Baubau

KPU Baubau Batasi Jumlah APK Parpol dan Caleg, Berikut Jumlahnya

PUBLIKSATU.COM, BAUBAU – KPU Baubau, Sulawesi Tenggara pada tahapan kampanye Pemilu 2019 ini pihaknya akan membatasi jumlah pembuatan Alat Peraga Kampanye (APK) baik spanduk maupun baliho bagi calon legislatif maupun partai politik. Selain itu pihaknya juga akan memfasilitasi pembuatan APK tersebut.

Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Baubau, La Ode Supardi MPd mengatakan, pihaknya akan memfasilitasi alat peraga kampanye (APK) untuk partai politik (Parpol), yakni sepuluh baliho dan enam belas sepanduk.

Hal ini berdasarkan regulasi di PKPU nomor 33 tahun 2018 atas perubahan ke 2 PKPU 23, tahun 2018, dan surat keputusan KPU RI Nomor 1096 tentang petunjuk teknis metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU.

“Yang dicetak oleh KPU jumlahnya untuk baliho adalah sepuluh, spanduk itu ada enam belas,” ujar La Ode Supardi MPd komisioner KPU Baubau, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/10/2018).

Begitu pula dengan partai politik yang hanya dapat mencetak baliho dengan ketentuan satu partai maksimal lima baliho per kelurahan/desa, dan spanduk sebanyak sepuluh per kelurahan/desa.

“Kemudian untuk tambahan dicetak oleh partai politik peserta pemilu itu masing masing kalau baliho per partai per kelurahan atau per desa. Kalau spanduk itu sepuluh per partai per kelurahan atau per desa, Satu kelurahan untuk setiap partai itu lima baliho, itu untuk tambahan. Kalau untuk spanduk itu ada sepuluh tambahan yang dicetak oleh partai politik,” jelas Supardi

Lanjut ia, para calon tidak dibenarkan memasang tagline dalam baliho maupun spanduk baik yang dicetak oleh KPU maupun oleh partai politik.

“Tadi malam kita sudah berdiskusi mencari semua sela yang akan dibuat partai politik, apakah tagline diperbolehkan?. Ternyata semua regulasi tidak ada yang memuat bahwa harus tagline, jadi kesimpulannya tadi malam takeline tidak boleh ada didalam baliho,” tegas Supardi

Ada empat aspek yang masuk dalam APK yakni nama partai, nomor urut, lambang partai, Kedua visi misi program partai politik, pengurus partai politik, dan foto tokoh yang menjadi citra diri dari partai politik,

“Itu empat kalau yang di fasilitasi.kalau tambahan tinggal tambah foto caleg,” terangnya.

Para calon tidak dibolehkan memasang foto yang dijadikan latar APK yang bukan tokoh diri partai politik, misalnya gambar Jokowi tidak bisa dijadikan latar APK karena saat ini masih menjabat sebagai kepala Negara RI dan juga bukan bagian dari tokoh diri partai politik, begitu juga Ma’ruf Amin.

“Termasuk Ma’ruf Amin juga bukan bagian dari partai politik. Hanya Prabowo yang boleh saat ini, dari partai Gerindra,” ucap Supardi

Bila ketentuan terkait pemasang APK tersebut akan segera ditindak oleh Bawaslu. Kata Supardi, Bawaslu sudah menyampaikan bahwa peserta pemilu yang sudah membuat APK dan tidak sesuai dengan aturan atau regulasi yang sudah ditetapkan maka akan di turunkan, termasuk lokasi yang menyalahi regulasi, seperti masjid, tempat ibadah, sekolah atau tempat-tempat pendidikan.

Bukan hanya itu, iklan di media massa baik cetak maupun elektronik, KPU juga akan memfasilitasinya. (Cro1)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker