Hukum

Lima Tersangka Korupsi DAK Muna Dicekal

BUTONPOS.COM, MUNA – Perjalanan panjang penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015 akhirnya membuahkan hasil. Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna menetapkan lima tersangka (TSK) dalam sprindik berbeda.

Sprindik pertama terkait pembayaran pada 61 paket kegiatan dengan dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp 41 M. Tersangkanya mantan Kadis DPPKAD, RN, mantan Kabid Anggaran TS, dan PPK Dinas PU, SND.

Kemudian, sprindik pengelolaan deposito dengan tersangka, RN (mantan Kepala Kasda), IG, dan HS (Kabid Pembendaharaan). “Penetapan lima TSK itu berdasarkan dua alat bukti,” kata LM Sofyan, Kasi Intel Kejari Muna.

Untuk mempertanggungjawabkab perbuatannya, kelima TSK dijerat pasal 2,3, dan 9 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupai sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Dengan ancaman penjara 15 tahun.

Paska ditetapkan, penyidik telah melakukan antisipasi agar para TSK tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti (BB). Langkah yang dilakukan mencekal para tersangka agar tidak keluar kota dan akan melakukan penggeledahan terhadap tempat-tempat penyimpanan BB. “Surat pencekalan itu kita akan tembuskan ke Kejagung dan Kantor Imigrasi,” ungkapnya.

Sayangnya, penyidik Kejari belum memberi tahu modus yang dilakukan kelima TSK. “Kalau itu, nanti saat di persidangan, karena sudah masuk pada materi,” kilahnya.

Desas desus yang beredar para TSK akan melakukan upaya hukum peraperadilan atas penetapan itu. Menyikapi hal itu, penyidik bersedia menghadapi gugatan para TSK. “Itu hak mereka, kami sebagai penyidik sudah siap menghadapi semua resiko,” ujarnya.

Sofyan juga menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi dalam penetapan TSK itu. Silahkan saja publik melakukan penilaian. Pastinya penyidik menetapkan TSK berdasarkan dasar-dasar obyektif dan didukung alat bukti kuat. “Alat buktinya sudah terang bederang. Ada indikasi kerugian keuangan negara,” tegasnya.

Dari perhitungan sementara, kerugian keuangan negara atas pembayaran 61 proyek yang dibayarkan tahun 2016 sebesar Rp 41 M. Untuk memastikan itu, penyidik telah bersurat secara resmi pada Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Sultra untuk melakukan audit.

Lantas, bagaimana bila BPKP tidak menemukan adanya kerugian keuangan negara? Sofyan belum bisa berkomentar banyak. “Nantilah, yang pasti kita sudah bersurat ke BPKP,” pungkasnya.

Penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi pada 61 kegiatan itu cukup panjang. Dimana, penyidik harus bekerja ekstra untuk mengumpulkan alat bukti yang kuat.

Satu persatu pejabat Pemkab Muna yang meliputi, mantan Pj Bipati Muna, Muhammad Zayat Kaimoeddin, Sekda, Nurdin Pamone, Ketua DPRD, Mukmin Naini, Kepala Bappeda, La Mahi, Kadis Keuangan, Ari Asis, mantan Kepala Bappeda, Syahrir, SKPD pengelola proyek DAK, pihak bank, dan kontraktor diperiksa dalam kasus tersebut. (cr1)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker