dan Batuatas lima kursi.

“Jadi penataan kursinya asumsi kursinya 6, 4, 5 dan 5 pilihan kedua 3,5, 7 dan 5,” jelas Ismail ketika dikonfirmasi Buton Pos, kemarin.

Ismail menerangkan, mekanisme perhitungan alokasi kursi berdasarkan jumlah penduduk sesuai pasal 191 ayat dua UU No. 7 tahun 2017. Jumlah kursi DAK2 yang ditetapkan masih 20 kursi dengan asumsi penduduk Busel masih 94.727. Sedangkan BPPd Busel sebanyak 4.736. Denggan rincian jumlah penduduk Kecamatan Batauga sebanyak 16.238, Sampolawa 22.157, Lapandewa 9.543, Batuatas 12.983, Siompu Barat 10.867, Siompu 11.522 dan Kadatua 11.417.

“Tapi ini masih menunggu DAK2 yang akan diserahkan Mendagri ke KPU pada 17 Desember 2017. Nah, bila mana jumlah penduduk Busel dari DAK2 yang diserahkan nanti sudah lebih dari 100.001 bisa tambah 25 kursi. Karena ketentuannya 100.001 sampai dengan 200.000, maka 25 kursi. Data yang diterima dari semester I, 94.727 penduduk Busel,” katanya.

Lebih jauh ia menjelaskan, dalam proses penetapan angka Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) dilakukan dengan cara membagi jumlah penduduk dengan jumlah alokasi kursi. Menentukan estimasi jumlah alokasi per kecamatan dengan cara membagi jumlah penduduk dengan BPPd. Kemudian dalam menggabungkan atau memecahkan kecamatan menjadi Dapil dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemetaan Dapil sebagaimana diatur dalam PKPU.

Sedangkan menentukan alokasi kursi per Dapil dengan cara membagi jumlah penduduk di Dapil dengan BPPd. Apabila terdapat angka pecahan, maka angka pecahan dihilangkan. Apabila pada perhitungan tahap pertama masih terdapat sisa kursi, maka sisa kursi dibagi. Kecamatan yang memperoleh alokasi kursi kurang dari tiga harus digabung dengan satu atau lebih kecamtan. Dengan ketentuan, gabungan kecamatan tersebut alokasi kursinya paling sedikit tiga kursi dan paling banyak 12 kursi.

“Perhitungan itu misalnya Dapil satu, opsi pertama jumlah penduduk dibagi jumlah kursi yang ada untuk menentukan jumlah bilangan pembagi penduduk. Setelah dibagi mendapat 4.736 itulah harga satu kursi tiap Dapil. Dari perhitungan itu hasilnya kemudian jumlah jatah kursi di tiap kecamatan. Dari perhitungan itu hanya ada dua kecamatan yang tidak boleh digabung dengan kecamatan lain. Karena sudah memenuhi syarat untuk berdiri sendiri. Dengan perolehan kursi tiga dan empat. Nah, namun kemudian dari perhitungan itu ada sisa jumlah penduduk dikarenakan masih ada jumlah kursi yang belum habis terbagi,” urai Ismail.

Ia juga menambahkan, yang jelas prinsip penataan Dapil dan alokasi kursi mempertimbangkan kesetaraan suara. Artinya, prinsip yang mengupayakan harga kursi yang setera antar satu Dapil dengan lainnya. Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional. Proporsional adalah prinsip yang memperhatikan keseimbangan alokasi kursi antar Dapil. Intergritas wilayah memperhatikan keutuhan, keterpaduan wilayah dengan memperhatikan kondisi geografis dan sarana penghubung. Memperhatikan aspek sejarah, kondisi sosial, budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas.

Rencananya, penyerahan DAK2 dari Mendagri 17 Desember ini, kemudian penyusunan usulan Dapil oleh KPU Kabupaten/kota 12-18 Januari 2018. Sedangkan penetapan Dapil oleh KPU RI 22 Maret sampai 6 April 2018 nanti. (aga)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker