Muna

Kejari Muna Garap Potongan Insentif Tenaga Kesehatan

PUBLIKSATU.COM, MUNA – Potongan dana insentif tenaga kesehatan non PNS Kabupaten Muna tahun anggaran 2018 yang diduga dilakukan oknum-oknum petinggi di Dinas Kesehatan (Dinkes) mulai mencuat dipermukaan. Dari kurang lebih ribuan tenaga kesehatan yang bertugas pada 27 puskesmas rata-rata mengeluhkan pemotongan insentif.

Untuk tenaga kesehatan penugasan khusus yang seharusnya menerima insentif perbulan sebesar Rp 1 juta, malah menerima sebesar Rp 500 ribu. Lalu, tenaga kesehatan melalui SK bupati yang seharusnya menerima antara Rp 350 ribu hingga Rp 600 ribu perbulan, diratakan Rp 200 ribu. Belum lagi dari dana yang diterima itu kembali dipotong di Dinkes sebesar Rp 25 ribu hingga Rp 50 ribu dengan dalih biaya administrasi.

Parahnya lagi, insentif yang seharusnya diterima selama setahun, malah hanya dibayarkan selama 10 bulan. Dua bulannya tidak diketahui dikemanakan.
Merasa hak-haknya telah disunat, puluhan pekerja profesi kesehatan yang bertugas di puskesmas melaporkan masalah tersebut di Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna. Mereka melapor secara resmi didampingi beberapa LSM, yakni Lep-Ham, KPMP, Garda Mandala Sultra dan Lipkan Sultra.

Ramadhan, Ketua Garda Mandala Sultra membeberkan sejumlah potongan yang diduga kuat dilakukan instansi yang dipimpin Hasdiman Maani. Selain insentif, juga ada potongan dana jasa pelayanan kapitasi yang terjadi di Puskesmas Katobu. Jumlahnya juga terbilang besar. Bahkan, ada yang tidak dibayarkan sama sekali. Semisal yang ditanda tangani sebesar Rp 300 ribu perbulan, maka yang diterima selama tiga bulan sebesar Rp 200 ribu. Itu tentunya sangat melanggar. Apalagi diketahui besarnya jasa kapitasi yang diterima berdasarkan jumlah peserta BPJS. Di Puskesmas Katobu, peserta BPJS sebanyak kurang lebih 8400 dengan nilai klaim sebeaar Rp 8000 perorang.

Ramadhan menganggap pomotongan itu merupakan kejahatan korupsi besae yang dilakukan berjamaah dari Dinkes hingga puskesmas. Karenanya, Ia mendesak Kejari segera menindaklanjuti aduan tersebut. “Ini bukan lagi pemotongan, tapi sudah dicincang-cincang hak-hak tenaga kesehatan,” ungkapnya.

Yang paling miris lagi pengakuan Indra Faranisa, salah satu tenaga medis di Puskesmas Katobu, jasa pelayanan kapisitasi selama 9 bulan dibayarkan hanya Rp 100 ribu. Padahal, Ia menandatangani bukti pembayaran sebesar Rp 300 ribu perbulan.

“Masih utang saya dibayarkan Rp 100 ribu selama 9 bulan, tapi beberapa rekanku sama sekali tidak dibayarkan,” bebernya.

Para tenaga medis itu juga heran kenapa nanti tahun 2018, baru banyak potongan. Padahal, di tahun-tahun sebelumnya tidak seperti itu. Begitu juga jasa kapitasi. “Nanti sekarang baru ada potongan,” tambah Indra Faranisa yang siap dipecat akibat membeberkan permasalahan yang ada.

La Ode Abdul Sofyan, Kasi Intel Kejari Muna berjanji akan bergerak cepat menindaklanjuti aduan itu. “Tanpa laporan tertulis, akan menjadi perhatian serius,” katanya seraya menambahkan dalam waktu dekat akan memintai keterangan pihak-pihak terkait.

Sebelum melaporkan masalah tersebut di Kejari, mereka terlebih dahulu beraudiens bersama Plt Kadinkss, Hasdiman Maani. Namun, Hasdiman Maani tak memberikan jawaban puas terkait pemotongan insentif itu.

Soal pembayaran kapitasi, menurut Hasdiman hanya diperuntukan bagi tenaga medis non PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak dan PTT. Pembayarannya pun harus disesuaikan dengan kehadiran.

“Kalau tenaga sukarela tidak dibayarkan. Toh, kalau ada itu kebijakan kepala puskesmas,” ujarnya.

Sementara itu, Mustafa, Kepala Puskesmas Katobu membantah bila telah membayar jasa kapitasi selema 9 bulan sebesar Rp 100 ribu. “Tidak benar itu. Saya tidak tahu, nanti tanya bendahara,” kilahnya sambil berlalu.

Pemotongan insentif tenaga kesehatan itu tahun 2018 lalu sempat viral. Pemotongan dilakukan di Dinkes. Setelah itu, untuk tahap kedua pembayaranya diserahkan pada masing-masing kepala puskesmas. Lain potongan di Dinkes, para kepala puskesmas juga memanfaatkan dengan memotong sebesar Rp 25 ribu dengan alasan untuk biaya administrasi. (cr1)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker