Buton

Massa Geruduk Kejari dan PN Pasarwajo Minta Wartawan Sadli Dibebaskan

PUBLIKSATU.COM, BUTON – Sejumlah aktivis dan jurnalis dari beberapa daerah di wilayah Sulawesi Tenggara melakukan aksi demontrasi di depan Pengadilan Negeri Pasarwajo, Rabu (12/2/2020).

Aksi tersebut meminta pihak Pengadilan Negeri Pasarwajo agar dapat membebaskan Muh. Sadli Saleh yang saat ini kasusnya sementara berjalan di PN Pasarwajo atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Pemda Buton Tengah (Buteng) yang dimuat pada media online Liputanpersada.com beberapa bulan lalu yang dinilai cacat hukum.

Mereka menilai harusnya kasus yang menjerat wartawan Sadli dilimpahkan ke Dewan Pers menggunakan UU Pers, bukan langsung ke pengadilan.

Setelah melakukan aksi beberapa jam lamanya, pihak Pengadilan Negeri Pasarwajo akhirnya menemui massa aksi. Humas PN Pasarwajo, Basrin SH mengatakan, pihaknya akan mempertimbangan aspirasi yang disampaikan. Ia juga sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan para pendemo untuk mengawal proses hukum yang saat ini sementara berlangsung.

“Kami juga meminta untuk tetap mempercayai para Hakim PN Pasarwajo. Olehnya itu ia akan mempertimbangkan nantinya putusan jika nanti prosesnya sudah selesai,” katanya saat menemui massa aksi di depan Kantor PN Pasarwajo.

Dilokasi berbeda, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Buton, Beni Utama, ketika menerima barisan massa mengatakan, ditingkatkannya kasus tersebut ke P21 karena dinilai sudah cukup bukti, sehingga dilimpahkan ke pengadilan.

“Kepada teman-teman barisan aksi nantinya terus mengawal proses persidangannya sampai selesai, kami juga tidak main-main dengan proses hukum ini karena kami juga sudah disumpah,” pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, Sadli Saleh merupakan wartawan Liputanpersada.com wilayah kabupaten Buton tengah dan melakukan kritik terhadap Bupati Buton Tengah Samahudin dengan menulis Opini di medianya berjudul “Abracadabra : Simpang Lima Labungkari  Disulap Menjadi Simpang Empat“. Dan dimuat di medianya pada tanggal 10 juli lalu.

Atas penulisan Opini tersebut, Muh. Sadli Saaleh dilaporkan Biro Hukum Pemerintah Daerah Buton Tengah dengan tuduhan pencemaran nama baik. Polisi menjerat Sadli dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (Po1)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker