Muna

Mobdis SKPD Mubar Diinventarisir Ulang

BUTONPOS.COM, MUBAR – Rata-rata kepala dinas (Kadis) dan kepala bidang (Kabid), serta camat lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Pemkab Mubar) melepas kunci mobil dinas (Mobdis). Rabu (27/12) kemarin, puluhan Mobdis tersebut diparkir di halaman kantor bupati Mubar.

Satpol PP Mubar diperintahkan langsung untuk menata mobil-mobil tersebut. Setiap Kadis yang menyerahkan kendaraan dicatat oleh anggota Satpol PP. Kunci mobil juga langsung diamankan.

Kepala Satpol PP Mubar, La Ode Sagala mengatakan, setiap pejabat eselon II dan eselon III yang memiliki Mobdis disarankan untuk mengembalikan kepada daerah. Tidak ada alasan bagi setiap pejabat pengguna Mobdis untuk tidak menyerahkan aset negara tersebut.

“Sengaja ditarik karena akan direlevaluasi dan diinventarisasi. Ini bagian dari penataan aset daerah. Jadi penarikan Mobdis bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ini hanya bersifat sementara,” ungkapnya.

Menurutnya, relevaluasi dan inventarisasi kendaraan dinas merupakan perintah undang-undang yang termuat dalam PP no 27 tahun 2014, tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dan Permendagri no 19 tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.

“Kendaraan ini merupakan pengadaan tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017. Karena adanya ketidak sesuaian data, maka diharapkan para pengguna kendaraan roda empat ini untuk menghadirkan aset itu. Khusus kendaraan roda dua, itu nanti pendataan selanjutnya,” tuturnya.

Alumni Universitas Negeri Manado itu menyebutkan, Mobdis yang ditarik tersebut meliputi 9 kendaraan camat, dan 24 SKPD. “Ada juga camat yang belum memiliki Mobdis seperti camat Lawa, Barangka, dan Tiworo Kepulauan. Kalau SKPD berjumlah 24, tetapi ada dalam satu SKPD itu memiliki Mobdi 2 sampai 3 unit seperti PU 3 unit, Bappeda 3 unit, Perumahan 3 unit, Dishub 2 unit, DPPKAD 2 unit, serta BKKBN, 2 unit,” rincinya.

Ditanya apakah ada hubungannya dengan pelantikan pejabat besok (hari ini, red) ? Kata dia, mungkin saja, bagi pejabat yang mengalami pergeseran jabatan langsung diberikan Mobdis sesuai SKPD yang ditempatinya.

“Seluruh SKPD itu kan sudah memiliki Mobdis masing-masing. Makanya kalau sudah terlantik sebagai pimpinan, akan dikembalikan Mobdis itu kepada kepala dinas bersangkutan sebagai pemegang. Namun jelasnya, penarikan ini dilakukan untuk memperjelas kembali barang negara yang melekat di daerah,” tandas Sagala. (p5)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker