Busel

Mengulik Dugaan Serdik “Siluman”, Pengumuman CPNS Busel Tuai Protes

PUBLIKSATU.COM, BUTON SELATAN – Polemik pengumuman akhir hasil CPNS 2018 di Kabupaten Buton Selatan kian menuai protes. Puncaknya Senin (7/1) sejumlah aliansi masyarakat menggelar aksi unjuk rasa menyikapi persoalan itu di BKPSDM dan DPRD Busel.

Sejumlah aliansi itu satu persatu mendatangi DPRD, BKPSDM Busel diantaranya Gerakan Pengawalan Hasil Akhir Tes CPNS Busel, Gerakan Mahasiswa Busel. Juga ada kelompok pelamar CPNS yang komplen atas hasil akhir pengumuman itu. Berbagai spekulasi kecurigaan berkembang.

Aliansi pertama yang diterima di DPRD gerakan pengawal hasil akhir tes CPNS Busel diterima Ketua DPRD, sejumlah anggota. Plt Kadis BKPSDM Busel La Ode Firman Hamza.

Melalui koordinatornya Hardin Kamaru, mengungkapkan sejumlah dugaan kecurangan kejanggalan pengumuman CPNS Busel tersebut.

Dikatakan, kejanggalan pertama pengumuman diterbitkan selang empat hari dibanding kabupaten/kota lain.

Kedua pengumuman yang ditandatangani Plt Bupati Buton Selatan, Arusani tidak dilampirkan dokumen resmi dari BKN. Seperti beberapa daerah lain yang sudah mengumumkan CPNS.

“Lebih parah ada beberapa peserta yang lulus CPNS memiliki angka yang lebih rendah dibanding peserta dengan akumulasi tinggi. Kami minta pertanggung jawaban pemerintah, kami akan kawal ini sampai Ombudsman, kami juga sudah kosulatasi ke BKN,” tegasnya.

Aliansi kedua yang diterima di DPRD dihadiri Plt Kepala BKPSDM Busel Gema Busel. Koordinator Gema Busel La Ode Rizki juga mengeluarkan sejumlah uneg-uneg perihal ketidaktransparansinya pengumuman CPNS. Soal transparansi dan akuntabilitas pengumuman akhir CPNS.

Kata dia, ada dugaan pemalsuan dokumen dalam pengumuman CPNS. Karena pengumuman CPNS ditanda tangan Plt Bupati hasil scan. Selain itu ada kejanggalan penambahan nilai peserta terkait sertifikat pendidik dan putra daerah 3T.

Ia juga mengancam akan mempidanakan dugaan pemalsuan dokumen pengumuman CPNS tersebut.

Salah satu seorang pelamar yang komplen Wa Ode Harsida mengaku sangat dirugikan akibat tak transparasninya pengumuman akhir CPNS Busel. Soal nilainya ia mengaku yang tertinggi dari perserta yang dinyatakan lolos.

Menurutnya, pesaingnya terdongkrak jauh nilainya hanya karena surat sakti sertifikat pendidik dengan nilai 100. Ia menyatakan untuk mendapatkan sertifikat pendidik tidak mudah. Harus melewati beberapa persyaratan. Karena itu ia meminta BKN dan BKPSDM untuk memverifikasi keabsahan dokumen Serdik peserta yang lolos.

Dalam forum Plt Kepala BKPSDM Busel, La Ode Firman memaparkan dokumen data original resmi dari BKN sebagai Panselnas di terima BKPSDM Busel Kamis (3/1). Dari BKN sebenarnya diumumkan tanggal 29 Desember sudah dirilis seluruh Indonesia. Diterima daerah berbeda-beda waktunya.

Diakuinya, pengumuman yang beredar melalui media sosial awalnya ditandatangani Plt Bupati hasil scan. Itu bukan pengumaman resmi dari BKPSDM Busel.

Ia memastikan pengumuman itu bersumber dari surat BKN yang ditujukan ke Bupati Busel. Tentang penyampaian hasil integrasi nilai SKD dan SKB CPNS 2018.

Admin membuat pengumuman, karena ini pengumuman akhir sementara dokumen orginal yang dikirim BKN sebagai Panselnas itu ke BKD sebanyak 900 halaman versi lengkap. dan 700 halaman versi ringkasnya. “Jika bila dijadikan lampiran dengan sebanyak halaman itu maka tidak bisa ditempel,” katanya.

Dikatakan, tidak ada satupun data nama yang ada dalam pengumuman itu bertentangan dengan data original dari BKN. “Semua data kami dari hasil BKN, kami tidak punya kapasitas untuk merubah data yang ada dan sebagainya,” ujarnya.

Menurutnya, kapasitas BKPSDM Busel hanya sebatas verifikasi dokumen seperti sertifikat pendidikan dan PD. Untuk menjustifikasi atau mengklarifikasi dokumen yang ada pihaknya tidak memiliki kewenangan.

Ini merupakan kelalaian karena sudah terkirim tersebar luas sebelum ada. Tapi tidak ada perubahan.

Versi ringkasnya 700. Versi lengkapnya 900 halaman. Jadi kronologisnya.

Mengambil data dari BKN tidak ada satupun yang dirubah. Berdasarkan rujukan data dari BKN dan Panselnas.

BPKPSDM hanya mengambil produk Panselnas. Karena soal integrasi nilai itu kewenangan Panselnas.

Sesuai data BKN. Tidak ada satupun nama atau tambahan nilai Permen 61 tahun 2018. Secara teknis itu kewenangan BKN. Tapi secara konseptual jika miliki Serdik poinya 100 begitupun lainya.

Semua peserta sudah memiliki naskah untuk divalidasi data.

“Yang bisa dilakukan dilakukan BKPSDM hanya bisa memperlihatkan dokumen hasil akhir pengumuman integrasi nilai SKD dan SKB dari BKN,” katanya.

Yang memiliki dokumen sertifikat pendidik memperoleh tambahan nilai 100. Sedangkan putra daerah tambahan nilai 10.

Soal integrasi penilian itu sepenuhnya kewenangan IT Panselnas atau BKN. BKPSDM Busel hanya menerima hasil akhir.

Ia menjelaskan, interprestasi publik terkait pengumuman hasil akhir CPNS 2018 di Busel ada dua. Yakni pengumuman BKPSDM Busel bahwa tidak sesuai data BKN.

Ia mengaku pengumuman akhir CPNS 2018 yang diterbitkan BPKSDM itu berdasarkan data dari BKN. Mengenai komplen dari peserta yang merasa dirugikan. BPKSDM Busel akan menampung seluruh data dan dokumen aspirasi tersebut untuk dibawa ke BKN untuk mendapatkan langkah-langkah solusi.

Firman menampik jika pengumuman CPNS Busel memiliki kecurangan. Yang bisa menjawab itu adalah BKN pusat sebagai Panselnas.

“Tidak ada perbedaan data pengumuman dari BKPSDM Busel dan data dari BKN sebagai panselnas,” ujarnya.

Terkait penerimaan CPNS merupakan kewenangan BKN. Berdasarkan Permenpan 36 dan 37 tahun 2018. Nah, dari dasar ini dengan kuota kita 428 yang lulus hanya 43 orang, maka keluarlah Permenpan 61 tahun 2018.

Dikatakan, dalam aturan baru itu, sertifikat pendidikan dan daerah tertinggal termaktub didalamnya. Peserta SKB yang memiliki sertifikat pendidik langsung mendapat nilai 100 dan daerah tertinggal mendapat tambahan nilai 10.

Soal penambahan nilai daerah tertinggal itu kewenangan BKN merujuk pada Permenpan 61 tahun 2018. Kata dia, di Busel ada tiga kriteria daerah terpencil, tertinggal dan terluar. Bisa satu daerah bisa memiliki cakupanya semua.

Di Busel ada tenaga guru dan kesehatan yang mendapatkan 3T. “Dulu hampir semua Busel kecuali Batauga,” katanya.

Soal pelamar yang dinyatakan lolos dengan alumni kuliah di UMB 2017 sudah mendapatkan sertifkat pendidik. Pihaknya enggan berkomentar secara teknis. Itu semua kewenangan BKN sebagai Panselnas.

BKPSDM melakukan verifikasi online dan manual.

Ada tahapan pemberkasan. Semua yang dinyatakan lulus seluruh berkas original perserta akan kelihatan.

Ia menjelaskan, semua peserta sudah menandatangani format pernyataan. Jika nantinya dokumennya tersebut tidak benar maka kelulusannya bisa dianulir.

Firman mengaku BKPSDM tak memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan validasi berkas peserta yang menjadi pendongkrak nilai peserta tes CPNS. Verifikasi dilakukan secara online oleh BKN, sedangkan daerah hanya mengecek secara manual ada atau tidaknya berkas yang disetorkan.

Meski begitu, BKPSDM akan membawa persoalan tersebut kepada BKN pada 9 Januari mendatang.

Firman membuka ruang bagi masyarakat yang ingin mengajukan klaim keberatan. Data komplenya kemudian akan dikonsultasikan ke BKN untuk diperjelas.
Seluruh komplen peserta akan ditampung dan ditindaklanjuti.

“Persoalan ini akan kami tampung semua komplen peserta, bukan hanya Dewi Rahayu tapi semuanya pada tanggal 9 Januari ini akan kami bawa ke pusat BKN untuk diketahui kejelasanya,” katanya.

Ketua DPRD Busel La Usman berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Pihaknya secepatnya akan menggelar rapat kerja bersama Pemkab Busel menyikapi polemik pengumuman hasil akhir CPNS Busel.

Namun faktanya yang ditemukan diantaranya salah satu diduga pemilik sertifikat pendidik Damrin pelamar di SMPN 2 Kadatua Bahasa Indonesia. Dari status Serdiknya mengundurkan diri. Dari riwayat vervalnya sejak 2016 hingga 2017 nama tersebut sudah tidak aktif.

Ditemukan pula sesuai keluhan komplen terindikasi peserta nama beberapa peserta merupakan putra daerah bersaing satu instansi guru namun tidak mendapatkan tambahan nilai 10.

Juga ditemukan diduga mengantongi sertifikat pendidik siluman dari oknum peserta yang dinyatakan lolos CPNS dari alumni UMB tahun 2017 profesi guru sudah mengantongi sertifikat pendidik. Padahal penerimaan CPNS 2018.

Terindikasi dinyatakan lolos guru IPA Ahli pertama SMPN 1 Siompu Barat La Ode Fiki Ifantri sudah mengantongi Serdik. Padahal dari hasil penelusuran forlap.ristekdikti nama tersebut alumni universitas negeri gorontalo jurusan pendidikan fisika tanggal lulus 8 Januari 2018. Namun sudah mengantongi Serdik. Padahal untuk mendapatkan serdik tidak mudah membutuhkan waktu.

Dugaan lain nama yang lolos La Ode Sabar pelamar perawat terampil RSUD Busel. Dia lolos dengan keterangan PD penambahan poin 10. Ia mengalahkan dua pesainya. Namun ironisnya dari hasil penelusuran nama tersebut kelahiran Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau.

Padahal Permenpan 36 tahun 2018 poin f putra/putri daerah setempat mendaftar formasi umum untuk jabatan guru dan kesehatan pada unik kerja instansi daerah terdepan, terluar, tertinggal dan tidak diminati berdasarkan data kementrian pendidikan dan kebudayaan, kesehatan dan kementrian agama diberi tambahan 10 poin.

Poin g Putra/putri dareah setempat sebagaimana dimaksud dalam huruf f dibuktikan dengan alamat pada kartu keluarga atau yang bersangkutan memiliki ijazah SD/SMP/SMA diwilayah yang sama pada satuan unit kerja dikecamatan/distrik yang dilamarnya.

Selain itu peraturan presiden RI nomor 131 tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015-2019 Kabupaten Buton Selatan tidak masuk daerah tertinggal.(aga)

Topik
Lagi

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker