Buteng

Keanggotaan Dua Parpol di Buteng TMS

BUTONPOS.COM, LABUNGKARI – Setelah melakukan penelitian administrasi terhadap 14 partai politik (Parpol) yang dinyatakan memenuhi syarat pendaftaran, KPU Kabupaten Buton Tengah (Buteng) menemukan dua Parpol yang keanggotaannya tidak memenuhi syarat (TMS), yakni Partai Demokrat dan Partai Berkarya.

Saat mendaftarkan anggotanya, Partai Demokrat menyetorkan 119 nama dari jumlah minimal 115 orang, sementara Partai Berkarya menyetorkan 121 nama. Namun saat dilakukan penelitian administrasi, tak satu pun yang memenuhi syarat.

Komisioner KPU Buteng Divisi Hukum dan Pengawasan, Rinto Agus Akbar, mengatakan penyebab keanggotaan dua Parpol tersebut dinyatakan TMS karena memiliki data keanggotaan yang dilarang berpartai politik seperti disebutkan dalam persyaratan angka satu sampai angka tujuh.

“Dalam angka satu sampai tujuh tersebut, anggota Parpol yang mempunyai pekerjaan PNS, TNI, Polri, usianya belum 17 tahun dan belum menikah, adanya potensi kegandaan identitas dalam satu partai, potensi kegandaan identitas antar partai, dan salinan KTA/KTP tidak sesuai dengan data anggota,” beber Rinto ditemui di Sekretariat KPUD, Senin (4/12).

Kedua Parpol ini menyerahkan perbaikan daftar keanggotaannya hingga 1 Desember lalu. Saat ini, KPU Buteng kembali melakukan penelitian administrasi dari hasil perbaikan tersebut hingga 11 Desember nanti.

“Partai Demokrat menyetorkan 121 nama dan Partai Berkarya 122 anggota dari batas minimal 115 anggota yang disyaratkan KPU Buteng. Hasil perbaikan ini nantinya akan kami sampaikan pada 12-15 Desember. Kalau TMS lagi, maka tidak bisa lagi dilanjutkan untuk tahapan verifikasi berikutnya,” tegas Rinto.

Tahapan selanjutnya yang akan dilakukan KPU Buteng adalah verifikasi faktual kepengurusan Parpol dari 15 Desember 2017 sampai 4 Januari 2018. “Kalau batas minimal keangotaan Parpol dibawah 100 seperti di Buton Selatan, maka anggotanya akan diverifikasi satu per satu sesuai jumlah yang disetorkan. Namun kalau diatas 100 seperti di Buteng, maka dilakukan sistem Random sampling,” terangnya.

Sesuai jadwal tahapan, 4-6 Januari 2018 penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan parpol, 7-20 Januari perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual, 21 Januari-3 Februari verifikasi faktual kepengurusan Parpol hasil perbaikan, 4-5 Februari penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual tingkat provinsi.

Selanjutnya, 6-7 Februari penyampaian hasil verifikasi faktual dari KPI kabupaten/kota ke KPU provinsi, 8-11 Februari rekapitulasi hasil verifikasi faktual dari KPU kabupaten/kota ke KPU provinsi, 12-14 Februari penyampaian hasil verifikasi faktual kepada KPU RI, 15-17 Februari rekapitulasi nasional hasil verifikasi faktual calon parpol peserta Pemilu 2019.

17 Februari penetapan Parpol peserta Pemilu 2019, 18 Februari pengundian dan penetapan nomor urut Parpol peserta Pemilu 2019, dan 18-20 Februari pengumuman Parpol peserta Pemilu 2019. (uzi)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker