Busel

Lagi, AMPH Presur Temuan BPK

BUTONPOS.COM, BATAUGA – Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum (AMPH) Sultra menggelar aksi unjuk rasa, Kamis (30/11). Merekan terus melakukan presur pengungkapan dugaan penyalahgunaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2016. Mereka menilai telah terjadi dugaan penyalahgunaan dana BOS ini dikuatkan dengan temuan BPK.

Usai menyampaikan aspirasinya secara bergantian, massa diterima anggota DPRD Busel yang dipimpin Wakil Ketua, Pomili Womal. Dan dua anggota DPRD, La Hijira dan La Witiri di ruang rapat kantor DPRD. Dari perwakilan Pemkab Dinas Pendidikan Busel, La Safilin, mantan Kadis Pedidikan, Maderuddin yang kini menjabat Kadis Perizinan. Mantan Manejer Dana BOS Dinas Pendidikan Busel tahun 2016, La Hardin.

Menyikapi tuntutan massa, Kadis Pendidikan Busel, La Safilin menjelaskan, dana BOS ini merupakan dana transfer dari pemerintah pusat melalui Dinas Pendidikan Sultra kemudian masuk ke rekening sekolah. Dananya tidak singgah di rekening Dinas Pendidikan, tapi langsung di rekening sekolah.

Oleh sebab itu, temuan BPK tahun 2016 ada, akibat persoalan aset pembelian dari dana BOS yang dilakukan sekolah ataupun pemanfaatan dana BOS tahun-tahun sebelum itu, belum terekam atau tercatat di Badan Keuangan Busel. Maka salah satu rekomendasi BPK itu secepatnya dilakukan pencatatan aset.

“Alhamdulilah pada masa kami sudah menghimbau kepada seluruh sekolah, baik guru SD, SMP dan SMA agar segera memasukan laporannya. Agar tercatat apakah itu berupa aset belanja modal dan atau kegiatan lainya,” ujarnya.

Mengindari temuan lagi, di tahun 2017 ini Safilin mengaku berupaya semaksimal mungkin melakukan terobosan perbaikan. Karena pendistribusian dana BOS ini pertriwulan, maka tiap triwulan itu diselesaikan dulu laporan pertanggunjawabanya baru dicairkan lagi triwulan kedua. Ini dilakukan sebagai kotrol Dinas Pendidikan.

“Dan itu langsung dimasukan laporan ke Badan Keuangan. Tapi jangan sampai ada kesan menghalangi-halangi pencairan dana BOS. Niatan kami hanya untuk menertibkan adminstrasi sebagai mengontrol,” katanya.

Sementara itu, Mantan Kadis Pendidikan Maderudin menjelaskan, dana BOS itu adalah dana transfer yang dikirim ke sekolah langsung. Soal temuan BOS tahun 2016 diakui bahwa itu masalah pelaporan. “Kita sudah sampaikan ke kepala sekolah soal ini. Sebagian Kasek kurang proaktif. Dana BOS itu tidak berada di Dinas Pendidikan tapi langsung sekolah yang mengelolanya,” terangnya.

Soal belum tercatat sebagai aset kata dia, karena hasil perbelanjaan para Kasek itu kadang tidak dibuatkan kuitansi atau laporan. “Olehnya itu saya akui. Tapi yang jelas pengelolaannya BOS itu adalah pihak sekolah. Kami hanya mengontrol pelaporannya yang langsung ditangani Manejer BOS yang ada di Dinas Pendidikan,” imbuhnya.

Sementara Manejer BOS Dinas Pendidikan Busel tahun 2016, La Hardin menjelaskan, transfer dana BOS untuk SD dan SMP dari Dinas Pendidikan Provinsi Sultra langsung masuk ke rekening sekolah. Tidak melalui rekening Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Realisasinya pertriwulan.

Dikatakan, pada tahun 2016, dana BOS itu Rp 21.127.950.000. Beda tipis versi data dari masa AMPH Sultra Rp 21.140.000.000, selisih Rp 10 juta. Tapi subtansi persoalannya adalah pada pencatatan aset yang belum masuk di Badan Keuangan Daerah.

“Untuk laporan pertanggungjawabnya, pihak Dinas Pendidikan Busel hanya menerima laporan pertanggungjawaban, hanya menginput K7 atau rekapitulasi. Dinas Pendidikan Busel hanya memonitoring dan mengevaluasi, bukan auditor,” katanya.

Menuturnya, yang menjadi kendala adalah masalah aset. Ia mengakui BOS di Busel pengelolaan aset yang masih menjadi kelemahannya. Saat itu pihaknya sudah cukup memberikan format infentarisasi aset, hanya saja sejumlah sekolah belum bisa membedakan mana aset dan bukan.

“Dengan harga 300 ribu saja itu sudah menjadi aset atau tidak. Kami sudah memberikan itu kepada sekolah-sekolah. Dinas Pendidikan hanya melihat sekolah itu memasukan laporan atau tidak. Dinas Pendidikan tidak punya hak menahan transfer dan realisasi dana BOS,” tuturnya.

Korlap AMPH, Herman menilai, hal ini akibat minimnya fungsi pengawasan. Dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab penyelenggaraan kualitas pendidikan mesti proaktif memberikan pembinaan dan evaluasi terkait pengelolaan BOS di Busel.

Sebab, sebagian besar masyarakat Busel adalah tergolong miskin. Ia berharap pengelolaan dana BOS ini terus dilakukan evaluasi dalam penggunaannya. Sehingga tidak merugikan masyarakat yang mengenyam pendidikan. (aga)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker