Busel

Oknum ASN Diduga Money Politic, Umar Arsal Desak Polisi Usut Tuntas

PUBLIKSATU.COM, BUTON SELATAN – Operasi cipta kondisi yang dilakukan tim gabungan Polres Buton, Polsek Batauga, dan Gakumdu Buton Selatan (Busel) berhasil menangkap tangan dua orang yang diduga melakukan praktek money politic. Satu diantaranya masih berstatus aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Buton.

Dari tangan kedua pelaku itu ditemukan kartu nama calon legislator (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) asal Partai Demokrat dan DPRD Provinsi Partai Amanat Nasional (PAN).

Penangkapan oknum ASN terjadi, Selasa (16/4) sekitar pukul 23.00 Wita. Oknum ASN Buton itu kedapatan membawa kartu nama Caleg DPR RI dari Partai Demokrat, Umar Arsal dan Caleg DPRD Sultra Woon La Ola.

Dari tangan pelaku ditemukan uang sebesar Rp 3 juta dengan pecahan Rp 20 ribu sebanyak 100 lembar atau Rp 2 juta. Pecahan Rp 10 ribu sebanyak 100 lembar atau Rp 1 juta.

Selain oknum ASN, tim juga berhasil menangkap tangan seorang warga bernama La Ode Adi Surahman (29). Surahman ditemukan membawa uang senilai Rp 4,5 juta dengan pecahan Rp 10 ribu sebanyak 300 lembar atau Rp 3 juta. Pecahan Rp 5 ribu sebanyak 300 lembar atau Rp 1,5 juta.

Dari tangan pelaku, tim menyita rokok surya Gudang Garam 16 Filter Kretek 3 slot atau berisi 30 bungkus. Buku Surat Yasin berjumlah 100 buah dengan ada tulisan nama Abdul Mansur Amila. Sarung merek Gajah Pasir berjumlah 10 buah.

Tidak hanya itu, di tangan Surahman juga ditemukan minyak Bimoli tiga botol ukuran satu liter bersama kartu nama Caleg DPRD Sultra dari PAN Abdul Mansur Amila. Polisi juga menyita format nama pendukung Abdul Mansur Amila. Ditemukan pula kartu nama Caleg Buton Tengah (Buteng) dari PAN bernama Kurnia.

Razia tim patroli gabungan ini digelar atas kerja sama Polres Buton, Polsek Batauga, Tim Gakumdu di depan Mapolsek Batauga itu dipimpin langsung Waka Polres Buton Kompol Arnaldo.

Ketua Bawaslu Busel, Mahyudin menjelaskan, dalam patroli itu berhasil menemukan dua kasus dugaan money politik yang melibatkan oknum ASN dan peserta Pemilu.

“Apa yang ditemukan ini belum didistribusikan ke masyarkat. Ini baru mau didistribusikan ke arah Sampolawa. Ini langkah-langkah pencegahan tim Gakumdu agar temuan itu tidak disebar,” ujar Ketua Bawaslu Busel Mahyudin, dalam konferensi persnya, Rabu (17/4).

Dari dua orang pelaku itu, lanjutnya, kemarin masih dilakukan pendalaman keterlibatannya sebagai tim pemenangan. “Masih dilakukan pendalaman keberpihakanya,” katanya.

Ia menjelaskan dari kasus itu, tim Gakumdu masih melakukan penyelidikan lebih dalam sesuai Perbawaslu dengan batas waktu 14 hari.

Pihaknya masih melakukan pendalaman apakah dua pelaku ini memenuhi unsur tindak pidana Pemilu atau tidak. Mahyudin juga enggan berspekulasi lebih jauh status hukum dari kasus ini.

Semantara itu tim Gakumdu dari pewakilan Polres Buton Ipda Arifudin Ismail SH mengaku dua pelaku itu tidak ditahan. Namun untuk kepentingan penyelidikan terduga pelaku akan tetap dipanggil untuk mempertanggungjawabkan kasus tersebut.

Menanggapi indikasi tangkap tangan itu, Umar Arsal mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan praktek politik uang yang menyeret nama partai yang dinaunginya. Desakan tersebut disampaikan Umar Arsal, dalam konferensi persnya, Rabu (17/4).

“Orang yang ditangkap tersebut saya tidak kenal. Dimana sejak di periode pertama di DPR RI saya tidak pernah melakukan politik uang dan itu haram bagi saya. Untuk itu saya mendesak pihak kepolisian agar mengusut tuntas kasus mengenai OTT tersebut, apalagi mengatasnamakan partai,” tandasnya.

Umar Arsal berharap agar peristiwa penangkapan oknum ASN beserta sejumlah barang bukti di Kabupaten Busel itu tidak menjadi bola liar yang sengaja digiring untuk merusak elektabilitas Partai Demokrat, terlebih di akhir limit waktu momentum pesta demokrasi saat ini.

Jika ternyata ada kader Demokrat terbukti terlibat dalam kampanye hitam, Umar Arsal kembali menegaskan bahwa dirinya tidak akan segan meminta pihak DPP agar memberhentikan kader tersebut. Karena, menurutnya, Partai Demokrat tidak pernah memerintahkan untuk bermain curang.

“Apalagi untuk money politic ini, sama saja merampok proses demokrasi dan itu tidak pernah saya benarkan, begitu juga untuk Partai Demokrat tidak pernah membenarkan adanya praktek money politick,” pungkasnya. (aga)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker