Muna

Insentif Tenaga Kesehatan Diduga “Disunat” Bendahara Dinkes, Dewan Bantu Kumpulkan Bukti

PUBLIKSATU COM, MUNA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna nampaknya tidak akan terlalu sulit untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pemotongan insentif tenaga kesehatan yang bertugas pada 27 puskesmas. Telah mencuat pemotongan insentif tahun 2018 itu dilakukan oleh bendahara Dinas Kesehatan (Dinkes).

Hal tersebut terungkap saat para tenaga profesi kesehatan mengadukan masalah itu ke DPRD Muna. Selain bendahara Dinkes, pemotongan juga dilakukan oleh para kepala puskesmas.

Komisi III DPRD Muna pun tidak akan tinggal diam dalam menindalanjuti aduan para tenaga kesehatan itu. Dewan pun akan membantu mengumpulkan bukti-bukti. Caranya dengan minta secara resmi bukti pembayaran insentif tenaga kesehatan pada Dinkes.

“Kita sudah agendakan untuk memanggil Dinkes, asisten II dan BPKAD. Kami mau tahu berapa besar insentif yang diberikan ke tenaga kesehatan,” kata Awaludin, Ketua Komisi III.

Selama ini, dewan terus menganggarkan insentif tenaga kesehatan. Hanya saja jumlahnya untuk perorang tidak diketahui. Karena, anggaran yang disetujui berupa gelondongan. Nanti setelah itu ditindaklanjuti besarannya melaui Surat Keputusan (SK) bupati. “Sangat miris, ketika honor yang diberikan antara Rp 300 ribu hingga Rp 600 ribu, lantas dipotong lagi,” ujarnya.

Politisi PAN itu mengapresiasi langkah yang dilakukan tenaga kesehatan yang didampingi beberapa LSM yang telah berani membongkar dugaan pemotongan itu. Bisa saja ada lingkaran setan dalam pemotongan itu. Ia memastikan bendahara tidak akan berani melakukan pemotongan, kalau tidak ada perintah dari atasan. “Masalah ini, akan kami kawal terus. Kasihan para tenaga kesehatan yang hak-haknya sudah dikebiri,” ungkapnya.

Selain insentif, Komisi III juga akan meminta pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) dan jasa kapitasi BJPS. “Kita akan fokus disitu. Karena sangat tidak manusiawi ada tenaga kesehatan di Puskesmas Katobu, 9 bulan jasa kapitasinya hanya dibayarkan Rp 100 ribu,” tuturnya.

Nantinya, hasil dari rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait, akan diramu. Bisa saja, kalau toh, terbukti ada pemotongan, dewan akan melahirkan rekomendasi yang akan diteruskan ke aparat penegak hukum.

“Kita tunggu saja hasilnya. Rapatnya kami sudah agendakan 19 Februari setelah reses,” pungkasnya. (cr1)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker