Nasional

Mahfud MD Pastikan Konflik Lahan Gereja Di Kepri Sudah Selesai

PUBLIKSATU.COM – Pembangunan Gereja Paroki Santo Joseph di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau menuai konflik antar warga. Sebab, salah satu ormas menolak perluasan rumah ibadah umat kristiani tersebut.

Persoalan ini awalnya ditengarai aksi demo dari sekelompok warga yang mengatasnamakan Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) pada 6 Februari silam.

Saat itu, pendemo meminta Pemerintah Kabupaten Karimun untuk merelokasi Gereja Paroki Santo Joseph dan mengubah fungsi bangunan gereja yang sudah berdiri itu sebagai cagar budaya.

Permintaan itu disampaikan ke pemerintah daerah tersebut lantaran pembangunan bangunan baru gereja dianggap pendemo tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Padahal secara administratif, pembangunan gereja Katolik itu telah tercatat mengantongi IMB, yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Karimun tertanggal 2 Oktober 2019.

Persoalan ini pun menjadi perhatian khusus Persatuan Gereja Indonesia (PGI). Buktinya, hari ini mereka melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD mengatakan bahwa konflik yang terjadi susah bisa diselesaikan oleh Kementerian Agama dan pemerintah setempat.

“Sudah enggak ada apa-apa, sudah selesai di sana. Jadi itu sudah terjadi kesepakatan antara semua pihak, gereja, pihak Bupati, pihak forum umat Islam, dan seterusnya,” ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini saat ditemui di Kantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (13/2).

Lebih lanjut, Mahfud MD juga menyatakan bahwa pembangunan bangunan baru Gereja Paroki Santo Joseph untuk sementara dihentikan. Hal itu dilakukan guna meminimalisir perpecahan atau konflik antar warga.

Penghentian pembangunan, disebutkan Mahfud MD, dilakukan hingga proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang selesai, atau telah berkekuatan hukum tetap.

“Kantor menteri agama tanggal 12 (Februari) sudah datang, dan mereka udah bersepakat untuk menjaga kondusifitas daerah sambil menunggu keputusan peradilan tata usaha negara,” ungkap Mahfud MD.

“Karena di situ semuanya sepakat kembali ke hukum, dan hukum itu peradilan,” tambahnya. (rmol)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker