Buton

KPU Buton Godok Aspirasi Masyarakat Terkait Pemetaan Dapil

BUTONPOS.COM, BAUBAU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buton kembali menggelar rapat koordinasi penataan daerah pemilihan (Dapil) dan simulasi perhitungan alokasi kursi untuk pemilihan anggota DPRD Buton untuk tahun 2019 mendatang. Rapat ini di gelar di aula Metro, Kota Baubau, yang dihadiri Forkopimda, pimpinan parpol, OKP, pemerintah kecamatan, dan pemangku kepentingan lainnya, Sabtu (16/12).

Ketua KPU Buton, Alimuddin mengungkapkan, rapat tersebut untuk kesekian kalinya digelar KPU Buton. Tujuannya adalah untuk menjaring aspirasi seluruh masyarakat Buton, sehingga pembagian alokasi kursi dapat terpenuhi dengan baik.

Dikatakan, sebagai penyelienggara Pemilu, KPU diberi kewenangan untuk menyusun dan menetapkan Dapil di kabupaten/kota. Namun kewenangan ini tidak dilakukan secara sepihak, akan tetapi dengan meminta saran dan masukan dari seluruh masyarakat seperti apa diinginkan, namun tentu dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Diketahui, pasca mekar, Buton Tengah dan Buton Selatan, Kabupaten Buton praktis tersisa dua Dapil yakni Dapil 2 dan 5. Dapil Dua meliputi Pasarwajo, Wolowa, Wabula dan Siotapina. Sementara Dapil 5 yakni Lasalimu Selatan, Lasalimu dan Kapontori. Nah, untuk Pileg 2019 mendatang apakah Dapil ini mau dipertahankan atau mau tambah? Kata Alimuddin, inilah yang sementara digodok oleh KPU dengan menjaring semua saran dan masukan dari masyarakat.

Oleh karena itu, dalam setiap rapat koordinasi seperti ini diharapkan kehadiran dan keikutserataan pemerinta kecamatan untuk memberikan masukan dan saran. Hal itu penting karena anggota DPRD yang akan dilahirkan nanti merupakan representaai dari masyarakat kecamatan yang diwakili.

Diungkapkan juga bahwa penataan Dapil ini tidak terlepas dari akumulasi data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2). Data ini Pemkab Buton melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah menyampaikan ke Mendagri terkait jumlah penduduk di Kabupaten Buton semester terakhir. Data itulah yang akan menjadi dasar untuk menyusun dan menata Dapil.

Alimuddin menambahkan, sesuai DAK2, seperti disampaikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa Kabupaten Buton memiliki jumlah penduduk di atas 114 ribu jiwa. Dengan angka tersebut sesuai ketentuan maka jumlah kursi DPRD Buton pada Pileg 2019 mendatang sebanyak 25 kursi.

“Kita merasa bersyukur karena jumlah penduduk Kabupaten Buton di atas 100 ribu, sehingga kuota kursi kita 25 kursi. Karena kalau di bawah 100 ribu, kursinya 20. Kuota kursi inilah yang harus dipetakan per kecamatan sehingga unsur proporsiaonal dan profesionalitas bisa terpenuhi unsur-unsurya,” jelas Alimuddin.

Pada kesempatan itu, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Buton, Muhammad Amin menegaskan, tidak ada rekayasa dalam pendataan penduduk. Data yang dikirim ke Kemendagri itu sangat tinggi akurasinya, karena dilakukan secara online.

“Dulu itu banyak data ganda, sekarang kecil kemungkinan karena dilakukan secara online. Nama penduduk bahkan nama orang tuanya juga ikut dikirim. Jadi sangat kecil kemungkinan menemukan data ganda. Sehingga data yang dikeluarkan Kemendagri nanti memiliki akurasi yang sangat tinggi,” jelasnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Buton, La Rusuli menyampaikan, ada banyak aduan masyarakat serta temuan di lapangan bahwa di dalam KTP itu terkadang terjadi kesalahan. Nah, kesalahan-kalahan itu seharusnya sudah tidak ada lagi, dan harus dibersihkan sehingga tidak merugikan masyarakat itu sendiri.

“Ada juga masyarakat yang saya temukan, KTP-nya status pegawai negri, tapi orangnya bukan PNS. Jadi kenapa ini tidak dibersihkan sehingga tidak merugikan masyarakat bersangkutan, kaitannya dengan hak-hak politiknya? Apalagi sekarang kami akan turun di lapangan untuk melakukan verifikasi faktual keanggotan partai. Jdi ini diharapkan data-data tersebut bisa dibersihkan karena yang kami akui adalah KTP elektronik dan surat keterangan atau Suket yang dikelurkan Capil. Karena masih ada ditemukan di lapangan masih ada KTP masyarakat yang bukan menggunakan blangko KTP elektronik,” ujar Rusuli.

Atas penyampain komisioner KPU tersebut, Kadis Kependudukan Buton mengaku bahwa hal itu benar adanya, dan hal itu bukan hanya terjadi di Buton saja melainkan terjadi hampir di semua daerah di Indonesia. “Banyak yang salah-salah itu tapi sudah melaporkan ke kami, dan sudah diganti. Sehingga bagi masyarakat yang KTP-nya terjadi kesalahan agar melaporkan diri ke kami untuk KTP-nya kami ganti,” tukasnya. (sr)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker