Busel

Ombudsman Lidik Dugaan Kecurangan CPNS Busel

PUBLIKSATU.COM, BUTON SELATAN – Dugaan kecurangan penerimaan CPNS di Busel itu sudah masuk ke Ombudsman RI. Di Sultra sudah diterima enam laporan terkait penerimaan CPNS 2018. Salah satunya di Kabupaten Buton Selatan.

Kepala perwakilan Ombudsman Sultra Mastri Susilo, mengaku sudah menerima aduan dugaan kecurangan penerimaan CPNS 2018 di Busel.

Kata dia, dalam surat yang ditujukan ke Ombudsman RI itu ditindaklanjuti Ombudsman Sultra. Tapi dari surat aduan itu harus dikonfirmasi lebih lanjut terkait subtansi materi laporanya.

“Ada tadi tapi lagi ditangani sama tim PCL, mungkin mau dikonfirmasi ke pelapor. Karena dalam suratnya pelapor harus ada klarifikasi lebih lanjut,” katanya dikonfirmasi melalui telefon selulernya, Selasa (8/1) petang.

Pihaknya sudah menggelar rapat terkait aduan itu. Selanjutnya diklarifikasi terlebih dahulu ke pelapor terkait poin subtansi aduanya.

Ia menjelaskan, jika laporanya sudah diterima dan sudah diklarifikasi ke pelapor nantinya hasil klarifikasi awal itu di PCL. “Aduanya ke Ombudsman RI. Jadi Ombudsman RI disposisi ke perwakilan Sultra untuk kita tindaklanjuti,” ujarnya.

Menurutnya, jika nantinya terlapornya itu Panselnas, maka aduanya tersebut dikirim ke Ombudsman RI untuk diklarifikasi ke Panselnas. Namun jika fokus terlapornya di Panselda, maka akan segera ditindaklanjuti.

“Tapi kita belum dapat menyimpulkan karena rapat. Ada enam laporan yang diterima Ombudsman Sultra. Ada Wakatobi dan Busel. Jadi ada beberapa laporan harus diklarifikasi sebelum ditindaklanjuti,” katanya.

Menurutnya, untuk pelamar yang mengantongi sertifikat pendidik memang ditambah nilainya 100. Namun Serdik ini perlu diverifikasi dan validasi data lebih detail. Begitupun penambahan poin 10 untuk putra daerah. Karena dari kasus yang ada sejumlah putra daerah namun tak ditambah nilainya.

“Hanya verifikasi putra daerah ini perlu diperjelas. Karena pengumuman Panselnas itu basisnya kecamatan atau distrik. Hanya secara teknis penilaiannya perlu diteliti,” ujarnya.

Dikatakan, jika nantinya terjadi mal admnistrasi terkait pengumuman atau proses pengumuman nanti pasti akan diklarifikasi Panselda dan Paselnas.

Mastri Susilo enggan berspekulasi lebih jauh. Namun nantinya jika terbukti ada kecurangan. Pihaknya akan merekomendasikan mengembalikan hak pelamar yang merasa dirugikan sesuai prosedur. (nun)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker