Buton

Kasus Gratifikasi Pilkada Buton 2011, Praktisi Hukum Menilai Sumarno Murni Disuap

PUBLIKSATU.COM, BUTON – Kasus gratifikasi Pilkada Buton periode 2011-2016 yang menyeret mantan Komisioner KPUD Buton, Sumarno sebagai terpidana, cukup menyita perhatian banyak pihak. Salah satunya datang dari Ketua LBH HAMI Sultra Cabang Baubau, Apri Awo.

Menyikapi berita Buton Pos edisi 23 April 2019 yang berkaitan dengan statemen Kasat Reskrim Polres Baubau, AKP Ronald Arron Maramis, Apri Awo menilai, dalam kasus ini Sumarno murni disuap. Bukan memeras.

Sebagai praktisi hukum, dia menjelaskan, gratifikasi Pilkasa Buton merupakan tindak pidana khusus dan sudah teruji di Pengadilan Tipikor Kendari tahun 2013. Dimana ketika itu Majelis Hakim memutuskan Sumarno terbukti menerima suap sehingga dihukum penjara selama 1 tahun 3 bulan. Jadi jika rentetan persoalan ini mau digiring ke tindak pidana umum, maka bakal ada kontra produktif antara putusan pengadilan dengan yang akan dilakukan penegak hukum sekarang.

“Kalau itu mau digiring ke pemerasan, maka akan ada kontra produktif dengan putusan hakim tahun 2013 lalu. Kenapa, karena pasal yang dikenakan kepada Sumarno merupakan pasal korupsi bukan pasal pemerasan,” terang Apri Awo ketika dikonfirmasi, Selasa (23/4).

Dikatakan, dalam rumus korupsi tidak ada tunggal. Melainkan selalu dilakukan secara berjamaah. Nah, disinilah yang harus dicari siapa pelaku penyuap, sebab Sumarno telah terbukti menerima suap.

Kemudian, lanjut dia, andaikan ini merupakan pemerasan, maka normatifnya tidak boleh diikuti. Melainkan wajib dilaporkan ke penegak hukum supaya diproses. Dengan begitu, pidana umun dapat berlaku dan hanya Sumarno saja yang diproses hukum.

Namun fakta yang terjadi tidak begitu. Sumarno terbukti menerima suap bukan memeras. “Jadi tidak ada alasan bahwa penyuap itu merasa terpaksa,” ucapnya.

Apri juga memaparkan, bukti lain bahwa Sumano murni disuap adalah ada keuntungan yang didapat oleh terduga penyuap suap. Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Buton periode 2011-2016, La Uku dan Dani, yang mereka perjuangkan akhirnya lolos menjadi calon.

Selain itu, suap yang dilakukan juga terjadi dua kali. Pertama berlangsug di Jakarta, kedua di Baubau. Jadi bagaimana mungkin seoalah-olah diperas sementara kejadiannya berulang kali. “Masa berulang kali diperas mereka tidak pergi melapor”.

“Jadi kalau konteks ini mau dilarikan ke pemerasan, menurut saya tidak wajar. Karena hasil putusan ini murni merupakan tindak pidana korupsi sesuai putusan Pengadilan Tipikor Kendari tahun 2013 lalu,” sambungnya.

Menurut Apri, pandangan hukumnya sekarang sudah teruji. Dia menyarankan kepada Satrekrim Polres Baubau agar putusan Pengadilan Tipikor Kendari dapat dijadikan pijakan untuk mencari dalang pemberi gratifikasi kepada Sumarno.

Pihaknya juga dalam waktu dekat akan turun melakukan presur ke Polres Baubau agar kasus ini diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku.

“Intinya persoalan ini merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai warga negara yang notabene taat kepada hukum. Apalagi negara kita negara kita negara hukum,” tandasnya.

Dibaritakan sebelumnya, Satreskrim Polres Baubau siap melakukan gelar perkara atas penanganan kasus tindak pidana gratifikasi Pilkada Buton periode 2011-2016 yang menyeret mantan Komisioner KPUD Buton, Sumarno, sebagai terpidana.

“Masih akan kita gelarkan dulu. Kita nda bisa terima mentahnya juga,” kata Kasatreskrim Polres Baubau, AKP Ronal Arron, ketika dikonfirmasi, Senin (22/4).

Dijelaskan, rentatan dari perkara ini adalah mencari 1 penyuap. Memang locus delictinya banyak terjadi di wilayah Baubau, namun para terduga penyuap domisilinya di Kabupaten Buton.

Untuk itu, salah satu yang akan dikaji dalam gelar perkara nanti adalah duduk posisi para penyuap. Termasuk apakah dipaksa supaya menyuap, atau murni dengan sengaja mempengaruhi pejabat negara.

“Yang memberi itu ada kajiannya lagi di undang-undang. Penyuap itu ada kategorinya juga. Apakah dia memang sengaja dipake untuk memancing si tersangka, atau memang dia berusaha dengan sengaja untuk menyuap pejabat negara. Menurut kita itu dua hal yang berbeda,” terangnya.

Ronal mengaku, sibuknya pihaknya dalam pengamanan Pemilu 2019 membuat penanganan kasus ini agak terlambat. Namun pasca ini dipastikan akan segera diusut tuntas sesuai dengan aturan yang berlaku. (man)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker