Baubau

KPU RI Pantau Verifikasi Dukungan Calon Independen

BUTONPOS.COM, BAUBAU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengutus perwakilan untuk memantau langsung proses verifikasi faktual dukungan bakal calon (Balon) wali kota dan wakil wali kota jalur perseorangan di Kota Baubau. Utusan itu adalah Kabag Teknis KPU RI, Sahrun Hasna Ramadhan.

Sahruni didampingi Ketua KPU Baubau, Dian Anggraini terjun langsung di sejumlah kelurahan dalam rangka memonitor Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tengah melaksanaan verifikasi faktual dukungan Ibrahim Marsela-Ilyas dan Nursalam-Nurman Dani, Senin (18/12) malam.

Sahruni mengatakan, kunjungan ke lapangan ini merupakan salah satu bentuk perhatian Pemerintah Pusat terhadap perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Pihaknya ingin memastikan semua tahapan dan proses pemilihan berjalan sesuai aturan perundangan-undangan yang berlaku.

“Salah satu bentuk keberhasilan Pilkada yakni tidak terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) di suatu daerah. Untuk itu kinerja optimal sampai tingkat bawah, yakni PPS di masing-masing wilayah kelurahan sangat dibutuhkan,” ujar Sahruni.

Melalui secarik kertas, wanita berkerudung ini memberikan motivasi kepada PPS agar tetap semangat bertugas. “Terima kasih telah bekerja dengan keras. Semoga semua proses berjalan sesuai waktu dan aturan yang telah ditentukan. Jaga kesehatan,” tulisnya.

Sementara itu, Dian Anggraini menjelaskan, Kota Baubau merupakan satu dari 171 daerah yang menggelar Pilkada serentak tahap III. Saat ini, sedang berlangsung tahapan verifikasi faktual atas dukungan Balon perseorangan.

“Balon Walikota dan Waki Walikota Baubau independen yang menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Kota Baubau ada dua, yaitu H Ibrahim Marsela-AKBP Ilyas dan Nursalam-Nurman Dani,” urai Dian.

Dia pun memuji semangat PPS yang melakukan verifikasi faktual dukungan Balon perseorangan. Meski dalam kondisi hujan, namun PPS tetap bekerja bahkan tidak jarang hingga larut malam.

“Dukungan masyarakat pada formulir B1.KWK-Perseorangan dan lampirannya berupa fotocopy KTP elektronik atau Suket minimal 11.427 dan tersebar di lima kecamatan. Yang akan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) itu antara lain dukungan yang diberikan TNI, Polri, PNS, dan penyelenggara,” tandas Dian. (exa)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker