Hukum

Kata JPU KPK, Nur Alam Ada Niat Memperkaya Diri

BUTONPOS.COM, JAKARTA – Sidang kasus dugaan korupsi penerbitan izin tambang oleh Gubernur Sultra nonaktif, Nur Alam kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, kemarin. Agenda sidang mendengarkan tanggapan atas eksepsi atau keberatan dari Penasihat Hukum Nur Alam.

Dalam tanggapan atas keberatan penasihat hukum Nur Alam, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK), Afni Carolina menegaskan tetap pada dakwaan semula. Pihaknya berharap, Majelis Hakim yang diketuai Diah Siti Basariah dapat melanjutkan persidangan ke materi pokok perkara.

“Kami sudah sampaikan dalam tanggapan kami bahwa dakwaan kita sah untuk dilanjutkan ke sidang materi pokok perkara. Harapan kita seperti itu. Pengadilan tipikor ini memang berwaenang mengadili perkara atas nama Nur Alam,” tegas Afni Carolina kepada awak media usai persidangan.

Sebagaimana dirilis fajar.co.id, ada beberapa point yang disampaikan dalam tanggapan jaksa, diantaranya kompetensi absolut, kompetensi relative dan dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau tidak dapat diterima.

Dalam penjelasannya, Afni memaparkan bahwa untuk kompetensi absolut yang dimaksud adalah pihak penasihat hukum menyatakan bahwa yang berwenang mengadili perkara Nur Alam adalah pengadilan umum atau PTUN.

“Tapi kami tetap berpendapat bahwa pengadilan tipikor berwenang. Karena apa yang menjadi perbuatan Nur Alam ini kita melihat ada atau tidak persekongkolan terdakwa dengan beberapa saksi yang kita sebutkan,” tambahnya.

Persekongkolan yang dimaksud, lanjut Afni adalah adanya penerbitan beberapa surat keputusan gubernur dalam hal ini Nur Alam. Disitu, Jaksa melihat adanya niat jahat untuk memperkaya diri sendiri atau koorporasi dalam hal ini PT Billy Indonesia.

“Kami menilai itu korupsi, bukan peradilan umum maupun PTUN, kemarin mereka mendalilkan ada putusan TUN. Perlu diketahui sengketa TUN berbeda dengan objek disini, sengketa TUN hanya menegaskan sah atau tidak keputusan TUN yang dikeluarkan oleh terdakwa dalam kapasitas sebagai gubernur, tapi tidak menyatakan bahwa disitu ada korupsi atau tidak,” tukasnya.

Sementara itu, Didi Supriyanto mengatakan apa yang disampaikan oleh jaksa sangat tidak konsisten, dalam hal ini terkait dengan perhitungan kerugian negara. Menurut Didi, jaksa juga lupa bahwa ada surat edaran Mahkamah Agung mengenai siapa yang boleh melakukan perhitungan kerugian negara.

“Surat edaran MA menyatakan bahwa kerugian negara boleh dihitung siapa saja tapi harus di declear dengan BPK. Itu yang tidak dilakukan,” kata Didi.

Olehnya itu, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan. “Jadi hal-hal yang tidak konsisten kami serahkan kepada majelis hakim, karena kami ini kan tidak ada hak untuk menanggapi, jadi kami yakin majelis hakim akan teliti dengan hal itu,” tukasnya.

Mengenai lokasi persidangan yang menurut penasihat hukum seharusnya digelar di Kendari, Didi optimis majelis hakim akan mengabulkan permintaan tersebut. Pasalnya, jika dilihat dari jumlah saksi, lebih banyak saksi yang berdomisili di Sulawesi Tenggara ketimbang di Jakarta.

“Lokasi persidangan sudah jelas juga diakui oleh jaksa bahwa saksi di Kendari lebih banyak daripada yang ada di Jakarta, itu tidak bisa dibantah. Tapi sepenuhnya kita serahkan kepada majelis, bagaimana kebijakan majelis nantinya. Kami tetap optimis, karena sudah diakui juga oleh jaksa,” tutupnya. (hrm/fajar)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker