Busel

Jadi Lokasi Pembangunan Kantor Bupati, Tanaman Warga Siap Diuangkan

BUTONPOS.COM, BATAUGA – Bupati Busel, Agus Feisal Hidayat terus menggenjot proses penyelesaian persoalan lahan untuk persiapan pembangunan infrastruktur dasar pemerintah yakni kantor bupati dan DPRD Busel. Pasalnya, sejak mekar tiga tahun lalu, Busel belum juga memiliki kantor pelayanan pemerintahan yang representatif.

Karena itu, sebagai bupati definitif Busel yang pertama, Agus berupaya agar pembangunan kantor bupati dan DPRD serta kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya bisa terealisasi. Rencananya, lahan yang akan disiapkan tahap awal 10 hektar, masing-masing 5 hektar untuk dua kantor tersebut yang lokasinya pada lahan APL di Kelurahan Laompo.

Nah, persoalan yang muncul kemudian adalah lahan untuk pembangunan dua kantor tersebut merupakan lahan APL yang dimanfaatkan masyarakat untuk pertanian. Tanaman masyarakat itu meliputi tanaman jambu, kelapa, ubi kayu dan tanaman lain.

Atas persoalan lahan dan tamanan masyarakat ini, Pemkab Busel membentuk tim inventarisir untuk mengetahui antara hak masyarakat dan hak pemerintah. Mulai dari masalah ganti rugi tanaman dan lainnya, sehingga menghindari terjadinya gesekan sosial disaat pembangunan kantor pemerintah tersebut.

Bupati juga menegaskan, dalam penyelesaian lahan tersebut, Pemkab berkomitmen tidak akan mengabaikan kepentingan masyarakat dalam hal ini ganti rugi tanaman. Soalnya lahan itu berstatus APL dan merupakan milik Pemkab Busel. Pihaknya juga tetap memperhatikan dan mempertimbangkan asas kebutuhan dan pekerjaan bertani masyarakat.

“Yang jelas kita tidak akan mematikan penghasilan masyarakat yang bergantung pada pertanian, ini pada aspek kebijakan pemerintah,” katanya, belum lama ini.

Pasangan H La Ode Arusani itu juga menyatakan, dari sisi aspek hukum pihakny tidak menginginkan lahan perkantoran pemerintah bermasalah dikemudian hari. “Sehingga itu tidak bisa menjadi persoalan. Dari aspek hukum saya akan jaga itu,” tegasnya.

Ia mewanti-wanti, seluruh jajaran Pemkab maupun tim inventarisir agar menyelesaikan lahan APL secara objektif dengan tidak mengabaikan aspirasi masyarakat. Karena sebagian lahan APL untuk dua kantor itu seluas 10 hektar yang didalamnya mengenai tanaman masyarakat yang memanfaatkan lahan untuk berkebun di lokasi itu.

”Tim ini yang akan menghitung tanaman warga untuk diganti dan disesuaikan dengan anggaran yang ada, yang jelas kita selesaikan tahun ini persoalan pematangan lahan,” ujarnya.

Kader PDIP ini menegaskan, jika proses penyelesaian lahan berjalan sesuai rencana tahun 2017 ini, maka kantor bupati dan DPRD Busel akan mulai dibangun tahun 2018 mendatang.

“Kita selesaikan dengan hati-hati sehingga tidak memuncul persoalan baru dikemudian hari. Apalagi bagi masyarakat Busel kebun merupakan salah satu usaha untuk melanjutkan kehidupan. Saya tidak menginginkan ada persoalan sosial,” tukasnya.

Terkait lahan, Pemkab tidak akan melakukan pergantian lahan, karena merupakan lahan APL yang merupakan milik pemerintah. Pemkab Busel hanya akan mengganti tanaman masyarakat yang ada di lahan tersebut. (aga)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker