Busel

Hasil Konsultasi CPNS Busel di BKN, Dukumen Diteken Plt Bupati

PUBLIKSATU.COM, BUTON SELATAN – Dugaan kecurangan dalam perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Buton Selatan (Busel) semakin jelas. Itu terungkap pada saat konsultasi anggota DPRD, Pemkab, dan perwakilan pelamar yang dirugikan di Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kamis (10/1).

Konsultasi tersebut dipimpin Ketua DPRD Busel, La Usman, Wakil Ketua DPRD Pomili Womal dan Aliadi, serta sejumlah anggota DPRD diantaranya, La Hijira, Halik, La Ode Ashadin, Mursalim, Wa Ode Asna, Wa Ode Usnia. Dari Pemkab diwakili Asisten III Setkab Busel La Asari dan perwakilan BKPSDM Busel serta perwakilan korban pelamar CPNS 2018.

Mereka diterima di ruang rapat BKN RI Bayu selaku bagian media dan pengaduan masyarakat BKN RI dan Endang. Dalam pertemuan tersebut terungkap keabsahan dokumen peserta CPNS saat sebelum tes seleksi kompetensi bidang (SKB) sudah diverifikasi panitia seleksi daerah (Panselda) dan itu menjadi domain tanggung jawab BKPSDM Busel kemudian diusulkan ke BKN RI.

Wakil Ketua I Aliadi mengungkapkan, pada prinsipnya BKN tidak bertanggung jawab atas sertifikat pendidik atau dokumen putra daerah. Karena data dokumen tersebut atas usulan Panselda.

“Pengumuman akhir CPNS itu memang diterbikan BKN selaku Panselnas. Tapi berkaitan dokumen tambahan nilai sertifikat pendidik dan putra daerah itu tanggung jawab daerah yang mengusulkan, BKN juga tidak mau dipersalahkan dengan dokumen tambahan nilai itu. Karena itu usulan dari daerah,” bebernya.

Kata dia, soal penggabungan nilai SKB dan SKD memang benar dilakukan secara resmi BKN selaku Panselnas. Tapi soal dokumen terkait sertifkat pendidik dan putra daerah termasuk syarat penerimaan CPNS itu disuplai dari Panselda yang diketahui bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

“Karena pada saat pendaftaran peserta itu, yang melakukan verifikasi faktual dan manual data dari Panselda. Termasuk sebelum menjelang ujian SKB. Begitupun masuk tiga besar, karena pesertanya sudah semakin sedikit sehingga verifikasinya semakin mudah,” katanya.

Dari konsultasi itu, rombongan konsultasi DPRD, Pemkab dan korban pelamar CPNS tercengang setelah tim BKN memperlihatkan dokumen usulan dari Kabupaten Buton Selatan. Salah satunya dalam lampiran dokumen itu termuat daftar nama pelamar putra/putri daerah setempat formasi umum jabatan tenaga kesehatan pada satuan unit kerja wilayah terdepan, terluar, terpencil, dan tertinggal. Dalam dokumen itu ditandatangani Plt Bupati Busel tertanggal 17 Desember 2018 ada lima nama yang diusulkan sebagai putra daerah.

Menurut Aliadi, data yang diterima BKN disuplai dari instansi daerah. BKN tidak mengetahui keabsahan dan kevalidan data. Karena instansi daerah dalam hal ini Panselda sudah melakukan verifikasi faktual.

“Data yang disetor di BKN itu dari BKD termasuk sertifikat pendidikan, putra daerah, dan syarat lainnya, ternyata ada kejanggalan-kejanggalan dalam data dari BKD itu, BKN juga tidak mau disalahkan,” bebernya.

Dikatakan, seluruh dokumen yang diusulkan ke BKN itu ditandatangani Plt Bupati Busel dan Ketua Panselda. BKN meyakini data yang diusulkan itu sudah valid keabsahanya. Karena itu Panselda bertanggung jawab mutlak atas data yang diserahkan ke BKN tersebut.

“Kalau tidak dikomplen pelamar mungkin sudah mulus, ternyata ada kejanggalan keabsahan dokumen yang diusulkan itu,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan, BKN dalam hal ini Panselnas beralasan tidak mampu melakukan verifikasi data seluruh Indonesia. Karena itu tugas dan tanggung jawab daerah melakukan verifikasi faktual data peserta termasuk putra daerah adalah mutlak dari daerah. Karena putra daerah ini diberikan ruang dalam peraturan penambahan 10 poin, tapi itu khusus daerah 3T atau 5T.

“Anggapan Panselnas data yang diterima dari BKD itu sudah valid karena sudah melalui verifikasi data BKD dan ditandatangani PPK,” ujarnya.

Ia menjelaskan, soal penambahan nilai sertifikat pendidik 100 dan putra daerah nilai 10 itu memang dibenarkan sesuai Permenpan 36 tahun 2018. Namun kriteria mengusulkan putra daerah untuk Kabupaten Busel keliru. Karena Busel bukan masuk daerah 3T. Di Sultra yang masuk daerah 3T sesuai Pepres 131 tahun 2015-2019 hanya Konawe, Konawe Kepulauan, dan Bombana.

Aduan DPRD, Pemkab, dan calon pelamar ini sudah masuk di BKN. Ini menjadi catatan krusial penerimaan CPNS bagi BKN. “Solusinya kita akan panggil lagi BKPSDM untuk mengungkap ini, kemudian akan diperjuangkan di BAKN Regional Makassar,” ujarnya.

Dikatakan, jika memang usulan putra daerah dan sertifikat pendidik itu tidak bisa dibuktikan serta tidak valid bisa saja dianulir kelulusanya. “Kalau terbukti tidak valid, tidak pernah sertifikat pendidik kemudian ada sertifikat, bukan putra daerah, maka kelulusanya bisa dianulir ini pendapat dari BKN dari hasil konsultasi kami tadi,” tegas Aliadi.

DPRD Busel, lanjutnya, akan berupaya mengungkap kebenaran serta menuntaskan dugaan kecurangan penerimaan CPNS Busel hingga tuntas.

Ia berharap BKPSDM Busel transpran terhadap polemik ini. Semua data yang dikirim ke BKN selaku Panselnas diungkap sehingga tidak ada saling fitnah. Sebab hasil konsultasi DPRD bersama Pemkab dan korban pelamar, BKN memperlihatkan dan menayangkan dokumen usulan daerah Busel.

Ia juga mengharapkan data dokumen yang memiliki sertifikat pendidik dan putra daerah idealnya harus transparan.

Politisi Hanura ini juga menepis isu DPRD Busel memotori polemik ini. DPRD Busel sebagai mitra kerja lembaga menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Apalagi ini menyangkut kepentingan krusial masa depan masyarakat. “Pengaduan itu dari masyarakat, bukan DPRD yang mengadukan persoalan ini. Jadi tidak ada politisasi,” tegasnya.

Solusinya kata dia, Pemkab Busel dalam hal ini Panselda bertanggung jawab terhadap persoalan ini. Jika terbukti datanya tidak valid anulir kelulusanya.

Seluruh dokumen data aduan seluruh korban pelamar CPNS, tambahnya sudah dibawa ke BKN selaku Panselnas. BKN juga mengharapkan BKPSDM Busel proaktif dan responsif terhadap persoalan ini termasuk keabsahan dokumen yang diusulkan daerah.

Hal senada juga diungkapkan Ketua DPRD Busel La Usman. Kata dia, data yang diterima BKN selaku Panselnas adalah dokumen yang diusulkan dan menjadi tanggungjawab mutlak Panselda keabsahanya.

“Data yang diterima BKN itu atas usulan BKPSDM Busel. BKN meyakini data yang diusulkan daerah itu sudah valid melalui verifikasi faktual di daerah. Karena Panselnas tidak mungkin lagi memverifikasi data karena yang dilayani seluruh Indonesia. Makanya tadi BKN menyatakan tidak bertanggungjawab soal data sertifikat pendidik dan putra daerah, karena soal ini daerahlah yang lebih mengetahui kondisi daerahnya,” katanya mengungkapkan hasil konsultasinya bersama BKN.

Lanjut Usman, DPRD kembali mengagendakan rapat kerja bersama Pemkab untuk membahas persoalan itu. Sehingga transparan tidak ada polemik berkepanjangan. Pertemuan itu diharapkan dapat melahirkan rekomendasi DPRD dan solusi atas polemik penerimaan CPNS Busel. Serta mengembalikan hak pelamar yang merasa dirugikan disertai dengan bukti yang valid.

Ia juga mengunkapkan BKN juga menyebutkan Busel tidak masuk daerah 3T atau 5T. Di Sultra sesuai Pepres 131 tahun 2015-2019 yang masuk 3T hanya Konawe, Konawe Kepulauan dan Bombana.

“Jadi sangat keliru jika ada penambahan nilai 10 untuk putra dearah, dan sangat fatal sekali sesuai data BKN tadi ada beberapa nama bukan warga Busel,” katanya.

Sementara itu Asisten III Setkab Busel La Asari dikonfirmasi hasil konsultasi tersebut enggan berkomentar. Ia hanya memfasilitasi aduan korban pelamar bersama DPRD di BKN.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas BKN RI, Mohammad Ridwan menyatakan, bahwa semua informasi teknis disuplai dari BKPSDM Busel terkait bukti sertifikat pendidikan, bukti pelamar putra daerah 3T atau 5T, BKPSDM daerah yang menyampaikan kepada Panselnas.

“Jadi semua kebenaran informasi teknis disuplai dari instansi teknis dalam hal ini BKD daerah kepada Panselnas,” kata Ridwan.

Ia mengakui, memang BKN sebagai ketua Panselnas di Permenpan 36 tahun 2018, kesulitan mendeteksi sertifikat pendidikan. Karena itu produk dari berbagai instansi, yakni Kemendikbud (Dapodik), Kemenristekdikti atau PT yang direkomendasikan, Pusdiknakes, Kementrian Agama.

“Panselnas kesulitan memeriksa kebenaran sertifikat pendidikanya. Tapi Permenpan 36 itu juga sudah menitik beratkan bahwa semua kebenaran informasi yang disampaikan kepada Panselnas itu adalah tanggung jawab mutlak PPK di daerah dalam hal Bupati Buton Selatan,” kata Kepala Biro Humas BKN RI M Ridwan kepada Buton Pos dikonfimasi melalui telepon selulernya, Rabu (9/1) serkitar pukul 09.37 Wita.

Menurutnya, jika seandainya ada salah satu data informasi yang disampaikan ke Panselnas tidak benar, instansi teknis bisa menganulir sejak awal pada proses pendaftaran verfikasi dan validasi data.

“Misalnya memberikan data salah-salah ke Panselnas, nanti instansi setempat bisa menganulir kelulusan peserta. Silahkan saja kalau itu ditemukan data valid dugaan kecurangan adukan kepada kami,” tukasnya.

“Kalau misalnya peserta atau instansi menemukan data tidak benar silahkan bersurat kepada Kepala BKN selaku ketua Panselnas. Karena kami terus terang saja data peserta itu disuplai dari daerah. Kita tinggal menghitung dengan dikombinasi nilai SKD dan SKB,” sambungnya.

Ia menegaskan jika dalam pemberkasan nanti ditemukan ada data yang tidak sesuai atau mal admnistrasi maka peserta yang bersangkutan dengan keterangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

BKN juga memiliki tim pengawas akan menindaklanjuti aduan pada proses pengurusan penerbitan NIP di BKN. “Jadi bisa saja nanti saat pemberkasan bisa dianulir. Dalam hal ini kalau Busel pemberkasanya di BAKN Regional Makassar,” tuturnya.

Ia menambahkan secara normatif terkait hasil penilaian SKD dan SKB itu dilakukan komputerisasi. Tidak akan mungkin terjadi kekeliruan. Jadi setiap peserta pascaujian sudah dapat melihat nilainya secara transparan dan real time.

Jadi, Ia menyarankan, jika ada bukti yang lengkap soal maladminstrasi sertifikat pendidikan dan putra daerah itu sebaiknya pelamar melaporkan langsung ke Panselnas atau BKN. Aduan laporanya bisa melalui email BKN, laporan go.id bisa lewat surat langsung ke Panselnas.

Ia juga menyarankan jika ada yang merasa dirugikan terkait dugaan inprosedural atau keabsahan sertifikat pendidikan dan putra daerah silahkan dibawa ke ranah hukum untuk mengungkap kebenaran dan rasa keadilan.

Terpisah Anggota Ombudsman RI La Ode Ida melalui WA mengatakan, BKD Busel tak boleh terapkan aturan yang dibuat sendiri dan menghilangkan hak kelulusan peserta lain. “Insya Allah Ombudsman akan menangani persoalan yang terjadi dan juga Pansel Nasional,” tegas La Ode Ida.

Menurut La Ode Ida, indikasi sementara terjadi pelanggaran aturan dalam penetapan kelulusan di CPNS Busel. Sehingga pihaknya akan melakukan investigasi mengenai adanya indiksi kecurangan yang terjadi di Busel terutama pada instansi BKD.

“Sehingga BKD Busel tidak boleh menerapkan aturan yang dibuat sendiri dan menghilangkan hak kelulusan peserta lain. Apalagi kebetulan kami terlibat dalam proses pembuatan perubahan kebijakan seleksi CPNS 2018,” pungkasnya. (nun/m1)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker